Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Baru di Gelar 12 Desember

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Caption: KPU Lamongan menggelar Bimtek sebelum melakukan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan hasil Pilbup. SP/MUHAJIRIN KASRUN
Caption: KPU Lamongan menggelar Bimtek sebelum melakukan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan hasil Pilbup. SP/MUHAJIRIN KASRUN

i

SURABAYA PAGI, Lamongan - Meski tim pemenangan Paslon bupati dan wakil bupati masing-masing sudah mengantongi data, dan yang unggul dalam pesta demokrasi, namun proses rekapitulasi suara secara manual sesuai tahapan KPU masih di tingkat Desa PPS.

"Sejak kemarin pasca selesai penghitungan tingkat TPS, segera di geser ke PPS guna segera di geser  lagi ke tingkat PPK, karena tahapannya seperti itu," kata Mahrus Ali ketua KPU Lamongan, saat dihubungi Surabaya pagi, Kamis (10/12/2020).

Dari rekapitulasi yang berjalan itu kata Mahrus, tidak ada kendala yang berarti, semua berjalan cukup lancar meski pencoblosan diwarnai hujan rintik-rintik. "Alhamdulillah saat pencoblosan hingga rekapitulasi tingkat desa PPS berjalan cukup lancar tidak ada kendala yang serius," ungkapnya.

 Kini kata Mahrus, KPU tengah berkonsentrasi untuk melanjutkan tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara dalam Pilbup tingkat Kecamatan, yang akan digelar pada (12/12/2020) mendatang.

 Salah satunya salah satunya menggelar bimbingan teknis Rapat Koordinasi Persiapan dan Simulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan, yang digelar di Kantor nya KPUK, Kamis (10/12/2020). 

Acara yang menghadirkan ketua dan anggota Divisi Teknis PPK se Kabupaten Lamongan itu, seperti disampaikan oleh Mahrus Ali, untuk memberikan dan memastikan agar tahapan-tahapan yang dijalankan bisa berjalan sesuai dengan mekanisme.

 "Sebelum melakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan, ketua dan anggota Divisi Teknis PPK se Kabupaten Lamongan kita bekali protap, agar di lapangan berjalan lancar," jelasnya.

 Terkait semua tim paslon sudah mengantongi perolehan suara dan siapa pemenangnya kata Mahrus, bagi KPU tidak mempersoalkan karena itu haknya, dan mereka punya metode sendiri. Tapi demikian masyarakat diminta untuk tetap menunggu proses rekapitulasi suara hingga selesai oleh KPU, agar diketahui pasti siapa pemenangnya.

 "Kami menghormati para tim pemenangan yang sudah mengetahui hasil Pilbup, tapi masyarakat diminta untuk menunggu hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU, karena yang berhak mengumumkan siapa calon yang memenangkan konstelasi pilkada ini adalah KPU," pungkasnya.jir

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…

Disnakkan Gencarkan Pemeriksaan-Suntik Vitamin Kucing Liar Gratis di Pasar Blitar

Disnakkan Gencarkan Pemeriksaan-Suntik Vitamin Kucing Liar Gratis di Pasar Blitar

Jumat, 17 Jul 2026 13:44 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 13:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Blitar mulai menggencarkan pemeriksaan kesehatan hingga disuntik vitamin secara…