SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto angkat bicara terkait temuan Wali Kota Mojokerto soal sistem rujukan online PCare yang dianggap janggal. BPJS bersikukuh sistem sudah berjalan baik sesuai dengan alurnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, Sistri Sembodo menjelaskan ada alasan paling prinsip kenapa rujukan berjenjang ini akhirnya diberlakukan. "Ini supaya tidak terjadi puskesmas raksasa di rumah sakit," ujarnya saat di konfirnasi di kantornya, Selasa (3/11) sore.
Ia juga menerangkan, terkait bisa terbuka atau tidaknya mekanisme berjenjang ini pemegang kendali utamanya adalah pemberi layanan di faskes tingkat satu. Dan aplikasi akan secara otomatis membuka rujukan ke jenjang lebih tinggi, jika seluruh faskes di jenjang bawahnya sudah terpenuhi standart minimal pasien yang dilayani.
"Terkait kasus di RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo, kalau yang kerjasama dengan BPJS cuma satu faskes, itu mungkin bisa langsung terbuka sistemnya, tapi kalau yang kerjasama itu lima faskes, ya lima-limanya harus memenuhi standart minimalnya, baru faskes yang diatasnya secara otomatis terbuka," cetusnya.
Ia mengatakan, sistem rujukan online ini diatur dalam rangka untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap pasien BPJS. "Sehingga mereka bisa dilayani langsung oleh faskes tempat rujukan tersebut dengan tanpa menunggu waktu yang lama," imbuhnya.
Sisri menambahkan, di sistem rujukan berjenjang, sistem PCare bisa otomatis terbuka ketika sudah terpenuhi persyaratan untuk bisa terbuka . "Kalau rumah sakit kelas B tersebut mempunyai SDM, sarana dan prasarana yang tidak dimiliki oleh rumah sakit tipe dibawahnya ya otomatis sistem langsung merujuk kesana," ujarnya.
Selain itu, langsung terbukanya sistem PCare ini juga terkait dengan waktu layanan yang datanya di isikan oleh faskes tingkat lanjutan tersebut. "Jadi bisa buka atau tidak bukanya bukan karena BPJS, tapi berdasarkan atas referensi yang di isikan oleh pihak rumah sakit dan dokumen pendukung yang dijadikan dasar pengisian HAFIS," ungkapnya
Ia juga menegaskan, terkait aplikasi PCare ini, BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto tidak punya kewenangan untuk mengintervensi langsung aplikasi tersebut. "BPJS tidak bisa melakukan entri data, BPJS cabang hanya bisa melakukan approve saja," elaknya.
Meski demikian, Sisri tak keberatan jika ada kritik yang ditujukan ke lembaganya. Apalagi kritik tersebut langsung dari Kepala Daerah. Ia juga mengaku siap untuk diajak turun mengecek jika terjadi kejanggalan terkait pelayanan BPJS Kesehatan.
"Kita apresiasi setiap saran dan kritikan, ini untuk meningkatakan kualitas pelayanan kita terhadap masyarakat. Bahkan tadi kita juga sudah mendatangi puskesmas Blooto dan Kedundung untuk mengumpulkan data terkait apa yang menjadi persoalan," pungkasnya.
Sementara itu, sebelumnya, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menemukan kejanggalan saat mengecek langsung aplikasi Premiere Care di Puskesmas Blooto dan Kedundung. Wali Kota disuguhi fakta janggal sistem rujukan dari puskesmas yang tidak bisa langsung ke RSU dr Wahidin Sudiro Husodo.
"Kenapa puskesmas tidak bisa langsung merujuk ke RSU dr Wahidin Sudiro Husodo. Padahal kapasitas rujukan sudah lebih dari 30 persen seperti pada ketentuan rujukan berjenjang," ujarnya.
ada beberapa poli di RS dr. Wahidin yang tidak muncul dalam aplikasi PCare. "Tadi saat kita cek, hanya poli jantung saja yang kebuka sistemnya, sedangkan poli lainnya tidak muncul dalam aplikasi. Ini yang menjadi tanda tanya kita, apa yang salah?," ujarnya.
Tak hanya itu, Ning Ita juga kaget karena ada beberapa poli di RS dr. Wahidin yang tidak muncul dalam aplikasi PCare. "Tadi saat kita cek, hanya poli jantung saja yang kebuka sistemnya, sedangkan poli lainnya tidak muncul dalam aplikasi. Ini yang menjadi tanda tanya kita, apa yang salah?," ujarnya. dwy
Editor : Mariana Setiawati
