SURABAYA PAGI.COM, Pasuruan- Pengalihfungsian Tanah Kas Desa (TKD/ Tanah Bengkok) Di desa Carat, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, menjadi pembuangan limbah, diduga dilakukan tanpa izin. Dan yang menjadi ‘otak’ pengalihfungsian itu, diduga Kepala Desa Carat, Edy Santoso. Alhasil, kini sang Kades jadi rasan-rasan warganya sendiri. Apalagi semenjak gencar diberitakan media soal dugaan pengalihfungsian tanpa izin itu.
“Lha ya, kalau sudah begini, duitnya itu dipakai untuk apa? Kita sebagai warga juga nggak pernah tahu,”terang salah satu warga di sana, yang diamini warga lainnya.
Tak hanya itu, berdasarkan penelusuran wartawan, Edy Santoso sudah tak tampak di kantornya beberapa hari terakhir.
“Entah sakit atau apa, atau memang lagi banyak masalah,”timpal warga yang lain.
Seperti diberitakan sebelumnya, lahan yang sekarang jadi pembuangan limbah, awalnya ditanami Tebu. Namun sejak tahun 2018, disulap menjadi lahan pembuangan Limbah hingga sekarang. Limbah itu berasal dari Iles-Iles milik PT. Ambico dan PT. Centram yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Gempol. Namun pembuangan limbah tersebut berlokasi di Dusun Raos Desa Carat.
Berdasarkan penelusuran wartawan, karena diduga kuat melakukan alih fungsi lahan kas desa tanpa izin, Edy melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di sana disebutkan:
Pasal 111 ayat (1)
Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 111 ayat (2)
Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Tak hanya itu, pengalihan fungsi ini diduga melanggar UU 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama Pasal 72,73 dan 74 yang menerangkan dengan rinci tentang denda dan hukuman bagi pelaku pelanggaran ini. Dalam aturan itu disebutkan bahwa setiap orang yang sengaja mengalihfungsikan lahan akan dijerat dengan tindak pidana kurungan selama lima tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 5 milliar.
Wartawan, pada Jumat (14/8/2020) berhasil bertemu dengan Edy di Balai Desa Carat Kecamatan Gempol Pasuruan. Terkait pengalihfungsian TKD tersebut, Edy Santoso berdalih bahwa sebelumnya pihaknya sudah mengajak rapat Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Carat mengenai alih fungsi lahan tersebut.
“Semua sudah sepakat untuk (mengalihfungsikan TKD menjadi pembuangan limbah demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desa Carat, karena sebenarnya rencana alih fungsi itu sudah lama diwacanakan namun selalu tertunda oleh aturan dan sebagainya. Sehingga saya selaku Kades mengambil inisiatif untuk melakukan sewa menyewa dengan pabrik untuk penampungan limbah diatas Tanah Kas Desa/Tanah bengkok. Tujuan saya baik, (yaitu) untuk meningkatkan PAD Desa Carat itu saja,”jelas Edy blak-blakan.
Ia juga mengakui, prosedur perizinan alih fungsi lahan Tanah Kas Desa itu belum dilalui sama sekali. “Ya belum (izin),” ujar Edy.
Namun bertolak belakang dengan yang diutarakan Edy, Sesepuh Desa Carat yang tidak mau disebutkan namanya menyatakan bahwa peserta rapat waktu itu kebanyakan tidak ada yang setuju TKD itu dialihfungsikan untuk penampungan limbah pabrik. Dia menuduh Edy telah berbohong.
“Itu hanya nafsu Kepala Desa Carat karena sudah terlanjur bernegosiasi dengan pabrik yang akan menyewa lahan TKD untuk penampungan limbah. Itu hanya ambisi pribadi seorang Kades. Padahal, Kades sebelum Edy tidak berani (melakukan alihfugsi) lahan TKD. Karena berkaitan dengan prosedur ijin alih fungsi dan selalu mendengar masukkan dari perangkat maupun sesepuh Desa Carat,” tegasnya.
Dari hasil sewa lahan itupun sampai saat ini tidak jelas, berapa uang dari hasil sewa maupun dari hasil penjualan limbah yang dikeringkan, larinya kemana. “Untuk desa atau untuk kepentingan siapa,” sambung sesepuh tadi.
Selanjutnya beberapa warga dusun Raos juga berhasil dimintai keterangan saat ditemui wartawan mengutarakan hal senada.
"Lahan bengkok itu dulu adalah lahan sawah yang selalu ditanami tebu dan terkait alih fungsi menjadi lahan penimbunan limbah pabrik, kami memang pernah diajak rapat di balai desa, tapi peserta rapat yang hadir banyak yang tidak setuju karena tanah itu tanah TKD (tanah bengkok) yang belum mengantongi ijin alih fungsinya, selain itu keperuntukannya tidak jelas,” ungkap warga yang juga enggan namanya dipublikasikan.
Camat Gempol Nurcholis saat dikonfirmasi soal ini mengaku belum tahu banyak. Tapi, dia berjanji akan melakukan investigasi soal kasus di wilayahnya ini. ”Saya akan pelajari dulu perihal tersebut,” tukas Nurcholis.hik
Editor : Redaksi
