Korupsi Dana Pilkada, Dituntut 24 Bulan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sidang yang digelar secara online di Pengadilan Tipikor Surabaya di Raya Juanda, Kamis (25/6/2020).
Sidang yang digelar secara online di Pengadilan Tipikor Surabaya di Raya Juanda, Kamis (25/6/2020).

i

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya-   Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan menuntut mantan Bendahara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan, Irwan Setiyadi dengan hukuman 2 tahun (24 bulan) penjara atas perkara dugaan korupsi dana hibah Pemilukada tahun anggaran 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,2 milliar.

Selain hukuman pidana penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 50 juta. Apabila tidak sanggup membayar, bakal digantikan dengan hukuman 1 bulan kurungan.

Berkas tuntutan dibacakan jaksa pada sidang yang digelar secara online di Pengadilan Tipikor Surabaya di Raya Juanda, Kamis (25/6/2020).

Menurut jaksa, perbuatan terdakwa Irwan Setiyadi dinyatakan terbukti melanggar Pasal  2 ayat (1) jo, Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

“Menuntut, agar majelis hakim yang memeriksa dan  mengadili perkara menjatuhkan hukuman hukuman dua tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 1 bulan, dikurangi dengan pidana yang telah dijalani,” kata jaksa Ali Prakoso membacakan berkas tuntutannya.

Kendati demikian, Jaksa tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti dikarenakan telah ada pengembalian kerugian negara sebesar Rp 1,2 milliar.

Atas tuntutan tersebut, ketua majelis Cokorda Gede Arthana memberikan kesempatan pada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk mengajukan pembelaan yang sedianya akan dibacakan dalam persidangan satu pekan mendatang.

Diberitakan sebelumnya, kasus ini diusut Kejari Lamongan pada 2019 lalu. Modus yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan beberapa modus diantaranya, melakukan pembayaran tanpa surat perintah bayar yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tanpa pengujian atas kebenaran hak tagih.

Merekayasa pembukuan belanja dengan melaporkan kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan anggaran yang tidak sebenarnya, menyusun pembukuan belanja lebih tinggi dari yang sebenarnya dan tidak menyetorkan pajak serta menggunakan sisa dana untuk kepentingan pribadinya. Nbd

Berita Terbaru

Tanjung Perak Jadi Pilot Project Zero ODOL, Pemerintah Perketat Pengawasan Kendaraan dan Muatan Kapal

Tanjung Perak Jadi Pilot Project Zero ODOL, Pemerintah Perketat Pengawasan Kendaraan dan Muatan Kapal

Selasa, 03 Nov 2026 15:45 WIB

Selasa, 03 Nov 2026 15:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah mulai memperketat pengawasan kendaraan dan barang yang diangkut melalui jalur laut. Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, d…

Muncul Bintik Hitam pada Susu Bubuk Anak, Orang Tua Perlu Tahu Penyebab dan Cara Menyikapinya

Muncul Bintik Hitam pada Susu Bubuk Anak, Orang Tua Perlu Tahu Penyebab dan Cara Menyikapinya

Selasa, 03 Nov 2026 15:12 WIB

Selasa, 03 Nov 2026 15:12 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Menemukan bintik kecil berwarna cokelat atau kehitaman pada susu bubuk anak bisa membuat orang tua khawatir. Apalagi, produk tersebut d…

Misa Arwah Grand Heaven Surabaya Dihadiri Ratusan Umat, Toleransi Lintas Agama Menguat

Misa Arwah Grand Heaven Surabaya Dihadiri Ratusan Umat, Toleransi Lintas Agama Menguat

Selasa, 03 Nov 2026 15:09 WIB

Selasa, 03 Nov 2026 15:09 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Ratusan umat Katolik memadati Rumah Duka Grand Heaven Surabaya untuk mengikuti Misa Arwah dalam rangka memperingati Hari Arwah S…

Pemkot Mojokerto Gencarkan Edukasi Kesehatan, Ning Ita Tekankan Pencegahan Kematian Bayi dan Ibu Hamil

Pemkot Mojokerto Gencarkan Edukasi Kesehatan, Ning Ita Tekankan Pencegahan Kematian Bayi dan Ibu Hamil

Selasa, 03 Nov 2026 15:07 WIB

Selasa, 03 Nov 2026 15:07 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Menyadari pentingnya menekan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB) secara berkelanjutan, Pemerintah Kota Mojokerto terus…

Gencar Tangani TBC, Pemkab Madiun Libatkan OPD Lintas Sektor hingga Tingkat Desa

Gencar Tangani TBC, Pemkab Madiun Libatkan OPD Lintas Sektor hingga Tingkat Desa

Selasa, 03 Nov 2026 14:14 WIB

Selasa, 03 Nov 2026 14:14 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Dalam rangka penanganan kasus Tuberkulosis (TBC), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun tengah gencar-gencarnya melakukan kolaborasi…

Bangun Ekosistem Transportasi Modern, Grab Siap Perkuat Koordinasi dengan Pemprov Jatim

Bangun Ekosistem Transportasi Modern, Grab Siap Perkuat Koordinasi dengan Pemprov Jatim

Selasa, 03 Nov 2026 13:58 WIB

Selasa, 03 Nov 2026 13:58 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Grab Indonesia menerima piagam apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas kontribusi aktifnya mendukung pengembangan…