SURABAYAPAGI, Surabaya - Surabaya rencananya akan kedatangan Menteri Sosial Juliari P. Batubara Rabu (7/10). Dia akan meluncurkan program beras sosial di kecamatan Gayungan bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Acara ini menjadi sorotan karena di tengah pandemi Covid-19 dan berdekatan dengan pilkada pada 9 Desember nanti.
Program tersebut sebenarnya sudah diluncurkan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada 23 September lalu. Namun, entah mengapa diluncurkan lagi di Surabaya.
”Kenapa bantuan beras ini harus diacarakan segala. Kan nama-nama penerima dari program keluarga harapan (PKH) sudah ada,” kata Abdul Malik, Ketua DPD KAI (Kongres Advokat Indonesia) Jatim, Selasa (6/10).
”Menteri Sosial pasti membawa rombongan, mereka dari Jakarta yang sedang ada PSBB, Covid-19 di sana begitu parah. Saya khawatir muncul klaster launching program beras sosial ini,” lanjutnya.
Menurut pria yang akrab disapa Malik itu, banyak klaster Covid-19 di sejumlah kementerian. Dia khawatir, Kementerian Sosial salah satunya.
”Ada sejumlah acara dengan Bu Risma, saya khawatir beliau tertular. Juga warga-warga yang nantinya datang ke acara launching,” ucapnya.
Kalau sampai ada kerumunan, Malik meminta aparat keamanan tegas. Baik polisi maupun satpol PP. Sebab, semua warga negara sama di depan hukum. Kalau ada acara yang melanggar protokol kesehatan, meski acara itu dihadiri menteri dan walikota, harus dibubarkan.
”Intinya jangan sampai tebang pilih kalau dalam acara beras sosial ada kerumunan,” tegasnya.
Malik juga meminta pihak berwenang mengawasi dengan ketat penyaluran beras sosial tersebut. Ini momen dekat pilkada, jangan sampai disalurkan untuk kepentingan pemenangan salah seorang calon.
”Anggota dewan, kepolisian, dan pegiat anti korupsi harus bersama-sama memastikan, bantuan beras ini tepat sasaran. Tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik,” tandas Malik.
Kekhawatiran Malik ini cukup beralasan. Pasalnya ada dugaan sejumlah keberpihakan Pemkot Surabaya kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Eri Cahyadi-Armuji.
Mulai dari pengumuman rekomendasi menggunakan Taman Harmoni di jam kerja, juga pemasangan foto Risma di baliho-baliho pasangan tersebut.
Dugaan keberpihakan ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Surabaya. Namun, Risma belum juga mau hadir untuk memberikan penjelasan. Alq
Editor : Mariana Setiawati
