SURABAYAPAGI, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismahari kembali menjadi sorotan. Foto selfi bareng bersama clup mobil sport menyita perhatian banyak pihak. Selama ini Wali Kota Surabaya Tri Rismahari bersama Pemkot Surabaya genjar melakukan razia protokol kesehan. Mulai dari tempat umum. Namun dalam foto tersebut sangat jelas tidak ada protokol kesehatan, mereka berfoto selfi bersama tanpa menjaga jarak.
Pemimpin adalah teladan bagi rakyatnya. Itulah ungkapan dimana peran pemimpin sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang ditetapkan.
“Mungkin hanya berlaku bagi rakyat biasa saja. Untuk crazy rich aturan itu tidak berlaku,” ungkap Ketua Fraksi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Surabaya Mahfudz, Minggu (20/9/2020).
Mahfudz menegaskan, seharusnya Pemkot Surabaya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Surabaya. Agar masyarakat bisa mematuhui aturan. “ Iya memang harusnya pemkot memberikan contoh jaga jarak. Dan itu contoh yang tidak baik yang perlihatkan wali kota,” tegasnya.
Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Kongres Advokad Indonesia (KAI) Jawa Timur Abul Malik mengatakan, aksi wali Kota Surabaya selfi bareng bersama crazy rich ini berbanding terbalik dengan aksi Risma sebelumnya yang gencar isosialisasi protokol kesehatan ke kampung-kampung menghimbau kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak untuk memutus rantai penyebaran covid-19.
“Wali Kota itu jangan hanya memikirkan pencitraan saja. Ini sebuah contoh yang tidak baik. Dimana masyarakat disuruh mematuhi protokol kesehatan, sedangkan pemimpin memberikan contoh seperti itu. Itu contoh yang tidak baik,” ungkapnya kepada Surabaya Pagi. Minggu (20/9/2020).
Abdul Malik menegaskan, apa yang dilakukan Risma ini dapat menurunkan marwah hukum, karena sang pembuat aturan dengan perwalinya, dia langgar sendiri. “Yang buat praturan kan dia, tapi dia yang melanggarnya. Ini dapat menurunkan marwah hukum itu sendiri,” katanya.
Abdul Malik mendorong kepada Satgas covid-19 untuk menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan tanpa harus padang bulu. “Siapapun yang melanggar protokol kesehatan itu harus ditindak tegas. Tidak terkecuali wali kota. Semua harus tunduk kepada peraturan dan undang-undang. Semua sama dihadapan hukum. Jangan hanya dia menjabat wali kota terus tidak dindak,” tegasnya.
“Petugas satgas covid-19, baik dari kepolisian maupun satpol PP harus memberikan tegoran dan sangsi kepada siapun yang melanggar protokol kesehatan. Sehingga masyarakat mau mematuhi aturan tersenbut. Wali kota itu jagan memberikan contok yang tidak baik,” tambah Abdul Malik.
Abdul Malik, mengingatkan, bahwa Surabaya ini masih banyak kasus covid-19. Sehingga jangan main main dalam penangan covid-19 ini. “Surabaya ini kasus covid-19 masih tinggi. Surabaya masih zona merah jangan pencitraan saja. Kesehatan warga Surabaya itu jauh lebih penting dari pada pencitraan politiknya,” katanya. Alq
Editor : Mariana Setiawati
