SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - The New Normal atau Tatanan baru memaksa semua orang untuk cepat beradaptasi agar dapat bertahan hidup. New normal ini juga otomatis berdampak pada dunia pendidikan. Akan ada skema baru bagi para pengajar maupun peserta didik bila The New Normal segera diberlakukan, sebelum sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya dibuka kembali.
Tim Surabaya Pagi kemudian meminta pendapat dari wali murid atau orang tua siswa dan guru sekolah, bila kebijakan The New Normal akan diberlakukan. Titi selaku wali murid kelas 12 sebuah sekolah negeri di Surabaya, mengaku, dirinya masih takut lantaran virus dari Covid 19 belum selesai. Ia juga tidak setuju bila sekolah dan fasilitas sekolah kembali dibuka.
"Sebetulnya kami masih ada rasa takut, karena Corona belum selesai. Kalau saya memang belum setuju belajar di sekolah kembali, walaupun kalau di rumah anak saya cepat bosan dan suka protes. Tapi namanya orang tua pasti masih khawatir, saya harap memang pihak sekolah harus memberikan pengawasan lebih kepada anak-anak selama di sekolah kalau sekolah memang akan dibuka kembali," ungkapnya kepada Tim Surabaya Pagi.
Senada, Pipit selaku wali murid yang berdomisili di kecamatan Wonokromo tersebut juga tidak setuju bila sekolah dan fasilitas pendidikan kembali di buka.
"Tahu kalau informasi sekolah mau dibuka, tapi tadi pagi saya dapat informasi lagi kalau itu hoax. Kalau dalam waktu dekat ini menurut saya jangan masuk dulu karena Surabaya meningkat terus kasusnya. Tapi kalau ada kebijakan begitu ya harapan saya sekolah memperketat protokol kesehatan begitu," ungkapnya.
Guru juga tak Setuju
Terpisah, salah satu pengajar di SMKN 12 Surabaya, Chrisna A. Purnama juga menyampaikan pendapatnya. Ia menilai bila melakukan New Normal saat ini merupakan tindakan yang terburu-buru.
"Tidak setuju, karena ini belum tepat untuk melakukan New Normal terlalu terburu-buru. New normal kan ada standartnya, jadi sebuah negara atau wilayah bisa melakukan new normal itu ada secara global ada aturannya. Salah satu aturannya itu, yang paling jelas adalah angka penularan harus flat atau kurvanya harus flat. Itu syarat pertama. Indonesia sendiri kan, jangankan flat tetapi kan makin naik. Apalagi di Surabaya. Surabaya kalau mau diterapkan New Normal susah, karena New Normal bukan cuma aturan yang dibikin tapi juga kedisplinan warganya. 50% orang Surabaya itu isinya anak sekolah. Itu kan akan berimbas pada peningkatan kasus kalau diterapkan sekarang," jelasnya
Chrisna kemudian memaparkan bila sekolah harus dibuka kembali, maka sekolah harus menyiapkan sarana kebersihan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku dan menimbang kembali kebijakan shift kelas yang akan diberlakukan.
"Pertama sekolah harus punya sarana untuk kebersihan, tempat cuci tangan, scanner, dan sebagainya walaupun itu nggak jadi jaminan dan kembali lagi pada pola hidup sehat. Kalaupun juga harus ditetapkan dalam jangka waktu dekat, pilihannya kan kalau dari kementrian pendidikan kan sekolah diberlakukan shift masuknya,” imbuh Chrisna.
Ia menambahkan, kalau berkaitan dengan shift nanti, kaitannya juga akan dengan tenaga pendidiknya, cukup tidak? Setiap hari yang 1 shift saja banyak yang tidak masuk. Sarana juga, kelas-kelas di Surabaya itu mayoritas ruangannya itu sempit-sempit. Kalau mau dijadikan 1 maka akan tetap berkerumun.
“Kalau tidak di kelas maka ada pilihan di ruangan praktek, di keadaan New Normal tidak boleh ada kontak fisik. Padahal mau tidak mau sekolah kejuruan terutama kesenian harus ada kontak fisik. Berarti pembelajaran praktik tidak bisa dilakukan. Satu-satunya yang bisa dilakukan, dengan kemungkinan buruk adalah kelas ruang praktik dengan dilakukan pembatasan," paparnya.
Ia juga menilai bila Surabaya belum siap dalam penerapan New Normal Hal itu bisa dilihat dengan kurva kasus positif yang terus meningkat.
"Nggak siap, Surabaya ini trennya jadi episentrum ke dua. Dari kasus Jawa Timur, 50% angka penularan dari Surabaya. Kalau Surabaya merah pekat begitu berani membuka sekolah, itu pasti akan diikuti daerah lain. Pendidikan daring itu yang terbaik dimasa seperti ini. Solusinya nggak maksimal tapi itu yang terbaik di kondisi seperti ini," katanya.
Belum Pasti
Kepala Bidang Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Sudarminto menjelaskan bila belum ada informasi terbaru terkait dengan dibukanya sekolah atau fasilitas pendidikan.
Ia menyampaikan bila masih menunggu hasil evaluasi dari PSBB jilid III yang masih berlangsung hingga 8 Juni 2020.
"Belum ada informasi lagi, belum ada yang baru. Untuk Surabaya harus menunggu evaluasi PSBB ke 3 ini dan gugus tugas percepatan penanganan Covid," terangnya, Jumat (29/5/2020).
Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, Prof Akh. Muzakki. Menurutnya, belum ada yang siap menerapkan New Normal. Namun ia menghimbau agar semua lapisan masyarakat yang bergerak di semua aspek untuk mempersiapkan diri.
"Mana ada instansi yang siap, mana ada pihak masyarakat yang siap? Nggak ada yang siap, maka yang dipersiapakan semuanya harus menyiapkan diri. Termasuk dunia pendidikan. Tapi semuanya harus siap untuk menuju kepada new normal, termasuk Pendidikan," jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bila Menteri Pendidikan juga masih menunggu aba-aba dari BNPB. "Pak Menteri masih mem pending juga, masih menunggu informasi BNPB itu yang sampai sekarang belum clear. Karna memang kurva pandemi nya masih belum stabil di setiap daerah. Semua pihak sekolah, orang tua, warga masyarakat harus menyiapkan diri untuk menyambut kebijakan new normal dalam banyak hal termasuk dunia pendidikan. Kalau tidak kan tingkat resikonya sangat tinggi sekali kan begitu," pungkasnya.
Aggaran BOS Harus Dijalankan
Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Eko Pamuji menuturkan bila anggaran BOS dan BPOPP harus terus berjalan, bila tidak sekolah akan kelimpungan.
"BOS dan BPOPP itu jalan terus, jika tidak jalan, sekolah akan kelimpungan. BPOPP bertujuan untuk membantu operasional sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang saya tahu, pencairannya 3 bulan sekali. Model pencairan ini pun memberatkan sekolah karena sekolah harus mencari dana operasional. BPOPP program bagus menurut saya. Pengelolaannya pun harus profesional dwngan melibatkan guru dan komite," terangnya kepada Tim Surabaya Pagi.
Ia menambahkan dana BOS harus disasarkan kepada siswa yang tidak mampu, BOS dan BPOPP harus diterima oleh pihak sekolah.
"Kalau BOS, ini sasarannya siswa. BOS jangan dipukul rata kepada semua siswa karena tidak semua siswa itu tidak mampu. Siswa dari orang tua berkecukupan menurut saya tidak pas menerima dana BOS. Jadi, BOS dan BPOPP selayaknya diterima sekolah," imbuhnya.
Ditanya soal anggaran dana sekolah bila kebijakan new normal berlaku, anggota dewan pendidikan tersebut mengaku bila belum mengetahui hal tersebut.
"Soal dana subsidi ke sekolah saya belum tahu. Itu wilayah Dinas Pendidikan. Saya belum tahu apakah ada program itu," pungkasnya.byt
Editor : Moch Ilham
