Pemerintah Siapkan Insentif Untuk Operator Bus

Senin, 30 Mar 2020 21:55 WIB

Pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan mudik di lebaran tahun ini untuk mencegah penyebaran virus corona. Himbauan larangan mudik tersebut tentu saja akan berimbas pada jasa transportasi. Lalu apa yang disiapkan pemerintah untuk mengatasinya? SURABAYAPAGI.COM, Jakarta -Kementerian Perhubungan berencana untuk melarang perjalanan bus antar kota antar provinsi dari dan ke Jabodetabek. Hal ini dilakukan untuk mencegah masyarakat melakukan perjalanan ke luar daerah, bahkan untuk mudik. Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani mengatakan bahwa pihaknya akan merencanakan insentif bagi operator bus yang tidak akan beroperasi karena larangan perjalanan ini. Kemenhub sendiri mengaku telah berkoordinasi dengan kemenko perekonomian terkait skema insentif. Meski begitu, pria yang akrab dipanggil Yani ini enggan menjelaskan rencana skema insentif apa yang akan diberikan. “Kita lagi rumuskan dengan kemenko perekonomian insentifnya seperti apa. Nanti lah sedang direncanakan skemanya, belum bisa saya kasih tahu,” kata yani, Senin (30/3). Soal pelarangan perjalanan ini sendiri, Yani mengatakan sudah membicarakannya dengan para operator bus. Gayung bersambut, Yani mengklaim operator bus setuju. "Organda, semuanya setuju. Mereka mau berkorban lah, semua kan maunya keselamatan," jelas Yani. Meski begitu, saat ini Yani mengatakan Kemenhub belum melarang bus operasi. Larangan perjalanan ini sendiri akan diberlakukan apabila pemerintah sudah bulat memutuskan untuk melarang mudik dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo hari ini. "Rencananya sih begitu. Intinya kami akan larang bus kalau sudah ada keputusan ratas," kata Yani Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan bahwa operator bus sudah mulai meminta beberapa insentif. Mulai dari keringanan bunga pinjaman hingga penundaan bayar THR. "Mereka operator kendaraan bus minta soal pinjaman diringankan bunganya. Mereka juga minta kalau ada pelarangan mudik, mereka bisa menunda pemberian THR kepada para pegawainya. Tetap dibayar, hanya saja mungkin ditunda," kata Budi lewat video conference bersama wartawan, Jumat (27/3/2020).

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

KPK Geledah Rumah Dirut PD Aneka Usaha Kota Madiun, Sita Catatan Keuangan dan Satu Handphone

Rabu, 08 Apr 2026 21:25 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Direktur Utama (Dirut) PD Aneka Usaha Kota Madiun, Sutrisno, dan menyita satu …

Puluhan Bangunan Liar di Driyorejo Gresik Ditertibkan, Satpol PP Tegakkan Aturan Daerah

Rabu, 08 Apr 2026 17:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Sebanyak 43 bangunan tanpa izin yang berada di Dusun Semambung, Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, ditertibkan m…

Punya Potensi Besar Lahirkan Bibit Unggul Jatim, Wabup Tulungagung Komitmen Dukung Pengembangan Olahraga Woodball

Rabu, 08 Apr 2026 17:38 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mendukung penuh pengembangan cabang olahraga (cabor) Woodball di wilayahnya. Olahraga…

Pemkot Mojokerto Kembali Salurkan Hibah, Dorong Peran Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan dan Sosial

Rabu, 08 Apr 2026 15:58 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Komitmen memperkuat peran masyarakat terus diwujudkan Pemerintah Kota Mojokerto melalui penyaluran dana hibah tahun anggaran 2026…

KPK Geledah Rumah Dirut PDAM Kota Madiun, Suyoto Irit Bicara: Hanya Berkunjung ‎

Rabu, 08 Apr 2026 15:38 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Kota Madiun – KPK kembali menggeledah pejabat di Kota Madiun. Kali ini rumah Dirut Perumda Air Minum Tirta Taman Sari, Suyoto, jadi sasaran, …

KPK Geledah Toko Listrik Satria, Diduga Terkait Kasus OTT Wali Kota Madiun

Rabu, 08 Apr 2026 15:29 WIB

SURABAYAPAGI, Madiun- ‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan rangkaian penggeledahan di wilayah Kota Madiun. Kali ini, tim penyidik KPK m…