Dukungan Total, Konstituen Golkar Pasang Banner MAJU di Pagar Rumah

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Spanduk dan poster yang dipasang kader dan simpatisan pasangan nomor urut 2 MAJU di rumah-rumah warga. SP/Alqomaruddin. 
Spanduk dan poster yang dipasang kader dan simpatisan pasangan nomor urut 2 MAJU di rumah-rumah warga. SP/Alqomaruddin. 

i

SURABAYAPAGI, Surabaya - Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya mulai marak. Di beberapa wilayah, banner dan spanduk pasangan calon baik yang berukuran besar maupun kecil mulai terpasang di sejumlah titik.

Di kawasan Gunung Anyar dan Rungkut misalnya, marak spanduk dan poster yang dipasang kader dan simpatisan pasangan nomor urut 2 Machfud Arifin-Mujiaman (MAJU) di rumah-rumah warga.

Kader dan simpatisan Partai Golkar Surabaya sengaja berinisiatif untuk memasang banner pasangan MAJU beserta Ketua DPD Partai Golkar Surabaya di pagar rumah sendiri. 

Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Rungkut Muhammad Hadi Setiawan mengatakan, pihaknya memang berinisiatif untuk membuat banner dengan ukuran kecil yang dipasang di rumah-rumah konstituen Partai Golkar dan sebagian di jalan jalan gang.

Hal ini dilakukan sebagai wujud Partai Golkar serius memenangkan Pilwali rengan mengenalkan sosok Mahfud Arifin dan Mujiaman di kalangan masyarakat.

"Kita semua patungan untuk membuat itu, sebagaimana karakter arek Suroboyo, rawe-rawe rantas malang-malang putung" ujarnya, Minggu (4/10).

Hadi menambahkan, lantaran pemasangan banner merupakan inisiatif kader baik segi gagasan maupun pendanaan, maka pihaknya memutuskan membuat banner ukuran sedang dan dipasang di rumah-rumah dan ujung gang, agar tidak ditertibkan oleh Pemkot Surabaya.

"Kami membaca berita banyak baliho Pak Mahfud Arifin dan Mujiaman yang diterbitkan, namun punya sebelah  masih kokoh berdiri, makanya kami pasang dirumah saja dan di jalan gang, kalau masih ditertibkan ya kebangetan " sindirnya.

Dia menegaskan, pemasangan banner tersebut akan terus dilakukan dengan swadaya kader, hingga masa kampanye berakhir.

"Jika masa kampanye selesai, maka kami akan copot sendiri, karena kami taat asas, jadi Bawaslu dan Satpol PP tidak perlu repot repot menggunakan anggaran Negara untuk menertibkan, uang pajak kami jangan digunakan sebagai sarana untuk berbuat tidak adil " tegasnya.

Sementara Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni ketika dikonfirmasi mengatakan, sejak awal pihaknya menginstruksikan semua jejaring Partai Golkar untuk berkomitmen memenangkan paslon MAJU dengan penuh kehormatan dan kesadaran.

"Saya pikir inisiatif tersebut merupakan wujud kecintaan Kader Partai Golkar terhadap paslon MAJU,  makanya beragam model dilakukan warga dalam mengekspresikan dukungan. Salah satunya dengan memasang sendiri banner pasangan MAJU di rumah masing-masing, " terangnya.

Toni, sapaan akrabnya mengatakan,  inisiatif pemasangan banner tersebut semakin menunjukkan bahwa Machfud  Arifin dan Mujiaman merupakan pemimpin yang diharapkan, bukan pemimpin yang dipaksakan.

"Contohnya soal alat peraga kampanye, bersifat bottom up dan tidak top down, jadi kami menerapkan gotong royong tidak semata mata slogan tapi dalam bentuk tindakan, " urainya.

Menurut dia, pemimpin yang dipaksakan biasanya menggunakan instrumen kekuasaan dalam meraih dukungan rakyat. Sedangkan pemimpin yang diharapkan biasanya rakyat yang beragam wujud dukungannya.

"Pemimpin yang diharapkan dalam contoh kecil ketika warga mengadakan senam mereka meminta kehadiran calon pemimpinnya tanpa syarat, tapi kalau pemimpin yang dipaksakan patut diduga mengajak kader lingkungan untuk hadir senam dengan memakai warna jersey tertentu karena dihadiri oleh calon pemimpinnya " jelasnya.

Untuk itu,  lanjut Toni, pihaknya berharap alat peraga kampanye yang dibuat melalui swadaya kader Partai Golkar tidak menjadi objek penertiban oleh Bawaslu, karena hal itu akan menyakiti perasaan kader yang telah swadaya untuk mencetak banner tersebut.

"Berlakulah adil sejak dalam fikiran, itu kehendak kuat arus bawah, jangan terlalu kuat melawan arus, nanti hanyut ," ujarnya. Alq

 

Berita Terbaru

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4%     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemohon sebagai pemilih berpotensi tidak memiliki kesempatan memilih calon presiden pilihan sendiri secara bebas jika ada keluarga…