SURABAYAPAGI.com, Malang - Tingginya angka pengangguran tidak diimbangi dengan ketersediaan alat di Balai Latihan Kerja (BLK) Singosari Malang yang sesuai perkembangan jaman. Akibatnya perusahaan akan enggan menyerap lulusan BLK, jika tidak memiliki skill sesuai kebutuhan.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih mengaku dalam kunjungan di BLK Singosari Malang bahwa Disnakertrans membawahi 19 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dimana 16 diantaranya merupakan BLK. Namun, Disnakertrans kurang mendapat anggaran, baik program maupun pengadaan alat.
Minimnya alokasi anggaran di Disnakertrans tentunya berdampak pada alat di BLK yang tidak mengikuti perkembangan kebutuhan industri. Sehingga perlu dilakukan Updgrade sesuai dengan kecanggihan terkini. "Kalau mau didik anak servis sepeda motor, tapi alatnya masih jadul (jaman dulu). Sementara di lapangan kerja itu (tidak sesuai kebutuhan), ya tidak masuk," ujar Hikmah, usai melakukan kunjungan kerja di BLK Singosari Malang, Rabu 7 Oktober 2020.
Politisi asal PKB itu mengaku, selama ini operasional BLK sebagian besar dananya mengandalkan APBN. Padahal program di BLK sangat bagus dan dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi di tengah pandemi covid-19 seperti saat ini, BLK dibutuhkan untuk proses rehabilitasi sosial ekonomi. "Bukan Pempov Jatim tidak mampu. Tapi memang tidak dianggarkan," ungkap Hikmah yang berjanji akan segera memperjuangkan prioritas tambahan dana di APBD 2021 mendatang.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Sri Subiati menambahkan, BLK adalah tempat pencari kerja karena memberikan pendidikan skill. Maka, Pemprov Jatim harus mengutamakan BLK agar peralatan yang lama bisa diupgrade lagi. Dengan begitu, perusahaan bisa menerima tenaga kerja yang mempunyai skill sesuai kebutuhan industri. “Harus ada tambahan anggaran untuk BLK di R-APBD 2021," terangnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim itu menerangkan, pandemi covid-19 memang banyak refocusing anggaran. Dimana program yang dinilai kurang urgent anggarannya dialihkan untuk penanganan covid-19. Namun khusus BLK, ia meminta alokasi anggaran tidak dikurangi.
Tak hanya itu saja, Pemprov Jatim bisa melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan multinasional. Seperti halnya Unilever, Gudang Garam, atau perusahaan besar lainnya. "Kalau sudah kerjasama dan anak itu punya skill bagus, pasti akan diterima," tambahnya. rko
Editor : Redaksi
