SURABAYA PAGI, Surabaya - Pasca demonstrai Undang Undang Cipta Kerja yang juga diikuti pelajar SMA SMK, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, melakukan audiensi bersama kepala Sekolah SMA/SMK Se Jatim Negeri dan Swasta secara virtual di gedung negara Grahadi, Selasa (13/10/202). Khofifah memerintahkan pada seluruh kepala sekolah (Kepsek) SMA/SMK se-Jatim untuk melakukan dua pendekatan, melalui wali murid atau komite sekolah dan siswa atau teman sebayanya.
Hal ini dilakukan agar para siswa tidak lagi terlibat pada aksi demo lagi kedepannya. Menurut Gubernur Jatim Khofifah, melihat ada pola yang sama dalam demontrasi penolakan Undang-undang Cipta Kerja yang digelar di sejumlah daerah di Indonesia, pekan kemarin. Seruan ajakan siswa SMA/SMK untuk turut turun aksi mewarnai sejumlah daerah, termasuk di Jatim.
"Kejadian dengan mengarahkan dalam tanda petik, anak-anak SMA/SMK hampir 70 persen ini kok sepertinya merata. Di Jakarta juga begitu, Jawa Barat juga begitu, Jawa Tengah juga begitu. Kemudian Medan, Sulawesi Selatan kok sepertinya sama," ujarnya.
Maka itu, Kepala Sekolah bisa mengajak komite Sekolah dimana sekolah diajak ikut mencari solusi dalam mengawasi dan mengarahkan orang tua siswa untuk membimbing langsung agar tidak melakukan aksi lagi. "Tolong disampaikan ke anak-anak pasti komite sekolah punya grup WhatsApp," tegasnya.
Selain mengajak bicara para komite sekolah, Khofifah juga mendorong sekolah melakukan pendekatan kepada melalui OSIS. "Sampaikan ke mereka untuk menyampaikan pesan kebaikan kepada teman-temannya," tuturnya.
Gubernur Khofifah, melihat pendekatan teman sebaya melalui OSIS ini efektif dalam memberi pengertian agar tidak kembali turun kejalan melakukan aksi. Bahasa yang digunakan juga sama, karena usianya sama. "Dengan diksi ala milenial. Saya rasa mereka bisa sampaikan pesan-pesan itu," tandasnya.
Sementara itu, untuk mensosialisasikan Undang-undang Cipta Kerja, Khofifah mengaku telah meminta Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi untuk mengirimkan copy dari keterangan pemerintah. Diharapkan banyak yang mengerti tentang detail undang-undang tersebut. "Tapi paling tidak penjelasan umum dari Kemenko perekonomian nanti saya minta kepala dindik kirimlah bisa WA. Tidaak usah email juga bisa," pungkasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Wahid Wahyudi mengimbau kepada para pelajar untuk menyampaikan aspirasinya secara tidak anarkis. Ia berharap pelajar tidak menjadi korban karena ketidakpahaman. “Untuk itu kepala sekolah harus melakukan komunikasi dengan ketua komite sekolah. Selain itu kami juga menugaskan wali kelas dan guru bimbingan konseling untuk memonitor siswanya agar tidak menjadi korban,” katanya.
Wahid mengatakan, bentuk monitoring itu adalah dengan menggunakan video conference maupun WA grup. Ia berharap pada saat jam pelajaran melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dipahami oleh pelajar. “Bukan melarang, karena menyampaikan pendapat dijamin oleh Undang-Undang. Yang penting paham dengan apa yang disampaikannya,” pungkasnya. Arf
Editor : Mariana Setiawati
