SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Keputusan pemerintah untuk merelaksasi atau melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sebuah daerah disoroti ketua DPR RI Puan Maharani.
Ia meminta pemerintah berhati-hati sebelum memutuskan merelaksasi PSBB.
“Sama seperti ketik pemerintah menerapkan prinsip keberhatian sebelum memutuskan sebuah daerah menjalankan PSBB, maka prinsip yang sama perlu diterapkan sebelum memutuskan unuk melonggarkan PSBB di sebuah daerah,” kata puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (11/5).
Puan menjelaskan, salah satu aspek penting yang menjadi pertimbangan ialah angka perkembangan pasien positif covid-19 yang masih fluktuatif Ketika melihat data harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Selain itu, kapasitas PCR harian yang masih belum mencapai target menjadi factor lain yang perlu diperhatikan.
“Sangat penting agar keputusan untuk dilakukan atau tidaknya relaksasi terhadap PSBB dibuat atau didasarkan pada data yang lengkap, yang dianalisis secara cermat,” ujarnya.
Puan mengungkapkan, penilaian dari data yang lengkap sangat dibutuhkan agar tidak terjadi peningkatan kasus infeksi baru. Oleh karena itu pemerintah, menurutnya, perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkan.
“Apa pun kebijakan yang nantinya diputuskan, harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh disertai pelaksanaan yang terkoordinasi sehingga tidak akan muncul kebingungan – kebingungan di masyarakat,” katanya.
Selain itu, juga diperlukan adanya kedisiplinan, solidaritas, empati dan konsisten dalam menaggulangi pandemic covid-19 karena penyelesaian pandemic ini merupakan tugas bersama dan butuh gotong royong bersama untuk menyelesaikannya.
Editor : Moch Ilham
