PPN 10% untuk Avtur Tak Berubah

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk konsumsi avtur yang digunakan untuk penerbangan domestik tidak akan dirubah, hal itu di ungkapkan oleh Menteri keungan RI, Sri Mulyani yang menyatakan kebijakan tersebut tak akan berubah. Selama ini pajak PPN 10% dibebankan kepada maskapai penerbangan. "Tidak ada yang berubah. Kami lihat yang selama ini sudah berjalan, nanti kami lihat kebutuhannya seperti apa," katanya, dilansir dari CNN pada Minggu (14/7). Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Rofyanto Kurniawan sbelumnya telah mengatakan bahwa Kemenkeu telah menghentikan kajian pembebasan PP bagi bahan bakar pesawat terbang, alasannya adalah kebijakan tersebut (penghapusan PPN) kebijakan tersebut bukanlah praktk terbaik yang berlaku untuk international. Rofyanto mengaku pembahasan kebijakan bebas PPN bagi avtur sempat dilakukan dalam waktu yang lama. Lewat kajian tersebut, Kemenkeu membandingkan rencana kebijakan tersebut dengan negara-negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand. Hasilnya, negara-negara lain ternyata masih membebankan PPN avtur untuk penerbangan domestik. Bahkan, PPN avtur domestik sebesar 10 persen dianggap masih lebih murah dibanding Thailand, meski ia sendiri tak menyebut besaran PPN avtur di Negeri Gajah Putih itu. Meski mengenakan pajak avtur, ia bilang maskapai di negara-negara tersebut masih bisa bertahan. "Negara lain melakukan ini (PPN avtur), maskapainya masih bisa berkompetisi kok. PPN avtur 10 persen ini sudah cukupcomparable dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Thailand," jelas Rofyanto Jumat (12/7), dikutip dari CNN Terkait perpajakan, Sri Mulyani mengaku tengah menyiapkan revisi aturan perpajakan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Namun, ia memastikan revisi aturan pajak tetap mempertimbangkan stabilitas ekonomi Indonesia. "Untuk bidang perpajakan kami sudah membuat rancangan undang-undang dalam rangka menangkap aspirasi yang disampaikan Presiden Jokowi kepada masyarakat," katanya. Ia bilang perubahan beleid itu akan dibahas bersama dengan Presiden Jokowi. Selain itu, pemerintah akan meminta restu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Kami akan bersama presiden memformulasikan itu dan tentu karena bentuknya UU nanti harus dibicarakan dengan DPR," tuturnya. Sebelumnya, ia menyatakan pemerintah bakal menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) badan dari sebesar 25 persen menjadi 20 persen. Kebijakan itu ditempuh dengan cara memperbaharui Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh. Penurunan tarif pajak badan, menurut dia, seiring dengan permintaan Presiden Jokowi untuk memberikan insentif pada dunia usaha guna turut membantu perekonomian. Terbaru, Presiden Jokowi telah menandatangani aturan mengenai insentif pajak jumbo atausuper deductible tax. Dengan adanya aturan itu, perusahaan yang menginvestasikan sebagian modalnya untuk pendidikan dan vokasi akan mendapat fasilitas faktor pengurang pajak sebesar 200 persen dari nilai seharusnya. Sementara itu, perusahaan yang menginvestasikan sebagian modalnya untuk riset dan pengembangan (R&D), pemerintah menjanjikan pengurang PPh badan sebesar 300 persen dari nilai seharusnya.
Tag :

Berita Terbaru

Dewan Komisaris Tinjau GIS Undaan, PLN Perkuat Keandalan Listrik dan Kawal Proyek Strategis

Dewan Komisaris Tinjau GIS Undaan, PLN Perkuat Keandalan Listrik dan Kawal Proyek Strategis

Jumat, 03 Apr 2026 16:23 WIB

Jumat, 03 Apr 2026 16:23 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional melalui kunjungan kerja Dewan Komisaris ke …

Jelang Muscab PKB Sidoarjo Bidik Ketua Baru Yang Loyal, Jujur dan Berintegritas

Jelang Muscab PKB Sidoarjo Bidik Ketua Baru Yang Loyal, Jujur dan Berintegritas

Jumat, 03 Apr 2026 15:15 WIB

Jumat, 03 Apr 2026 15:15 WIB

Surabayapagi.com-Sidoarjo : Persiapan Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB 2026 di Sidoarjo sudah matang hampir mencapai 99%. Fokus …

Diawali Doa, WCP Pasopati U-10 Siap Ukir Prestasi di Turnamen Internasional Bali7s

Diawali Doa, WCP Pasopati U-10 Siap Ukir Prestasi di Turnamen Internasional Bali7s

Jumat, 03 Apr 2026 09:56 WIB

Jumat, 03 Apr 2026 09:56 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Suasana haru dan penuh harapan mengiringi langkah skuad muda WCP Pasopati Academy U-10 saat bersiap menapaki panggung internasional. …

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Takmir Masjid At-Taqwa di Desa Bayubang Kecamatan Solokuro Lamongan Jawa Timur, dibuat murka oleh pelayanan PLN, lantaran…

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Sebagai langkah kongkrit dalam komitmen menjalankan instruksi Pemerintah Pusat untuk efesiensi energi, Pemkab Lamongan telah…

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersih dan t…