Ketua Pengawas Penanganan Covid-19 DPR RI & Pimpinan DPR RI Bid Korkesra
SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Menilik hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), tercatat ada 29 juta masyarakat yang terkena PHK akibat Corona Virus (Covid-19).
Kamar Dagang Indonesia (Kadin) juga mencatat di sektor formal, ada 6,4 juta orang di-PHK. Pun, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga terkena dampaknya.
Setidaknya, 48,4 persen dari 64 juta UMKM berhenti beroperasi karena Covid-19. Padahal, UMKM selama ini menjadi salah satu penyangga ketenagakerjaan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar meminta kepada pemerintah untuk tidak terlalu hanya berfokus pada pemutus rantai penyebaran COVID-19 tetapi juga harus memikirian soal stimulus ekonomi.
“Mulai soal stimulus untuk dunia usaha, UMKM, pekerja bergaji rendah, bantuan untuk orang miskin, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa dan lainnya,” kata Gus Ami biasa disapa di Jakarta.
“Yang diperlukan sekarang adalah sinergitas semua komponen agar bergerak bersama menahan laju dan gelombang PHK agar tidak semakin membesar. Perlu sinergitas pemerintah pusat dan daerah agar data yang diberikan bisa akurat sehingga bantuan tepat sasaran,” tambahnya.
Menurut Cak Imin, ada tiga model perlindungan sosial yang perlu diperhatikan. Pertama, skema perlindungan sosial yang berbasis asuransi privat maupun jaminan sosial publik bagi pekerja dan keluaganya.
Kedua, skema bantuan sosial bagi kelompok-kelompok miskin dan rentan, baik yang bersifat tunai maupun nontunai.
Ketiga, perlindungan sosial dalam bentuk tunjangan universal yang diberikan kepada seluruh warga negara.
“Saya kira mendesak dimatangkan bersama pemerintah agar kebijakan yang kita ambil dalam pengelolan negara tidak tambal sulam, tapi kebijakan yang berke- lanjutan dan terpadu,” sarannya.
“Sungguh pilihan yang sulit, satu sisi pemerintah ingin menyelamatkan jiwa rakyatnya, tapi di sisi lain pemerintah juga harus memastikan bahwa ekonomi harus tetap bergerak agar kita terhindar masuk jurang resesi,” terang mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Ketua Pengawas Penanganan Covid-19 DPR itu menegaskan, saat ini ada masalah soal kesemrawutan data hingga berdampak kepada penyaluran bantuan kepada rakyat.
Agar tidak berulang, segera dibuat data tunggal sebagai acuan pemerintah. “Selama ini masing-masing lembaga atau kementerian punya data sendiri-sendiri. Ini agak repot untuk
menentukan sebuah kebijakan yang tepat dan cepat,” ucapnya.
Situasi pandemi Corona, kata Cak Imin, sebaiknya menjadi momentum untuk membangun ekonomi yang kuat untuk masa depan. Pun, perlu ada komitmen semua pihak memastikan seluruh program yang dicanangkan pemerintah berjalan secara terpadu.
Menurut dia, gelombang PHK akan mampu diminimalisir Ketika pemerintah mampu memetakan betul berbagai persoalan baik di hilir maupun hulu. “Segala insentif kebijakan yang dibuat pun harus disusun secara baik dan menyentuh semua kelompok kepentingan,” pungkas Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. (*)
Editor : Redaksi
