BPJS Kesehatan dan Solusi Atas Masalahnya

Selasa, 30 Jul 2019 20:26 WIB

SURABAYAPAGI.com- Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali membahas tentang normalisasi keuangan BPJS Kesehatan. Langkah tersebut diambil setelah Presiden Joko Widodo melihat seluruh hasil audit BPKP. Sri Mulyani mengatakan sejak dimulainya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kualitas mulai dari kepesertaan database sampai kepada sistem rujukan antara Puskesmas, Rumah Sakit ke BPJS hingga sistem tangani tagihan. "Masih ada beberapa kemarin indikasi kemungkinan terjadi fraud, itu perlu di address. Kemudian peran pemda dalam hal ini tidak hanya mendaftarkan peserta tapi juga diharapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden memiliki peran lebih besar dalam lakukan screening dalam lakukan koordinasi termasuk pengendalian, terutama pengawasan faskes tingkat lanjutan atau rumah sakit," ujar Sri Mulyani dilansir dari CNN, Selasa (30/7). Sri Mulyani menagtakan dengan berbagai rekomendasi yang saat ini, BPJS Kesehatan harus menghemat puluhan bahkan ratusan miliar. Sri Mulyani menambahkan untuk menyelesaikan masalah BPJS Kesehatan sudah dibuat berbagi langkah. Salah satunya adalah melakukan kajian mengenai mengenai iuran BPJS Kesehatan. "Kalau semua [langkah perbaikan] sudah dilakukan tetap kita harus review masalah tarif karena perbaikan sistem salah satu fondasi pentingnya juga [soal] keseimbangan antara berapa tarif yang harusnya dipungut untuk berbagai segmen masyarakat yang ikut BPJS," ujar Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, perlu dilihat profil risiko peserta, berapa iuran yang harus dibayar dan benefit yang didapat. Hal ini harus ditata lagi kementerian kesehatan dan BPJS Kesehatan. "[Misalnya] kalau untuk operasi seperti apa saja, bagaimana prosedurnya, benefit mana saja yang harus masuk tanggungan BPJS dan mana limit atasnya, itu semua PR yang harus ditetapkan oleh Kemenkes dan BPJS Kesehatan dan juga peranan Kemendagri karena Pemda sekarang diminta peranan yang lebih aktif, agar BPJS bisa beri manfaat maksimal pada masyarakat tetapi juga sustainable dari sisi keuangan," terangnya. Sri Mulyani mengungkapkan dari sisi Kemenkeu, pihaknya akan melanjutkan pembayaran iuran segmen penerima bantuan iuran (PBI). Bahkan tagihan tersebut sudah dibayarkan hingga 12 bulan. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah sepakat untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Besarannya akan dikaji tim khusus. Sebagai informasi, saat ini ada tiga iuran BPJS Kesehatan yang didasarkan pada kelompok. Iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebesar Rp 25.500 per bulan untuk penerima bantuan iuran atau masyarakat tidak mampu, yang dibayarkan oleh pemerintah. Iuran kelas II sebesar Rp 51.000 per bulan dan iuran Kelas I Rp 80.000 per bulan. Kedua kelas ini dibayarkan oleh peserta mandiri.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Target Terpenuhi, BPPD Sidoarjo Terus Berinovasi Untuk Optimalisasi Pajak

Selasa, 21 Apr 2026 17:50 WIB

SURABAYAPAGI.com,Sidoarjo - Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo terus melakukan optimalisasi pemungutan pajak daerah dan inovasi pelayanan…

Empat Pengedar Sabu Jaringan Gresik–Surabaya Dibekuk, Polisi Sita Puluhan Gram Barang Bukti

Selasa, 21 Apr 2026 17:48 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Upaya pemberantasan narkotika kembali menunjukkan hasil. Jajaran Polres Gresik berhasil mengungkap jaringan peredaran sabu lintas w…

4.000 Lebih UMKM Mamin Kota Mojokerto Dikebut Sertifikasi Halal

Selasa, 21 Apr 2026 17:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Pemerintah Kota Mojokerto mempercepat sertifikasi halal bagi ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya…

Ikromilah Yeti Prastuti S.Psi, M. Pd, Sosok Kartini Masa Kini Bagi Kemajuan Pendidikan

Selasa, 21 Apr 2026 17:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Peringatan Hari Kartini setiap 21 April, untuk merayakan kelahiran Raden Ajeng Kartini dan semangat emansipasi perempuan, bagi…

TKA SD, Dorong Siswa Punya Kemampuan Analitis

Selasa, 21 Apr 2026 16:53 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Dr. Fajar Riza Ul Haq, M.A. mengatakan hari pertama Tes Kemampuan…

Lewat Hilirisasi Produk Olahan Melon, Pemkab Madiun Dorong Industri Kecil

Selasa, 21 Apr 2026 14:47 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun- Pemerintah Kabupaten Madiun mulai mendorong hilirisasi Melon sebagai upaya meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka peluang…