SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ternyata KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia), bukan gerakan moral. Beberapa deklarator dan petinggi KAMI ditangkap Bareskrim Polri, diduga melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 tahun 2008. Total sudah ada delapan anggota KAMI Medan dan Jakarta yang ditangkap dan kini disidik Divisi Cyber Crime Mabes Polri.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Selasa (13/10/2020) membuka identitas 8 orang tersebut. Awi menyebut 4 orang berasal dari KAMI Medan dan 4 orang dari KAMI Jakarta.
Petinggi Medan KAMI: Juliana, Devi, Khairi Amri, Wahyu Rasari Putri. Sementara deklarator KAMI Jakarta terdiri Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur, Kingkin.
Brigjen Awi, menyatakan, membaca Isi percakapan dalam grup orang-orang KAMI, mengerikan.
Awi menuturkan isi percakapan menyulut rasa kebencian. Awi juga menyinggung soal rencana perusakan.
"Pantas di lapangan terjadi anarki sehingga masyarakat yang, mohon maaf, tidak paham betul akan tersulut. Ketika direncanakan sedemikian rupa, untuk membawa ini-itu untuk melakukan perusakan semua terpapar jelas di WA," tutur Brigjen Awi.
Ajakan di WhatsApp Group
Ketua KAMI Medan, Khairi Amri, mengakui adanya ajakan demonstrasi rusuh di WhatsApp Group (WAG) 'KAMI Medan'. Salah satu member grup menyerukan ajakan demo seperti 1998.
"(Nama WAG) KAMI Medan. Grup WA-nya yang terbaru ini yang saya buat sekitar akhir September atau awal Oktober-lah, itu baru. Ya rencana buat komunitas KAMI itu kan, karena KAMI sudah dari Sumut. Sudah berdiri, ya ini Medan kita dirikan gitu," kata Khairi yang diwawancarai eksklusif oleh portal berita detikcom di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (12/10/2020) malam.
Khairi kemudian menyebut dirinya sebagai inisiator KAMI Medan sekaligus admin WAG. Seingat Khairi, jumlah member di WAG itu 40 orang. Menurut Khairi, dirinya jarang mengecek isi percakapan di grup 'KAMI Medan' karena kesibukannya bekerja.
"(Saya, red) inisiator KAMI Medan. Admin (WAG KAMI Medan), admin ada beberapa orang. (Jumlah member WAG KAMI Medan) belum banyak, masih sekitar 40-an ya itu. (Isi percakapan) saya kurang, memang itu saya jarang buka, kecuali sudah malam, baru saya baca. Tapi sebenarnya saya mengatakan penyusunan program, kapan mau dibuat acara rapat itu. Tapi kadang ada main-main juga, kita kirim-kirim meme apa gitu," tutur Khairi.
Ngaku Kurang Kontrol
Karena jarang memantau percakapan di grup, sambung Khairi, dirinya baru menyadari ada kalimat ajakan demo rusuh oleh dua member grupnya. Khairi menyebut dua member grup tersebut dibawa ke Mabes Polri bersama dirinya.
"Ya saya kurang kontrol itu walaupun saya sudah terakhir kejadian ini, dibuka saya baru sadar rupanya itu isinya. Itu kadang saya cuma klik aja, tidak saya baca memang, memang itu saya akui, jarang saya baca WA," tutur Khairi.
"Bukan (ujaran kebencian) SARA, tapi ada apa ya, ke penguasa pula. Mengajak (demonstrasi) sampai chaos. Saya kaget itu, 'Ayo kita buat seperti '98'. Tidak ada kayaknya SARA, nggak ada. Cuma ketidaksenangan ke kebijakan pemerintah, apalagi kita sama-sama nggak tahu nih omnibus law, tapi kita anggap kita menolak gitu," sambung dia.
Dia kemudian menyampaikan berkenalan dengan dua member grup 'KAMI Medan' tersebut saat Pilpres 2019. Khairi menyebut dua member yang menyerukan ajakan merusuh justru tak ikut turun ke jalan saat demo.
"Kenal di luar saja, sama-sama relawan waktu Pilpres (2019). Nggak datang mereka (saat KAMI Medan bagikan makanan ke pendemo)," tutup Khairi.
Khairi ditangkap polisi , diduga menggerakkan massa pendemo pada Jumat, 9 Oktober 2020, sore. Saat polisi menyita dan memeriksa handphone-nya, ditemukan WAG 'KAMI Medan', yang di dalamnya terdapat ajakan untuk menggelar unjuk rasa ricuh.
Sementara aktivis KAMI, Ahmad Yani, mempertanyakan penangkapan sejumlah anggota KAMI oleh polisi. Ia juga secara khusus mengungkapkan kekhawatiran atas kondisi Jumhur, yang disebutnya baru keluar dari rumah sakit setelah menjalani operasi empedu.
Ia membantah bahwa kelompoknya punya andil dalam kerusuhan di ujung demo menolak omnibus law, mengklaim bahwa mereka adalah "gerakan moral, gerakan intelektual" yang sangat menentang kekerasan.
Lebih jauh, Ahmad menyebut penangkapan anggota KAMI sebagai "pola lama" dari upaya mendiskreditkan gerakan yang kritis terhadap pemerintah.
"Ada gerakan massa, setelah itu ada [tindakan] anarkis; bukannya mengusut anarkis itu tapi malah mencari kambing [hitam], ditujukan kepada pihak-pihak seperti KAMI ini," ujarnya. jk/eri/cr1/rmc
Editor : Moch Ilham
