Demonstrasi Tolak Omnibus Law di Probolinggo Berakhir Ricuh

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kericuhan massa aksi saat demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja. SP/ JT
Kericuhan massa aksi saat demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja. SP/ JT

i

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Demonstrasi yang diikuti oleh 500 massa aksi, diantaranya adalah mahasiswa yang berasal dari berbagai organisasi di antaranya, PMII, HMI,GMNI dan 100 pelajar yang berasal dari SMA Kraksaan, SMK A. Yani dan SMK 2 Negri (STM) Kota Probolinggo yang menolak Undang-undang (UU) Cipta Kerja Omnibus Law di depan gedung DPRD Probolinggo, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, pada Kamis (8/10/2020), berujung ricuh.

Massa merusak baliho, kemudian menggunakannya sebagai alat untuk mendobrak gerbang gedung DPRD Probolinggo. Sebagian massa lainnya memulai melakukan pelemparan batu dan botol air mineral kepada aparat yang berjaga.

Aksi lemparan batu dan botol air mineral oleh mahasiswa dibalas dengan tembakan water cannon dan muntahan gas air mata oleh aparat kepolisian. Aksi damai yang menjadi ricuh tersebut berawal dari tidak sabarnya massa aksi menunggu korlap masing-masing organisasi tersebut yang masih berada di dalam gedung DPRD Probolinggo.

Sementara itu, sebagian pendemo yang berada di sebelah barat mundur. Mereka pun terus dipukul mundur petugas. Massa pun mulai terpecah menjadi dua bagian. Mereka ada yang berlari ke sebelah utara jalan menuju sawah. Petugas polisi pun beberapa kali memukul mundur pendemo yang memaksakan bertahan dengan tembakan gas air mata.

Ada empat tuntutan yang diusung aksi massa itu. Keempat tuntutan itu yakni, pertama, menolak UU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang disahkan oleh DPR dan pemerintah yang cacat prosedural.

Kedua, DPR dan pemerintah gagal dan tidak berkomitmen dalam menajalankan cita-cita dan Tujuan Negara yang terkandung dalam konstitusi UUD 1945 dan Pancasila.

Ketiga, Mendesak DPR dan pemerintah untuk mendahulukan keselamatan rakyat dengan memfokuskan penanganan pandemi Covid-19.

Terakhir, mendorong dan menyatakan dukungan secara penuh bagi akademisi dan koalisi masyarakat sipil untuk mengajukan Judical Review kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Akibat dari demo yang belangsung ricuh tersebut mengakibatkan banyak korban berjatuhan baik dari massa aksi maupun aparat yang berjaga. Dsy11

 

Berita Terbaru

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari daftar tersebut, empat di antaranya merupakan…

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Pengakuan sepuluh staf bidang pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur yang menerima uang di luar gaji d…

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mendalami dugaan aliran dana pungutan liar (pungli) sebesar Rp 687,5 juta kepada mantan…

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kalau memang diundang, ya saya Insya Allah akan hadir,” kata Jokowi k…

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

SURABAYAPAGI.com - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo mengingatkan potensi pelemahan nilai tukar rupiah akibat derasnya aliran…

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman akan menyebar surat edaran (SE) mengenai potensi sanksi pidana…