'Bu Risma, Jangan Coba-coba Berlakukan KBM..'

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Simulasi hari kedua yang dilakukan Disdik Kota Surabaya di SMP 17 Agustus 1945 Surabaya, Selasa (4/8/2020).

Foto: Sp/byta
Simulasi hari kedua yang dilakukan Disdik Kota Surabaya di SMP 17 Agustus 1945 Surabaya, Selasa (4/8/2020). Foto: Sp/byta

i

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Selasa (4/8/2020), merupakan hari kedua dilakukannya simulasi tatap muka yang di gelar dan di awasi langsung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Pada hari kedua ini, salah satu sekolah yang menjadi jujukan ialah SMP 17 Agustus Surabaya yang berlokasi di jalan Nginden Semolo Surabaya.

Tidak berbeda pada simulasi yang telah di lakukan oleh SMPN 15 dan SMPN 3 kemarin, sekolah menengah pertama swasta ini juga di tinjau langsung oleh Sudarminto, Kepala Bidang Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

"Kemarin setelah saya lakukan simulasi di beberapa sekolah kemudian kita ada rapat, dari rapat itu kita harus lakukan simulasi dengan matang dulu. Kita harus lakukan kajian bersama ahli. Lalu untuk sekolah itu bisa masuk nunggu hijau dulu. Lalu kajian itu kita laporkan ke pemerintah pusat," kata Sudarminto, kepada Surabaya Pagi yang di temui di SMP 17 Agustus Surabaya, Selasa (4/8/2020).

Menurutnya simulasi ini merupakan cara untuk meninjau kesiapan sekolah dari 5 wilayah di Kota Surabaya. "Berdasarkan SKB 4 menteri kan yang merah tidak boleh, yang kuning tidak boleh, hijau boleh. Berkaitan dengan itu jangan salah persepsi ketika kami lakukan simulasi ini terus seolah-olah besok sekolah masuk. Kami ingin memastikan bahwa sekolah-sekolah ini siap. Ketika kemudian sewaktu-waktu sekolah itu masuk. Jadi tidak gagap. Dan sekolah itu tidak gugup" jelasnya.

Dinas Pendidikan Kota Surabaya nantinya akan melakukan kajian secara terus menerus hingga simulasi yang di jadwalkan pada Kamis mendatang.

 

Pertimbangkan Keselamatan Anak

Sementara itu, Fraksi PSI meminta agar Pemerintah Kota Surabaga untuk tidak mempertaruhkan keselamatan para peserta didik dengan rencana pembukaan kembali sekolah di Kota Surabaya mulai jenjang SMP ini nampaknya mendapat penolakan dari Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya. "Batalkan saja rencana tersebut, Surabaya belum siap untuk membuka kembali sekolah" ujar Ketua Fraksi PSI William Wirakusuma.

William melanjutkan bahwa dalam mengambil sebuah kebijakan sebaiknya berdasarkan beberapa pertimbangan ilmiah tidak hanya data tingkat kesembuhan, tapi juga pertimbangan lainnya, misalnya index persepsi resiko masyarakat, apalagi ini menyangkut keselamatan anak-anak.

Berdasarkan hasil Survei yang dilakukan oleh laporcovid19.org yang bekerja sama dengan Nanyang Technology (NTU) posisi sampai dua minggu lalu nilai indeks persepsi resiko Surabaya masih di angka 3,42. Idealnya indeks persepsi risiko di suatu daerah atau wilayah harus mencapai di atas 4,00 untuk bisa melakukan pelonggaran sosial.

Atas pertimbangan inilah Ketua Fraksi PSI menilai Surabaya masih jauh dari siap untuk melakukan pelonggaran beberapa sektor publik yang rentan penularan termasuk sekolah.

"Tingkat kesembuhan memang bertambah, namun awareness tentang resiko atau bahaya virus corona masih kurang. Jangan mempertaruhkan keselamatan anak-anak" tegas William

William menambahkan bahwa negara sekelas Korea Selatan bahkan menutup kembali sekolah-sekolah yang sempat dibuka. Menurutnya, Korea Selatan adalah negara yang sangat baik dalam penanganan wabah corona, Kota Seoul jika dibandingkan dengan kota Surabaya pelaksanaan test PCRnya sangat banyak serta pengawasan protokol kesehatan dilakukan dengan sangat ketat. "Jangan sampai membuat klaster baru dengan pembukaan sekolah-sekolah, jangan membahayakan anak-anak" ujar Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya tersebut.

 

Gandeng Provider

Senada dengan hal tersebut, Tjutjuk Supariono anggota Fraksi PSI yang duduk di komisi D mengatakan bahwa keberatan fraksi sudah disampaikan dalam rapat komisi D. "Kami sudah minta untuk dibatalkan dan sekolah baru boleh dibuka di bulan Desember", lanjut Tjutjuk.

Josiah Michael, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya juga menilai pengawasan pelanggaran protokol kesehatan di lingkungan masih terkesan minim.

"Pengawasan pelanggaran protokol kesehatan di lingkungan saja masih minim, kok mau buka sekolah? Lebih baik adakan kerjasama dengan PT Telkom dengan jaringan wifi.id nya yang sudah menjangkau seluruh wilayah Surabaya kemudian memberikan akses internet gratis kepada keluarga yang merasa berat dengan biaya kebutuhan kuota untuk sekolah daring." Ujar Josiah.

Josiah juga menyampaikan bahwa banyak sekali keberatan yang disampaikan oleh warga atas rencana pembukaan kembali sekolah mulai jenjang SMP. "Bu Risma, untuk anak kok coba-coba buka sekolah tatap muka saat masih pandemi corona" ia mengingatkan Walikota Risma. Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Ahmad Muzakki, mengingatkan Pemkot Surabaya bahwa agar sebelum membuka kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di beberapa sekolah, untuk lebih hati-hati.

Pertimbangan Ahmad Muzakki yang utama adalah kesehatan serta keselamatan para murid dan guru. Ditambah, dari 748 guru yang menjalani rapid test di Gelora Pancasila Surabaya, terlihat ada 65 guru yang reaktif.

“Banyak hal yang harus diperhatikan oleh Pemkot untuk kembali membuka kegiatan belajar mengajar. Jadi harus super hati-hati. Apalagi masih ada 65 guru yang reaktif. Ini menunjukkan pandemi kita ini kurvanya belum melandai. Jadi 65 guru yang reaktif itu warning bagi Pemkot untuk memikirkan sebaik mungkin rencana tersebut,” jelas Muzakki. byt

Berita Terbaru

SMP Negeri 1 Jabon Awali Tahun Ajaran Baru dengan Eco-Demo & Green Action 2026

SMP Negeri 1 Jabon Awali Tahun Ajaran Baru dengan Eco-Demo & Green Action 2026

Sabtu, 18 Jul 2026 10:13 WIB

Sabtu, 18 Jul 2026 10:13 WIB

SURABAYAPAGI, Sidoarjo – Memasuki awal tahun ajaran baru 2026, SMP Negeri 1 Jabon mengambil langkah progresif dengan menggelar kegiatan bertajuk "Eco-Demo & G…

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …