Kadin Jatim Nilai Ada Inkonsistensi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sering Malah Tidak Singkron
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kementerian Keuangan meyakini bahwa angka pengangguran dan kemiskinan RI akan naik secara signifikan saat Indonesia masuk jurang resesi. Hal tersebut disebab oleh perekonomian Indonesia saat ini sudah terdampak hebat dan diperkirakan pertumbuhannya akan terus negatif sampai akhir tahun. Hal ini dipastikan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Dari data yang dihimpun Surabaya Pagi, angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, naik cukup signifikan. Selama pandemi, tingkat kemiskinan naik sekitar 3,02 juta hingga 5,71 juta orang. Sementara pengangguran meningkat kurang lebih 4 juta hingga 5,23 juta orang.
Sedangkan, di Jawa Timur sendiri, dari tahun 2018 ke tahun 2019, mulai ada penurunan dari sektor kemiskinan. Namun, angka pengangguran masih ada peningkatan. Dimana, September 2018, angka pengangguran di Jatim sendiri mencapai 821 ribu orang. Namun Agustus 2019, naik hingga 840 ribu orang. Sedangkan, untuk angka kemiskinan di Jatim, September 2018, mencapai 4,29 juta orang dan pada September 2019, mengalami penurunan angka kemiskinan menjadi 4,05 juta orang.
Namun, selama pandemi, angka kemiskinan naik hingga 11,09 persen, yakni mencapai 4,41 juta orang. Setidaknya bertambah 363,1 ribu orang, dibanding tahun 2019. Untuk jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 244 ribu jiwa dari 1,43 juta jiwa pada September 2019 menjadi 1,68 juta jiwa pada Maret 2020 Sedangkan di daerah perdesaan naik sebanyak 119,1 ribu jiwa yaitu dari 2,61 juta pada September 2019 menjadi 2,73 juta jiwa pada Maret 2020. "Beberapa daerah melakukan pembubaran pada kumpulan, termasuk sterilisasi akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan berkurangnya aktivitas masyarakat," ujar Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur Hardiwan Dadang, kemarin.
Minimnya Kesempatan Berusaha
Melihat kondisi angka pengangguran dan kemiskinan saat ini, membuat pengamat ekonomi dan praktisi ekonomi, melihat, Pemerintah harus konsisten dalam mengeluarkan stimulus kepada masyarakat. Salah satunya, yang dilontarkan pengamat ekonomi yang juga guru besar di Fakultas Ekonomi Unair, Dr. H. Tjuk Sukiadi, Rabu (30/9/2020). Dr. Tjuk Sukiadi berpandangan bahwa obyek dari permasalahan pengangguran yang menyebabkan kemiskinan adalah kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Untuk itu, Pemerintah harus terus mendorong masyarakat bangsa Indonesia kembali aktif.
"Jangan di suruh di rumah terus. Dengan begitu, manusia tidak takut bergerak kesana-kemari. Berusaha melakukan pekerjaan, yang punya uang bisa rekreasi, nantinya akan menimbulkan permintaan ekonomi," kata Dr Tjuk Sukiadi, kepada Surabaya Pagi, Rabu (30/9/2020).
Bangun Aliran Optimisme
Tjuk Sukiadi berpesan kepada Presiden dan para pemimpin daerah sebaiknya tidak menyebarkan ketakutan kepada masyarakat perihal Covid-19. "Kita harus hati-hati dengan wabah ini, saya setuju tapi jangan menyebarkan ketakutan. Anak-anak harus segera kembali sekolah juga itu, kita sampai kapan tidak sekolah? Aliran pesimisme dari pemerintah ini, dari pusat sampai daerah harus dibuang dan di alihkan dengan aliran optimisme," jelasnya.
Lanjutnya, ia meminta kepada pemerintah untuk tidak menghambat roda perputaran ekonomi dengan terus melakukan WFH, melainkan dengan memberikan semangat dan memperketat protokol kesehatan dilingkungan pekerjaan.
"Kita meminta kepada rakyat untuk menaati protokol kesehatan anti Covid dan lain-lain, supaya ekonomi bergerak. Maka lapangan pekerjaan yang di tinggalkan orang, sekarang ada lagi dan bisa bekerja lagi," tegasnya
Lonjakan Pengangguran dan Kemiskinan
Terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Jawa Timur, Dr. Thomas Kaihatu mengungkapkan Indonesia saat ini tingkat pengangguran dan kemiskinan itu bukan hanya dimulai saat resesi. Bahkan pada akhir tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah pengangguran.
"Kalau kita membaca data statistik dari badan pusat statistik, ketika Covid-19 terjadi itu sebelumnya sudah banyak pengangguran. Jumlah kemiskinan pada september 2019 itu sudah 9 juta hampir 10 juta orang, ditambah dengan Covid awal Maret 2020 itu sudah naik menjadi 11,16 juta kemiskinan," ungkap pria yang juga dosen di Universitas Ciputra Surabaya.
Dirinya memprediksi bahwa pada bulan September 2020 telah terjadi lonjakan pengangguran dan kemiskinan, apalagi Indonesia saat ini telah memasuki jurang resesi yang disebabkan oleh minusnya PDB selama 2 triwulan berturut-turut.
"Kemiskinan sendiri terjadi karena penganggurannya tinggi. Pengangguran dan kemiskinan itu berkesinambungan karena tidak ada lapangan pekerjaan sebab ditutup karena Covid, lalu permintaan barang juga tidak ada. Bila ada permintaan maka ada produksi, maka akan muncul produksi akan kembali lagi lalu bisa menyerap tenaga kerja. Tapi kita kesulitan karena di suruh WFH, kan orang-orang seharusnya bekerja," terangnya.
Inkonsisten Kebijakan Pemerintah
Menurut Thomas, Pemerintah saat ini juga telah memberikan bantuan dengan memberikan BLT kepada masyarakat yang terdampak. "Pemerintah berusaha keras untuk mengucurkan dana belanja supaya ada permintaan dan supaya ada daya beli konsumsi rumah tangga. Maka masyarakat yang mendapat jangan dibelikan barang import. Kalau begitu kita akan tetap menganggur karena barang buatan orang Indonesia tidak laku," tegasnya.
Namun, Pemerintah sebetulnya sudah berupaya untuk melakukan kebijakan, tetapi terjadi inkonsistensi pelaksanaan dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah itu tidak singkron.
"Pemerintah harus tegas dalam rangkah penanganan Covid. Lalu masyarakat harus sadar dengan disiplinnya protokol kesehatan," pungkasnya. n byt/ana/ce2/rmc
Editor : Moch Ilham
