Suami Pasien Datangi Wakil Rakyat

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi D DPRD Jombang, Mustofa. SP/M. Yusuf
Anggota Komisi D DPRD Jombang, Mustofa. SP/M. Yusuf

i

Pasien di duga ditelantarkan Rumah Sakit Pelengkap Medical Center (RA PMC)


SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Suami dari istri yang melahirkan hingga bayinya meninggal, hari ini mendatangi kantor DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur di Jalan KH Wahid Hasyim.

Kedatangannya untuk menyampaikan perihal peristiwa kerugian yang dialami istrinya DR (27), yang melahirkan anak keduanya di RS Pelengkap Medical Center (RA PMC), Jalan IR H Juanda, Jombang.

BK (29), yang merupakan warga Desa Gedangan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, datangi kantor DPRD Jombang didampingi oleh Kepala Desa Gedangan, Edy Santoso. BK ditemui anggota Komisi D, Mustofa.

BK menyampaikan semua permasalahan yang dialami oleh keluarganya. Ia mencari keadilan melalui tangan wakil rakyat. Tujuannya agar pihak rumah sakit bisa mengoreksi kinerjanya, dan memperbaiki masalah instansi kesehatan di Jombang.

"Agar tidak ada lagi orang-orang kecil seperti kita yang merasakan seperti ini lagi. Meskipun kita pakai BPJS, bukan berarti kita dipandang sebelah mata. Itu keinginan kita," ujarnya, di kantor wakil rakyat, Sabtu (08/8/2020).

BK mengungkapkan, bahwa pihak manajemen RS PMC sudah mendatangi rumahnya pada Jumat, (07/8) kemarin, untuk menyampaikan permintaan maaf. Namun keluarga belum bisa menerimanya.

"Waktu itu sempat ditanya maunya apa, dan minta kekeluargaan. Tapi saya maunya, seperti dokter dan suster-suster itu minta maaf langsung ke istri dan mertua saya, karena waktu itu yang mengalami secara langsung," ungkapnya.

Terkait langkah hukum, BK akan mempertimbangkan. BK berharap kasus yang menimpa istri dan bayinya yang meninggal tidak terulang kembali.

"Kalau soal upaya hukum, saya belum bisa ngasih pernyataan. Masih akan saya bicarakan dulu dengan pendamping saya, bapak kepala desa," tukasnya.

Istri dari BK, yakni DR, melahirkan anak kedua tanpa bantuan tenaga medis Rumah Sakit Pelengkap Medical Center (RS PMC) hingga mengakibatkan bayinya meninggal dunia pada Selasa (4/8) dini hari.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jombang, Mustofa menerangkan, bahwa pihaknya sudah mendengar terkait kasus yang dialami oleh BK selama istrinya dirawat di RS PMC.

"Kasus yang menyeret nama rumah sakit swasta di Jombang itu bisa ditarik ke ranah hukum pidana. Saya melihat ini malfungsi, atau malpraktik, atau kelalaian, yang menyebabkan hilangnya nyawa. Ini sudah ranah pidana," terangnya.

Mustofa membeber, jika RS PMC sudah beberapa kali melakukan pelanggaran-pelanggaran kelalaian dalam menjalankan fungsinya sebagai instansi kesehatan masyarakat.

"Seperti pernah terbukti melakukan tindakan inprosedural dengan adanya dokter gadungan, malpraktik, hingga kasus.sekarang yang dialami DR, yang harus kehilangan bayinya karena lahiran sendiri tanpa ditangani tenaga medis," bebernya.

Mustofa menjelaskan, bahwa ada dua jalan penyelesaian atas kasus tersebut. Pertama DPRD Jombang meminta Dinas Kesehatan Jombang melakukan investigasi terhadap RS PMC. Kedua, langkah hukum yang harus dilakukan oleh korban.

"DPRD ranahnya rekomendasinya dua. Satu, rekomendasi izinnya dicabut. Dua, teruskan saja ke ranah pidananya. Tapi kalau masalah penindakan dan seterusnya, follow up rekom DPRD bisa jadi itu sesuai bidangnya masing-masing. Dinas Kesehatan melakukan tugasnya, kepolisian melakukan tugasnya," jelasnya.

Mustofa menandaskan, bahwa kasus ini akan dibawa dalam rapat Komisi D DPRD Jombang. Rapat tersebut akan menyimpulkan langkah yang akan dilakukan oleh wakil rakyat.

"Nanti saya akan bawa ke teman-teman (Komisi D, red) untuk menyamakan frame-nya. Kita akan lakukan pekan depan," pungkasnya. suf

Berita Terbaru

Kirab Enam Tumpeng Raksasa Warnai Haul ke-61 Mbah KH Moh Syafi’i di Pongangan

Kirab Enam Tumpeng Raksasa Warnai Haul ke-61 Mbah KH Moh Syafi’i di Pongangan

Jumat, 16 Okt 2026 16:09 WIB

Jumat, 16 Okt 2026 16:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Tradisi dan gotong royong kembali berpadu dalam peringatan Haul ke-61 Mbah Kiai Haji (KH) Mohammad Syafi’i dan para sesepuh Desa Pon…

Bupati Sumenep : Warnai Hari Santri dan Hari Jadi ke-757 Sumenep Dengan 111.111 Kali Al-Waqi'ah

Bupati Sumenep : Warnai Hari Santri dan Hari Jadi ke-757 Sumenep Dengan 111.111 Kali Al-Waqi'ah

Jumat, 16 Okt 2026 14:57 WIB

Jumat, 16 Okt 2026 14:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sumenep - Pemerintah Kabupaten Sumenep mengkolaborasikan peringatan Hari Santri 2026 dan Hari Jadi ke-757 Kabupaten Sumenep dengan gerakan…

Emil Dardak Pastikan Pengurus Demokrat Jatim Tuntas Akhir Oktober, Pelantikan November

Emil Dardak Pastikan Pengurus Demokrat Jatim Tuntas Akhir Oktober, Pelantikan November

Jumat, 16 Okt 2026 11:23 WIB

Jumat, 16 Okt 2026 11:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan penyusunan kepengurusan DPD Partai Demokrat Jatim periode 2…

Mu+ku, Zes, Suko Hadir dan Siap Jadi Icon Fashion Baru

Mu+ku, Zes, Suko Hadir dan Siap Jadi Icon Fashion Baru

Jumat, 16 Okt 2026 11:20 WIB

Jumat, 16 Okt 2026 11:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - PT MDS retailing tbk grup resmi menghadirkan Mu+ku, zes, dan suko di Tunjungan plaza 3 dengan konsep yang unik. Serta setiap…

Kejari Madiun Ingatkan Kades: Dana BKK Desa Bukan Uang yang Bisa Dikelola Semau Sendiri

Kejari Madiun Ingatkan Kades: Dana BKK Desa Bukan Uang yang Bisa Dikelola Semau Sendiri

Jumat, 16 Okt 2026 11:19 WIB

Jumat, 16 Okt 2026 11:19 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun mengingatkan kepala desa agar tidak sembarangan mengelola Bantuan Keuangan Khusus (BKK) D…

Dukung Kegiatan Puncak Hari Jadi ke-81 Pemprov, Bank Jatim Salurkan CSR kepada Dinsos Jawa Timur

Dukung Kegiatan Puncak Hari Jadi ke-81 Pemprov, Bank Jatim Salurkan CSR kepada Dinsos Jawa Timur

Jumat, 16 Okt 2026 10:31 WIB

Jumat, 16 Okt 2026 10:31 WIB

SurabayaPagi, Sumenep - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) turut mendukung penyelenggaraan Puncak Hari Jadi ke-81 Pemerintah Provinsi Jawa…