Ngaku Pejabat MA, Janjikan Masuk Akpol Bertarif Rp 600 Juta

Selasa, 06 Agu 2019 00:02 WIB

Perkenalan Nur Rahman dengan Agus Paidi pada 2017 lalu membekas dalam. Bak gayung bersambut, Nur Rahman yang sangat ingin buah hatinya menjadi polisi ditawari jalur rekomendasi oleh Agus Paidi. Firman Rachmanudin Agus Paidi, pria asal Yogyakarta berusia 61 tahun itu mengaku sebagai pimpinan badan investigasi Mahkamah Agung perwakilan wilayah Timur. Ia pun, menyanggupi jalur rekomendasi MA untuk calon taruna Akpol. Terjadilah transaksi antara Nur Rahman dan Agus Paidi. Janji manis dan harapan-harapan baik keluar dari mulut Agus. Berbekal lencana dan kartu nama serta id card MA buatan, Nur Rahman pun terperdaya. Setiap kali pertemuan, Agus meminta pada Nur Rahman sejumlah uang. Alasannya, uang tersebut merupakan permintaan atasannya untuk memuluskan rekomendasi sang anak sebagai taruna Akpol. "Nilainya macam-macam mas, ada yang lima juta sampai paling besar saya minta tiga puluh delapan juta rupiah. Totalnya hingga mencapai enam ratus juta rupiah," aku Agus dihadapan wartawan. Ya, Agus Paidi akhirnya ditangkap tim Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pria baya itu terbukti telah melakukan penipuan terhadap Nur Rahman. Dokumen yang diberikan pun seolah asli. Padahal ia membuatnya sendiri setelah belajar melalui internet. Agus,dilaporkan Rahman setelah mengecek kebenaran dokumen rekomendasi anaknya itu. Hasilnya, nihil. Merasa tertipu, ia lantas melaporkan kejadian itu ke Polrestabes Surabaya. "Kami dapat laporan korban dan melakukan identifikasi terhadap pelaku dan berhasil menangkapnya tanpa perlawanan di rumah istrinya di wilayah Dupak Bangunrejo," ujar Bima,Senin (5/8). Dari hasil interogasi, Agus mengakui seluruh perbuatannya. Bahkan, ia sempat mengajak korban berenang dan berlari untuk meyakinkannya. "Pelaku mengajak korban berlatih renang dan lari guna meyakinkannya. Dia seorang diri ya," tambahnya. Pelaku yang ditangkap ternyata seorang pengangguran. Ia pun mengaku jika pernah menjadi wartawan mingguan di Jawa Tengah dengan media Patria. Selain menangkap pelaku, polisi juga membawa beberapa dokumen palsu yang digunakan untuk menipu korban. Bima juga mengimbau kepada masyarakat agar tak mudah percaya dengan modus serupa. Ia meegaskan tidak ada jalur rekomendasi apapun dalam proses seleksi taruna akpol maupun bintara Polri. "Kami tegaskan jangan percaya kepasa siapapun yang menawarkan jasa untuk memuluskan masuk menjadi anggota Polri baik akpol maupun bintara. karena tidak ada hal semacam itu," tandas Akpol 2013 itu.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Dongkrak Perekonomian, Pemkab Banyuwangi Optimalkan Potensi Wisata Berbasis Alam

Jumat, 24 Apr 2026 11:38 WIB

SURABAYAPAGI.com, Banyuwangi - Sebagai langkah strategis dalam mendongkrak perekonomian di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, saat ini Pemerintah Kabupaten…

Per 2026, DPMPTSP Targetkan Investasi Rp454 M Lewat Agenda ‘Situbondo Investor Day’

Jumat, 24 Apr 2026 11:31 WIB

SURABAYAPAGI.com, Situbondo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat telah…

Pemkot Pasuruan Tekankan Peran Generasi Muda Hadapi Ancaman Penyalahgunaan Narkoba

Jumat, 24 Apr 2026 11:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Pasuruan - Sebagai salah satu upaya meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap ancaman narkoba, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan…

Sudah Berizin Lengkap, Casbar Tetap Diprotes Warga

Jumat, 24 Apr 2026 11:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Operasional tempat hiburan malam Casbar di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno, Rungkut, Surabaya, diguncang aksi protes warga. Padahal,…

Membangun Ketahanan Keluarga, FHISIP Unisda Teken MoU dengan Pengadilan Agama

Jumat, 24 Apr 2026 07:07 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Islam Darul ‘Ulum (Unisda) Lamongan, menjalin kerja sama s…

Stok Beras Bulog Cetak Rekor 5 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah RI

Jumat, 24 Apr 2026 05:08 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Surabaya – Perum BULOG kembali menorehkan capaian bersejarah dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Untuk pertama kalinya se…