Dibanding Poligami, Gerindra Sarankan PSI Urus Prostitusi

Senin, 17 Des 2018 10:07 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menyoroti wacana kontroversial Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait pelarangan poligami bagi pejabat publik hingga aparatur sipil negara apabila lolos parlemen. Menurut Andre, dibanding mengangkat isu poligami lebih baik PSI mengurusi permasalahan prostistusi. Bagi Andre poligami sudah diatur dalam agama masing-masing maka tidak perlu lagi dipersoalkan. Apalagi, kata dia, menikah adalah hak konstitusi setiap orang. Bahkan di dalam Islam urusan poligami sudah diatur cukup ketat. "Di Islam poligami diperbolehkan dengan sejumlah persayaratan. Ada yang tidak boleh di agama Kristen maupun Katolik. Jadi aturannya sudah jelas," ungkap Andre, Minggu (16/12). Oleh karena itu, Andre menyarankan lebih baik PSI mengurusi soal prostistusi dan perzinahan, jika ingin menghormati kaum perempuan. Maka sangat tidak tepat jika larangan poligami sekadar untuk menghargai kaum perempuan. Sebab berpoligami bukanlah tindakan yang tidak menghargai perempuan. "Jadi lebih baik kita fokus bicara ekonomi saja, bicara hal-hal perbaikan, enggak usah meributkan poligami," tutur Andre. Sebelumnya, PSI akan memperjuangkan larangan poligami untuk pejabat publik, baik di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif hingga aparatur sipil negara (ASN). Bahkan, langkah itu sudah dimulai PSI dengan melarang kadernya beristri lebih dari satu orang, atau jika kader mereka nanti terpilih menjadi anggota dewan. Selain itu, PSI juga bermaksud merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama yang mengizinkan praktik poligami. Sebenarnya tidak hanya satu kali ini saja PSI membuat wacana kontroversial. Sebelumnya partai pendatang baru di pemilihan umum (Pemilu) 2019 ini juga menolak adanya peraturan daerah (perda) agama. Yaitu menolak perda syariah dan perda injil. Praktis wacana-wacana kontroversial PSI ini menuai polemik di masyarakat. rk

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

KPBU APJ Dinilai Sukses, Bupati Madiun Bakal Tambah 4.000 Titik ‎

Rabu, 01 Jul 2026 21:23 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun berencana menambah 4.000 titik Alat Penerangan Jalan (APJ) setelah proyek penerangan jalan dengan skema …

Penyidikan TP DPRD Ponorogo, Sejumlah Anggota Dewan Aktif Diperiksa

Rabu, 01 Jul 2026 18:18 WIB

SURABAYA PAGI,Ponorogo- Kejaksaan Negeri (Kejari ) Ponorogo terus melakukan penanganan dugaan korupsi Tunjangan Perumahaan (TP) anggota Dewan Perwakilan Rakyat…

Kadin Jatim Soroti Aturan Kemasan Polos Rokok, Khawatir Tekan Ekosistem Tembakau

Rabu, 01 Jul 2026 17:26 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur menggelar Sarasehan Nasional untuk membahas rencana kebijakan standardisasi kemasan rokok…

Ungkap Kasus Besar hingga Kejahatan Internasional, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya Diganjar 6 Penghargaan

Rabu, 01 Jul 2026 17:07 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Momentum Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Dr. Edy Herwiyanto di ganjar enam penghargaan…

Anggota Komisi A Desak Wali Kota Tinjau Ulang Kebijakan Izin Suami Untuk ASN Perempuan

Rabu, 01 Jul 2026 16:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kebijakan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi terkait kewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan mengantongi izin tertulis dari…

Pemkab Mojokerto Kebut Pengerjaan 9 Proyek Pengairan Senilai Rp 5,4 M

Rabu, 01 Jul 2026 16:50 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto resmi memulai pembangunan 9 proyek infrastruktur pengairan dengan total senilai Rp 5,4…