Gubernur Gandeng Kadin, Hipmi dan Iwapi di Proyek Perpres 80/2019

Senin, 06 Jan 2020 19:12 WIB

SurabayaPagi – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus melakukan kajian-kajian terhadap 218 Proyek yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi kawasan Gerbangkertosusil, Kawasan Bromo Tengger Semeru, Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Pemprov Jatim berencana menggandeng stakeholder seperti Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jatim, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Jatim untuk mendukung kesuksesan berjalannya Perpres tersebut. “Kami berharap pengusaha yang tergabung di Kadin, Hipmi dan Iwapi ikut mendukung program Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur ini,” kata Khofifah sebelum menunaikan Ibadah Umroh, akhir pekan lalu (30/12/2019). Untuk menindaklanjuti hal ini, setiba menjalankan ibadah Umroh, Gubernur Khofifah segera mengumpulkan lagi jajarannya tanggal 9 Januari besok. Hal ini perlu dibicarakan serius dengan seluruh Bupati/Walikota yang daerahnya masuk dalam program Perpres tersebut. “Kita akan Rakor lagi tanggal 9 Januari, kita nyisir dulu update dari PPMO sebelum kita laporkan ke Pemerintah Pusat,” ujar Khofifah melalui pesan singkatnya, Senin (6/1/2019) tadi malam. PPMO adalah Provincial Project Management Office) atau tim khusus yang diketuai Sekdaprov Jatim untuk membuat perencanaan manajemen dan kesiapan terhadap berjalannya Perpres 80/2019. Hal ini perlu sesegera dilakukan karena Pemprov Jatim mengejar waktu agar 218 Proyek strategis Jawa Timur yang tercantum dalam Pepres 80/2019 masuk dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. “Informasinya sebelum tanggal 20 Januari RPJMN 2020-2024 segera diputuskan Presiden,” ungkap Khofifah. Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini juga menyatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan roadshow ke sejumlah kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kepala PPN dan sebagainya untuk memastikan alokasi dana realisasi Perpres melalui APBN 2021yang sudah dibahas April 2020 nanti. “APBN 2021 itu rencananya disahkan pada Juni 2021. Jadi kita harus jemput bola supaya bisa masuk RPJMN dan RKP 2021. Disamping itu kita juga harus menyiapkan APBD dan RKPD untuk disesuaikan dengan RPJMN,” pungkasnya. rko

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Bupati Gresik Lantik Kades PAW Desa Laban, Fokus Percepatan Infrastruktur dan Akses Wilayah

Selasa, 07 Apr 2026 23:03 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik melantik Mujiani sebagai Kepala Desa Laban, Kecamatan Menganti, dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan …

Warga Josenan Tegas Tolak KKMP di Lapangan, Nilai Hasil Pertemuan Masih Banyak Ganjalan

Selasa, 07 Apr 2026 20:43 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun, – Penolakan warga terhadap rencana pembangunan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Lapangan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madi…

Realisasi PAD Triwulan I Capai 20 Persen, Bapenda Kota Madiun Lakukan Evaluasi

Selasa, 07 Apr 2026 20:41 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun terus menggenjot capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui evaluasi dan opt…

Sesuai Tahapan, DPRD Sumenep Tuntaskan Tiga Raperda 2026

Selasa, 07 Apr 2026 20:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Sumenep- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar Rapat Paripurda DPRD Sumenep dengan agenda Penandatanganan Naskah…

Perkuat Peralatan Gardu Induk Manisrejo dan Ngawi, PLN UIT JBM Pastikan Sistem Kelistrikan Makin Andal

Selasa, 07 Apr 2026 20:14 WIB

SurabayaPagi, Madiun – PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat keandalan sistem transmisi d…

100 Ton Pupuk Ilegal Dimusnahkan, Kejari Tanjung Perak Bongkar Ancaman Nyata bagi Petani

Selasa, 07 Apr 2026 18:02 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Langkah tegas ditunjukkan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan memusnahkan 100 ton pupuk ilegal dari dua perkara pidana berbeda.…