DPRD Pastikan Taati Perjanjian Bagi Hasil Kepada Pemkab Sidoarjo

Selasa, 14 Mei 2019 11:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Komisi B DPRD Kota Surabaya menggelar hearing terkait masalah perjanjian kerja sama pihak Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo tentang sistem pembagian pendapatan Terminal Purabaya. Hearing kali ini sebagai upaya tindak lanjut atas surat yang dilayangkan Pemkab Sidoarjo kepada Pemkot Surabaya yang mengkonfirmasi soal piutang Pemkot Surabaya. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anugerah Ariyadi. SH menjelaskan, dari hasil hearing, diketahui Pemkot Surabaya telah menyelesaikan kewajiban pada tahun 2013-2017 untuk membayar Rp 9.254.742.990 kepada Pemkab Sidoarjo. "Terkait 2013-2017 sudah dilaksanakan semua, artinya sudah diselesaikan semua kewajiban Surabaya ke Sidoarjo senilai sembilan koma sekian miliar itu," jelasnya saat ditemui usai hearing, Senin (13/5/2019). Sedangkan untuk pembayaran tahun 2018, menurutnya Pemkot Surabaya memang belum melakukan pembayaran karena masih harus menunggu audit dari BPK untuk jumlah nominal yang harus dibayar. "Kita (Pemkot Surabaya) belum ada kewajiban kepada Sidoarjo terkait tahun 2018, karena kan hasil audit BPK belum selesai," tegasnya. Dengan demikian, Anugerah mengaku Pemkot Surabaya masih taat terhadap perjanjian terhadap Pemkab Sidoarjo, dan Pemkot Surabaya akan selalu membayarkan kewajibannya kepada Pemkab Sidoarjo. "Jadi mari sama-sama kita tunggu berapa nilai kewajiban itu. Jadi pada prinsipnya Surabaya tidak pernah punya hutang ke Sidoarjo," pungkasnya. Sementara itu, Kadishub Surabaya, Irvan Wahyu Drajat menjelaskan, dalam sejarahnya Pemkot Surabaya selalu melakukan pembayaran kepada Pemkab Sidoarjo sejak perjanjian bagi hasil dimulai pada tahun 1991 lalu dengan prosentase 30 persen dari nilai bruto. "Permasalahan ini bermula ketika MoU tahun 1991, kemudian kita berkewajiban membayar 30 persen terhadap bruto," tuturnya. Diketahui perjanjian bagi hasil itu telah tertuang dalam keputusan bersama Wali kota Madya Dati II Kota Surabaya dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo nomor 30 dan nomor 32 tentang pengelolaan terminal penumpang angkutan umum antar kotamadya Dati II di Desa Bungurasih Kecamatan Waru, Kabupaten Dati II Sidoarjo. Dalam perjanjian itu, disebutkan Pemkot Surabaya harus melakukan bagi hasil pendapatan kepada Pemkab Sidoarjo sebesar 30 persen dari total pendapatan tahunan.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Tim Terpadu Pertambangan Panggil Pengusaha Tambang, Beri Peringatan Tegas Soal Aktivitas Ilegal

Rabu, 06 Mei 2026 20:02 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Tim Terpadu Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Kabupaten Mojokerto memanggil puluhan pemilik galian C tak b…

Khofifah Apresiasi Lonjakan Kinerja Bank Jatim, Optimistis Jadi Katalis Ekonomi Jawa Timur

Rabu, 06 Mei 2026 19:35 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi kinerja Bank Jatim sepanjang Tahun Buku 2025 yang dinilai tumbuh impresif d…

Delapan Kader PKB Berpeluang Duduki Kursi Ketua DPRD Magetan

Rabu, 06 Mei 2026 19:20 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Magetan – Peluang menjadi Ketua DPRD Magetan terbuka lebar bagi seluruh kader Partai Kebangkitan Bangsa yang saat ini duduk sebagai anggota l…

‎Dalami Kasus Korupsi Maidi, KPK Panggil 10 Saksi ‎

Rabu, 06 Mei 2026 19:18 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun Nonaktif, Maidi, dengan memanggil 10 …

Kinerja 2025 Moncer, Dividen Tunai BSI Melonjak 44 Persen

Rabu, 06 Mei 2026 18:39 WIB

SurabayaPagi, Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk menetapkan sebesar 20 persen dari total laba bersih…

Fraksi Gerindra Optimis Deviden Bank Jatim Bisa Naik 70%

Rabu, 06 Mei 2026 18:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur mendorong penguatan tata kelola dan peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) t…