Penilaian Komunitas Warga Kota Jakarta Atas Kepemimpinan Anies Selama 7 Bulan Terjadinya Pandemi
SURABAYA PAGI, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai gagal menangani wabah virus corona (Covid-19) di ibu kota. Penilaian ini terindikasi setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total Senin (14/9/2020).
“Dalam pengamatan kami selama 7 bulan pandemi, Jakarta seperti tidak memiliki kepemimpinan dari seorang gubernur,” kata Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Surabaya Pagi, Senin (14/9).
Langkah Mundur
Menurut Tigor, pelaksanaan PSBB secara total di Jakarta sama dengan langkah mundur Pemprov DKI dalam menangani pandemi. Seharusnya, pada masa PSBB transisi, Anies dapat mengendalikan penyebaran virus dengan lebih tegas. Terutama dalam hal pengawasan dan penindakan.
"Anies membuat Jakarta mundur dan gagal total dalam menangani pandemi Covid-19 di Jakarta," tambah Tigor.
Seolah Anies Paling Benar
Hingga Minggu (13/9), kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Jakarta sudah mencapai 54.864 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 41.014 dinyatakan sembuh, dan 1.410 meninggal dunia.
Tigor,juga menyoroti ucapan Anies bahwa ekonomi tidak bisa berkembang jika kesehatan tidak terbangun. Sementara, kata dia, Anies mengajak warga Jakarta bekerja sama dengan Pemprov untuk menghadapi pandemi ini.
Menurut Tigor dua pernyataan itu menunjukkan seolah Anies paling benar dan tidak bersalah dalam situasi Jakarta yang semakin parah akibat pandemi. Ia juga menilai pernyataan Anies tersebut seakan ingin menunjukkan sikap pemerintah pusat yang mau mengedepankan soal ekonomi itu salah.
"Anies mau mengatakan dan membius publik bahwa dia orang baik yang mendahulukan kesehatan publik, bukan semata ekonomi," kata Tigor.
"Untuk itu juga Anies menunjukkan bahwa Jakarta tambah parah sekarang ini karena masyarakatnya tidak kompak dengan pemprov, tidak pakai masker dan tidak sering cuci tangan," imbuhnya melanjutkan.
Tigor juga mengkritik sikap Anies pada pelaksanaan PSBB pertama kali periode pertengahan Maret hingga awal Juni. Menurut dia, selama itu, Anies kerap membuat kebijakan yang bertentangan dengan pemerintah pusat dalam hal mengatasi pandemi Covid-19.
Sementara, kondisi di lapangan, aparat Pemprov DKI tidak bekerja maksimal dalam upaya penindakan dan pengawasan. Kemudian, pada periode PSBB transisi sejak awal Juni hingga September, Tigor melihat tidak ada perbaikan dari penanganan pandemi Covid-19 di Ibu Kota.
"Begitu Jakarta masuk ke PSBB transisi ternyata terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 melebihi 1.000 kasus per hari di Jakarta. Tingginya angka lonjakan Covid-19 di Jakarta saat PSBB transisi itu membuktikan bahwa proses PSBB awal tidak kuat dan asal jalan tanpa pengawasan serta tanpa penegakan," ujarnya.
Menurut Tigor, penerapan PSBB secara total per Senin (14/9) mulai kemarin, belum tentu akan berjalan efektif. Sebab, fondasi dari kebijakan ini masih sama seperti pelaksanaan PSBB sebelumnya.
Ia pun mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kinerja Anies dalam penanganan pandemi Covid-19. Dalam pengamatannya selama 7 bulan pandemi, Jakarta seperti tidak memiliki kepemimpinan dari seorang gubernur.
"Sebaiknya pihak pemerintah pusat lakukan dulu evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB awal dan PSBB transisi yang enam bulan ini katanya Anies dijalankan di Jakarta," katanya.
Anies resmi menetapkan kembali PSBB secara total di Jakarta mulai Senin (14/9). PSBB total akan dilangsungkan 14 hari ke depan atau sampai 27 September 2020.
Penerapan PSBB total merupakan salah satu upaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Ibu Kota yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. n erc/sr/cr3/jk
Editor : Redaksi
