Ratusan Anggota Banpol PP Blitar Tuntut Kejelasan Pemotongan Honor.

Jumat, 06 Mar 2020 17:02 WIB

SURABAYA PAGI, Blitar - Ratusan tenaga bantuan polisi pamong praja (Banpol PP)Satpol PP Kota Blitar bergolak. Mereka mendatangi kantorSatpol PP Kota Blitar di Jalan MastripKota Blitar, Jumat (6/3/2020). Kedatangan para tenaga Banpol PP untuk mengadukan masalah gaji ke KepalaSatpol PP. Para tenaga Banpol PP mengeluhkan gajinya untuk Februari 2020 dipotong oleh perusahaan penyedia jasa outsourcing selaku pihak ketiga. "Gaji untuk Februari 2020 dipotong sekitar Rp 100.000. Kami tidak menerima penuh sesuai UMK (upah minimum kota)," kata salah satu tenaga Banpol PPSatpol PP Kota Blitar yang enggan disebut namanya. Dia mengatakan pemotongan gaji tenaga Banpol PP untuk Februari 2020 tidak ada penjelasan dari pihak ketiga selaku penyedia jasa tenaga outsourcing. Padahal, sebelumnya, pihak ketiga memastikan gaji untuk Februari 2020 diberikan secara penuh sesuai UMKKota Blitar. "UMK Kota Blitar Rp 1,95 juta, tapi pada Februari 2020, kami tidak menerima utuh, itu yang membuat teman-teman Banpol kecewa," ujar pria yang sudah 10 tahun menjadi Banpol PP. Selain gaji di bulan Februari, gaji pada Januari 2020 juga dipotong. Bahkan potongan untuk gaji Januari mencapai Rp 200.000. Tetapi, pemotongan gaji untuk Januari 2020 sudah ada penjelasan dari perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing. Pemotongan gaji itu untuk dana sosial dan penggantungan kerja selama tiga hari. "Kalau pemotongan gaji untuk Januari sudah ada penjelasan dari PT, kami tidak masalah," imbuhnya. Sementara Plt Kepala Satpol PP Kota Blitar, Hadi Maskun hingga kini pihaknya juga belum menerima penjelasan dari perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing soal pemotongan gaji untuk Banpol PP. Sehingga dia tidak bisa memberi keterangan secara detail terkait masalah pemotongan gaji tersebut. "Kami belum bisa menjelaskan secara detail. Kami masih akan konfirmasi ke perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing. Secepatnya, kami akan meminta perwakilan PT ke Kota Blitar untuk menjelaskan masalah itu. Perwakilan PT berada di Jakarta," terang Hadi Maskun. Selain pemotongan gaji para Banpol PP juga mengeluhkan soal tanda tangan kontrak kerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing. Menurutnya, sampai sekarang para Banpol PP belum menandatangani kontrak kerja. Padahal biasanya, setiap awal tahun selalu ada tanda tangan kontrak kerja baru.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Lewat Pekerjaan Tambal Sulam, Pemkab Probolinggo Kebut Perbaikan Jalan Rusak

Rabu, 17 Jun 2026 13:35 WIB

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Melalui pekerjaan tambal sulam, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang…

Fraksi Nasdem Soroti Tambahan jumlah Reses dan Souvenir di Raperda Hak Keuangan DPRD Jatim

Rabu, 17 Jun 2026 13:32 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Rancangan Peraturan Daerah Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan - Anggota DPRD Jatim memasuki tahap penyampaian p…

Pembatasan Jam Malam Anak Diperketat, Angka Diska di Surabaya Turun 61 Persen

Rabu, 17 Jun 2026 13:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menindaklanjuti penerapan kebijakan pembatasan jam malam bagi anak yang diterapkan di Kota Surabaya, turut mempengaruhi angka…

Daya Beli Tetap Stabil di Tengah Harga Sayuran Hijau di Kota Batu Anjlok Rp4 Ribu per Kg

Rabu, 17 Jun 2026 12:58 WIB

SURABAYAPAGI.com, Batu - Fenomena musiman panen massal memicu Harga sawi dan pakcoy di Pasar Induk Among Tani Kota Batu anjlok drastis. Meski demikian, daya…

Kendalikan Harga Bahan Pokok, Pemkab Sumenep Luncurkan Warung Inflasi

Rabu, 17 Jun 2026 12:51 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sumenep - Sebagai upaya untuk mengendalikan harga bahan pokok, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, meluncurkan Warung Inflasi,…

Kenaikan Harga Oli Resahkan Pemilik Bengkel hingga Konsumen di Ponorogo

Rabu, 17 Jun 2026 12:29 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Baru-baru ini, harga oli terus mengalami kenaikan hampir setiap hari, dimana tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga…