SURABAYA PAGI, Yogyakarta - Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, data Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY mencatat ada Sekitar 887 pekerja yang terancam tidak mendapat THR. Tentunya hal ini juga menjadi ancaman bagi para pekerja karena di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, kebutuhan ekonomi menjadi sangat sulit untuk dikejar.
Menanggapi hal itu, Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Ariyanto Wibowo mengatakan, untuk saat ini Disnakertrans masih terus berkoordinasi dengan para pengusaha dan tim pengawas.
Koordinasi tersebut dilakukan lantaran ada 2 perusahaan yang memang menyatakan tidak sangggup memberikan THR. Dua perusahaan tersebut bergerak dibidang manufaktur dan lembaga penyiaran. Saat ini, Disnakertrans sedang melakukan mediasi, apakah kondisi perusahaan benar-benar layak atau tidak jika harus menghilangkan THR bagi para karyawannya.
"Dari kemarin yang berkonsultasi, hanya dua perusahaan yang tidak sanggup membayarkan THR keagamaan," katanya, Senin (18/5/2020)
Saat disinggung mengenai alasan tidak dibayarkannya THR tersebut, Bowo mengatakan jika rata-rata perusahaan dalam kondisi terpuruk. Biaya operasional yang tinggi, namun pangsa pasar lesu berimbas pada menurunnya produktivitas perusahaan.
Ia melanjutkan, kedua perusahaan ini pun sedang dalan pengawasan. Bermula dari pengaduan dari posko THR, selanjutnya tim pengawas Disnakertrans turun untuk memastikan. Proses mediasi pun masih terus dilakukan, ia belum memastikan apakah persoalan tersebut akan berlanjut hingga persidangan industrial.
Ia enggan merinci berapa jumlah karyawan dari dua perusahaan tersebut yang terancam tak terima THR. "Harapannya ya bisa cepat ketemu jalan keluar. Ditunggu saja proses klarifikasi dan prosesnya, supaya tidak sampai ke persidangan industrial," imbuh dia
Editor : Redaksi
