Walikota Neng Ita Keluarkan Kebijakan Moratorium Tenaga Honorer

Kamis, 27 Des 2018 11:07 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari menghimbau seluruh kepala sekolah (Kepsek) SD, SMP dan SMA di Kota Mojokerto untuk tak lagi melakukan rekrutmen tenaga kerja honorer. Himbauan ini disampaikan langsung Walikota Ning Ita saat penyerahan bantuan dan silaturrahmi dengan seluruh Kepsek SDN dan SMPN se Kota Mojokerto, Kamis (27/12/2018). Usai memberikan bantuan perlengkapan sekolah kepada 210 siswa SD dan SMP yang tak mampu, Walikota menengaskan tahun 2019 ini Pemkot Mojokerto perlu melakukan evaluasi beban anggaran yang ada di APBD. Untuk itu ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Mojokerto untuk melakukan moratorium tenaga honorer. "Sesudah saya teken kemarin, dan itu berlaku bagi seluruh lembaga yang berada dibawah naungan pemkot Mojokerto, termasuk pula berlaku bagi seluruh OPD," jelasnya. Petinggi Pemkot itu mengatakan kebijakan moratorium tenaga honorer ini mutlak dilakukan untuk mengurangi beban APBD. Pasalnya, mulai tahun 2019 ini Pemkot Mojokerto hendak fokus kepada pembangunan infrastruktur. "Masih banyak yang butuh kita kerjakan utamanya perbaikan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh kota. Ini agar pembangunan kita tidak tertinggal dengan daerah lain," ujarnya. Walikota menambahkan moratorium tenaga honorer memang perlu dilakukan. Sebab, Pemkot perlu ruang untuk mengevaluasi efektivitas jumlah dan kinerja tenaga honorer yang sudah ada. "Kita ingin mengefektivkan jumlah tenaga honorer yang ada. Kesejahteraan mereka akan kita tingkatkan dan beban kerja mereka juga akan kita maksimalkan" pungkasnya. Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, Amin Wachid menjelaskan jumlah Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan saat ini mencapai 1300 orang. "Tenaga honorer ini tersebar di seluruh sekolah di Kota Mojokerto, baik sekolah negeri maupun swasta," terangnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Walikota Mojokerto, karena telah menyetujui peningkatan honor GTT PTT. "Kenaikan honor ini akan kita laksanakan mulai bulan Januari 2019. Untuk GTT PTT sekolah negeri naik dari Rp. 700 ribu/bulan menjadi Rp. 1,5 juta/bulan. Dan untuk sekolah swasta juga naik dari Rp. 700 ribu perbulan naik menjadi Rp. 1 juta perbulan," terangnya. dw

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Event HGI City Cup 2026 Surabaya Fest dipastikan berlangsung meriah dengan menghadirkan hiburan musik dan rangkaian turnamen domino y…

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Aparat Satreskrim Polres Gresik berhasil menangkap pelaku pembacokan yang terjadi di wilayah Menganti, Gresik. Setelah sempat m…

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa B…

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Universitas Airlangga (UNAIR) bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Asia-Europe Foundation menggelar peringatan ASEM D…

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas dengan Layanan Publik

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – Meski capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan sepanjang tahun 2025 dalam LKPJ bupati cukup tinggi, namun itu tidak b…

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan pendampingan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tengah menghadapi persoalan hukum, t…