SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Lembaga pengawas program makan siang pemerintah, MBG Watch, mendesak pemerintah untuk segera memberlakukan moratorium atau penghentian sementara terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai sangat mendesak demi melakukan evaluasi total, audit menyeluruh, serta perbaikan mendasar terhadap sistem tata kelola di lapangan yang dianggap masih karut-marut.
Desakan ini mencuat setelah kesiapan program tersebut terus menjadi sorotan publik. Terlebih belum lama ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, secara terbuka mengakui bahwa perencanaan program MBG memang belum sepenuhnya matang dari awal. Menurut pihak pengawas, pengakuan internal pemerintahan tersebut memperkuat kekhawatiran mengenai absennya mitigasi risiko dalam desain operasional program.
Perwakilan dari MBG Watch, Emmy Astuti, menegaskan bahwa moratorium merupakan satu-satunya jalan untuk memutus rantai masalah krusial, terutama menyangkut aspek keselamatan pangan dan potensi penyelewengan anggaran. "Kenapa moratorium? Karena ini untuk menghentikan dulu korban-korban keracunan dan menghentikan potensi korupsi, kolusi, serta konflik kepentingan di dalam pengelolaan MBG ini," ujar Emmy dalam dialog Sapa Indonesia Malam di Kompas TV pada Jumat (26/6'2026) malam.
Berdasarkan data yang dihimpun MBG Watch, lemahnya pengawasan mutu telah memicu setidaknya 449 Kejadian Luar Biasa (KLB) di lapangan, yang berdampak pada sedikitnya 39 orang mengalami keracunan makanan. Selain masalah transparansi dan indikasi KKN, Emmy juga mengkritik keras aspek teknis dapur produksi. Ia menyoroti adanya kejanggalan struktural di mana satu yayasan tertentu diperbolehkan memegang kendali operasional hingga 40 dapur produksi sekaligus, sebuah praktik yang dinilai serampangan dan menurunkan kualitas pengawasan.
Menanggapi kritik dan desakan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan terus melakukan evaluasi berkala guna merespons dinamika di lapangan. Menurutnya, Presiden telah memberikan instruksi tegas agar program pemenuhan gizi ini dikelola secara transparan, jujur, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan korupsi.
Sebagai bagian dari langkah pembenahan berkelanjutan yang kini tengah berjalan di bawah Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah mengambil beberapa kebijakan strategis.
Penghentian Sementara: Distribusi makanan dihentikan sementara selama masa libur sekolah untuk penyesuaian operasional dan efisiensi anggaran dapur produksi.
Re-fokus Wilayah (Refocusing): Menata ulang sasaran program agar lebih diprioritaskan bagi anak-anak di daerah yang masuk dalam kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) demi memastikan asas keadilan.
MBG Watch mengingatkan bahwa program jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM dan menekan angka stunting ini tidak boleh sekadar berfokus pada kegiatan bagi-bagi makanan instan tanpa baseline dan target tahunan yang terukur dalam lima tahun ke depan. Pemerintah didesak memanfaatkan tahun pertama ini untuk mematangkan infrastruktur pendukung, mulai dari mekanisme tender terbuka melalui e-catalog hingga platform pengadaan digital, agar rentetan kasus keracunan massal maupun kebocoran anggaran negara tidak terus berulang di kemudian hari. Hik/Dia
Editor : Redaksi
