.webp)
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Perpanjangan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Surabaya, Sidoarjo dan sebagian wilayah Gresik harusnya disikapi secara cepat oleh masing-masing daerah. Khususnya Kota Surabaya, yang hingga Minggu (10/5/2020) grafik penyebaran Covid-19 masih sangat tinggi.
Dari data yang didapat dari Pemprov Jatim, Minggu (10/5/2020) malam di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Kasus positif Covid-19 di Surabaya sudah mencapai 708 kasus. Ini yang tertinggi. Sementara Sidoarjo dan Gresik saja hanya 186 kasus positif dan 37 kasus positif.
Hal ini yang membuat wakil Ketua DPRD kota Surabaya Laila Mufidah mengkritik kebijakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Pemkot Surabaya yang dianggap belum mempunyai roadmap yang jelas dalam penanganan Covid-19 ini. Sebab dari roadmap yang jelas dan terukur itu penanganan Covid-19 bisa lebih baik dan efektif. Tanpa itu, penanganan pandemi ini akan serampangan, bahkan bisa dianggap masyarakat sekedar pencitraan belaka.
“Ada banyak evaluasi yang harus dilakukan Pemkot Surabaya dengan sudah berjalannya PSBB tahap satu kemarin. Misalnya bagaimana target yang terukur dari penerapan PSBB itu,” ungkap Laila Mufidah, Minggu (10/5/2020).
Target-target yang dimaksud Laila misalnya mencakup berapa jumlah pengujian sampel dan tes PCR yang telah dilakukan? Selain itu juga perlu diukur sejauh mana agresifitas pelacakan penyebaran Covid-19 yang sudah dilakukan? "Perlu dikaji juga, seberapa ketat monitoring potensi penyebaran Covid-19 di beberapa cluster," ucap politisi PKB ini.
Menurut dia, pengawasan cluster Covid-19 sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya cluster baru. Kata Laila, yang terjadi di Surabaya malah cluster yang ada diabaikan. Dia mencontohkan, adanya cluster di pabrik rokok di kawasan Rungkut yang terkesan tidak dihiraukan Pemkot Surabaya. "Baru setelah ramai terungkap di publik, Pemkot Surabaya seperti kebakaran jenggot," ujar Laila.
Yang tak kalah pentingnya juga, lanjut Laila, dari roadmap tersebut bisa disusun pula penanganan jaring pengaman sosial dari berbagai sumber. Entah dari pemerintah pusat, provinsi maupun kota. "Yang terjadi selama ini Pemkot Surabaya justru terlambat mendistribusikan jaring pengaman sosial itu. Ini seharusnya tidak terjadi jika roadmap disusun jelas sejak awal. Dan ini memang tidak seharusnya terjadi, karena menyangkut kesejahteraan rakyat yang terdampak pandemi Covid-19," jelas Laila. Menurut Laila, roadmap yang dimiliki Pemkot Surabaya semestinya mencakup seluruh kegiatan penanganan Covid-19. Mulai promotif, preventif, dan kuratif. Termasuk roadmap juga harus jelas mengatur penerapan anggaran, refocusing, realokasi yang akuntabel dan transparan.
16 Cluster
Pasalnya, hingga kini, dari tracing, sudah ada 16 cluster penularan Covid-19. Hal itu baru terkuak pada Minggu (10/5/2020) kemarin, usai hasil rapat PSBB tahap II diperpanjang Gubernur Jawa Timur.
"Kami terus melakukan tracing (pelacakan) untuk menemukan warga yang terkonrmasi positif COVID-19 di Surabaya," kata Wali Kota Risma saat memaparkan klaster penularan Covid-19 di Balai Kota Surabaya, Minggu (10/5/2020).
Menurut Risma, 16 klaster tersebut di antaranya klaster luar negeri, klaster area publik sebanyak sembilan, klaster Jakarta, klaster tempat kerja berjumlah tiga, klaster seminar dan pelatihan ada dua, klaster perkantoran berjumlah dua dan klaster asrama.
Wali Kota Risma mengatakan ketika ada warga yang positif maka belum tentu orang tersebut masuk dalam kategori klaster baru.
Dari 16 klaster itu, wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu merinci, jumlah pasien terbaru per tanggal 9 Mei 2020 yakni orang dalam pemantauan (ODP) dengan total 2.957 orang terdiri dari 153 orang yang rawat inap, 587 orang yang rawat jalan dan yang sudah selesai dipantau sebanyak 2.217 orang. "Kalau pasien dalam pengawasan (PDP) berjumlah 1.540 orang dari situ terbagi rawat jalan 273 orang dan rawat inap 663 orang. Sedangkan yang sudah terpantau 601 orang dan meninggal 3 orang," katanya.
Sanksi Tegas
Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, bahwa kepatuhan masyarakat selama PSBB tahap pertama itu sekitar 60 persen. Sedangkan yang tidak patuh, sekitar 40 persen. Karenanya, PSBB tahap kedua ini pihaknya bakal lebih tegas melakukan penegakan terhadap 12 protokol kesehatan yang telah diterbitkan melalui surat edaran.
"Ketika protokol itu diterapkan dengan disiplin, itu dipastikan proses penyebaran dari Covid-19 ini bisa dikendalikan. Karena teman-teman di lapangan itu masih menjumpai ketika orang beli di tempat-tempat umum itu masih berdekatan," kata Eddy di Halaman Balai Kota Surabaya, Minggu (10/5/2020).
Maka dari itu, Eddy memastikan, bahwa PSBB tahap kedua ini pihaknya bakal semakin masif terjun ke pasar-pasar, toko-toko, hingga pusat perdagangan untuk lebih tegas dalam menerapkan physical distancing. "Kita akan terjun ke pasar, ke toko-toko, pusat-pusat perdagangan untuk kita lebih tegas menerapkan physical distancing di antara pembeli atau pengunjung di lokasi itu. Jadi itu yang akan kita lakukan," tegasnya. n adt/alq/byt
Editor : Moch Ilham
