SURABAYAPAGI.com, Gresik - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gresik memperingatkan salah satu aparatur sipil negara atau ASN yang tak netral terkait dukungan pilkada yang akan digelar pada Desember 2020.
Pimpinan Bawaslu Gresik, M Imron Rosyadi membenarkan adanya ASN yang dianggap tak netral soal dukung-mendukung pasangan calon (paslon) yang maju di pilkada nanti.
"Kami mendapatkan informasi itu dari masyarakat. Bahwa ada ASN yang status di medsos pribadinya baik itu di Facebook (FB) dan What'App (WA) mendukung salah satu calon," katanya, Sabtu (29/08/2020).
Atas dasar itu lanjut Imron, institusinya langsung melakukan klarifikasi terhadap ASN tersebut. Setekah dicek, memang benar ada ASN yang bertugas di Dinas Satpol PP Gresik berinisial MA sebagai Kabid Linmas yang dianggap tak netral mendukung salah satu calon.
"Sewaktu kami lakukan investigasi ASN tersebut dibawah naungan Dinas Satpol PP. Lalu Bawaslu berkirim surat ke pimpinannya agar dinasehati. Sebab, statusnya ASN aktif. Namun, selang beberapa minggu kemudian ASN itu tetap membandel. Kemudian kami panggil guna dimintai keterangan serta klarifikasi," ujarnya.
Saat dipanggil lanjut Imron, MA mengakui perbuatannya melakukan dukungan terhadap salah satu calon. Karena yang bersangkutan statusnya ASN. Bawaslu Gresik juga mengirim surat ke Komisi Aparatur Negara (KSN) serta Dinas Satpol PP Gresik.
"Bawaslu Gresik sudah berkirim surat ke KSN dan Dinas Satpol PP Gresik agar memberikan sanksi terhadap ASN yang tak netral," ungkapnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Satpol PP Gresik Abu Hasan juga membenarkan ada anggotanya yang tak netrak terkait dukungan terhadap salah satu calon yang maju di pilkada 2020.
"Kami sudah menghubungi sekaligus memperingatkan kepada anggotanya yang tak netral yang ditulis di FB maupun WA, dan yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan sudah meminta maaf," katanya.
Masih terkait dengan ini kata Abu Hasan, dirinya sudah mewanti-wanti agar anggotanya tetap netral. Kendati pilihan di hati nurani berbeda.
"Setiap ASN kan diatur dalam dalam undang-undang agar tetap netral serta tegak lurus sampai perhelatan pilkada digelar," pungkasnya. did2
Editor : Redaksi
