Pengelolaan BUMDes dan Tunjangan GTT/PTT Jadi Perhatian DPRD Jombang

Rabu, 25 Mar 2020 14:49 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan tunjangan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) mendapat perhatian khusus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Jawa Timur. Keseriusan para wakil rakyat guna mengatasi persoalan tersebut dilakukan kunjungan kerja (kunker) ke Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan pada beberapa waktu lalu. Sekretaris Komis A DPRD Kabupaten Jombang, Kartiyono mengatakan, bahwa sejauh ini kondisi BUMDes di Jombang hanya dimanfaatkan untuk kegiatan simpan pinjam. "Kondisi seperti dinilai kurang bagus, karena berpotensi untuk sulit berkembang. Untuk itu saya berharap, kedepan pengelolaan BUMDes bisa berjalan untuk mengembangkan potensi usaha mikro dan kreatif," katanya, saat dikonfirmasi, Rabu (25/3/2020). Kartiyono berharap, BUMDes bisa di kelola dengan baik, karena dana desa (DD) bisa berhenti sewaktu-waktu. Apabila bisa dikelola dengan baik, maka desa dapat mengambil sumber daya dari BUMDes. Pada kunjungan itu Kartiyono mengungkapkan, jika pengelolaan BUMDes di kota tersebut dinilai cukup sukses. Bahkan, BUMDes berpotensi bisa tembus ke skala nasional. "Bahkan hingga mempunyai gerai di tempat umum seperti bandara. Ini seharusnya bisa kita contoh," ungkapnya. Selain itu, Kartiyono menjelaskan, juga berkaitan dengan Raperda Retribusi Perizinan Tertentu yang akan dibuat di Jombang. "Nantinya raperda ini bisa digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemkab harus bisa mengintensifkan potensi tersebut. Jangan sampai regulasi itu hanya menjadi tumpukan dokumen belaka," jelasnya. Selain Komisi A, anggota Komisi D juga berangkat kunker ke Makasar. Dalam kunker itu membahas persoalan Tunjangan GTT/PTT. Ketua Komisi D DPRD Jombang, Erna Kuswati memaparkan, tunjangan GTT/PTT di daerah tersebut sudah tinggi, yakni mencapai Rp 1,5 juta. "Harusnya tunjangan GTT/PTT di daerah tersebut bisa dicontoh. Di Kabupaten Jombang sendiri, tunjangan GTT/PTT masih berkutata di nominal Rp 300 ribu per bulan," paparnya. Untuk itu, lanjut Erna, pihaknya akan berkoordinasi dengan Disdikbud. Paling tidak, pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, bisa dihitung untuk kenaikan insentif GTT/PTT. "Harapan kami, tunjangan GTT/PTT paling tidak bisa setara dengan guru mulok dan madin, yakni sebesar Rp 700 ribu per bulan," pungkasnya.(suf)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Bupati Sidoarjo Salurkan Bantuan Pangan untuk 934 Warga Sukodono saat libur 1 Muharram

Rabu, 17 Jun 2026 11:28 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Bertepatan dengan libur Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Bupati Sidoarjo H. Subandi menyalurkan bantuan pangan berupa…

Optimalkan Daya Saing Produk, Pemkab Gratiskan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM

Rabu, 17 Jun 2026 11:25 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sumenep - Guna membantu meringankan biaya sekaligus meningkatkan daya saing produk, Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menggratiskan…

Lakukan Tirakatan Sura, BPBD Catat 500 Pendaki Berbondong-bondong Datangi Gunung Lawu

Rabu, 17 Jun 2026 11:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Momentum Tahun Baru Islam, 1 Muharam 1448 Hijriah atau 1 Sura, sejumlah pendaki mendatangi Gunung Lawu di sekaligus melakukan…

Tekan Kebocoran PAD, Pemkot Surabaya Hentikan 163 Jukir Tak Perpanjang KTA

Rabu, 17 Jun 2026 11:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai bagian dari percepatan implementasi digitalisasi parkir demi transparansi dan menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah…

Dimulai dari Rumah, Plt Bupati Tulungagung Ajak Masyarakat Komitmen Pilah Sampah untuk Masa Depan Iklim

Rabu, 17 Jun 2026 09:54 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Pengelolaan sampah sejak hulu dengan memilah sampah sesuai jenisnya melalui keterlibatan aktif masyarakat terus digaungkan…

Jalan Sehat Diwarnai Kendala, Pemprov Jatim Akui Distribusi Kupon Belum Optimal

Selasa, 16 Jun 2026 20:14 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan dalam pelaksanaan Jalan Sehat 1 M…