SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang masih melarang ojek konvensional untuk mengangkut penumpang memupuskan harapan para ojol untuk memulai layanan antar penumpang saat new normal atau setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berakhir.
Pelarangan itu tertuang pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
"Pengoperasian ojek konvensional/ojek online harus tetap ditangguhkan untuk mencegah penyebaran virus melalui penggunaan helm bersama dan adanya kontak fisik langsung antara penumpang dan pengemudi," ungkapnya dalam aturan tersebut, dikutip Minggu (31/5).
Pelarangan itu mendapat dukungan dari lembaga legislatif, salah satunya diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR Nurhayati Monoarfa. Kata dia alasan utamanya karena Indonesia belum kembali pada kondisi normal sehingga larangan ojol mengangkut penumpang dilihat sebagai cara mencegah penyebaran virus meluas.
Menurutnya, persoalan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama ketimbang ekonomi, baik pengemudi maupun penumpang. Bahkan ia juga meminta agar aturan dari Tito dapat didukung aturan lain, misalnya dari Kementerian Perhubungan.
"Jadi tak ada overlapping aturan," ucapnya.
Dunia usaha tidak secara pasti mendukung atau tidak kebijakan ini. Para pengusaha berharap pemerintah bersama penyedia moda transportasi dapat menyiapkan alternatif transportasi atau sarana pendukung para pekerja pada masa new normal.
Editor : Moch Ilham
