Wabup Bu Min Fokus Garap Big Data dan Berdayakan Perempuan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Aminatun Habibah. SP/M.AIDID
Aminatun Habibah. SP/M.AIDID

i

 SURABAYAPAGI.COM, Gresik - Aminatun Habibah telah ditetapkan menjadi Wakil Bupati terpilih perempuan pertama di Kabupaten Gresik. Wanita yang kerap disapa Bu Min atau Ning Min ini mengaku bersyukur diberi kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat. Oleh karena itu, pasca dilantik nanti pihaknya lebih memilih untuk segera melakukan perbaikan data terutama warga kurang mampu.

Putri dari pendiri salah satu pondok pesantren tertua di Pantura Jawa,  Pesantren Qomaruddin, yakni KH Ahmad Muhammad Al-Hammad ini menjadi wakil bupati perempuan pertama sepanjang sejarah di Gresik. Menurutnya semua ini bentuk perjuangan dari para kiai dan santri yang mendorong untuk mengabdi kepada  masyarakat, dan semua pihak termasuk masyarakat yang menginginkan perubahan.

"Bersyukur diberi kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat Gresik. Banyak juga kepala daerah perempuan di Jawa Timur, seperti di Surabaya. Kita tidak boleh malu belajar kepada kepala daerah perempuan yang berprestasi dan berhasil membangun daerahnya," ujarnya, Minggu (24/1/2021).

Wanita yang aktif berorganisasi sejak muda ini aktif sebagai Wakil Sekretaris PW Ma'arif NU Jatim dan Bendahara MKKS SMK Maarif NU dan Pondok Pesantren Jatim.

Selain itu juga memiliki latar belakang di dunia pendidikan seperti Kepala SMK Assa'adah Bungah Gresik, kemudian pernah dipercaya sebagai Ketua 1 PC Fatayat NU Gresik dan Pengurus PC Muslimat NU Gresik.

Selanjutnya, Bu Min lebih memilih fokus untuk melakukan perbaikan data. Gresik harus memiliki big data yang valid. Mulai dari data keluarga kurang mampu, pendidikan dan kesehatan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Agar supaya bantuan untuk masyarakat kurang mampu harus benar-benar tepat sasaran.

Big data tersebut akan di update dalam kurun waktu tertentu, agar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Teknis perbaikan data akan berbeda dibanding sebelumnya.

Yaitu, pemberdayaan warga setempat, mulai dari karang taruna, muslimat dan fatayat NU, atau yang lainnya akan dilibatkan untuk memperbaiki data di lapangan. Yang jelas, warga setempat itu dilibatkan.

"Selama ini kan, yang mengawasi atau mendampingi bukan orang asli situ. Makanya masih ada yang terima bantuan tapi orangnya mampu, ada yang benar-benar tidak mampu tapi tidak dapat bantuan. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi. Kita siapkan big data agar bantuan tidak salah sasaran," ucapnya.

Jika big data itu sudah valid, bantuan kepada warga tidak perlu ribet. Cukup menggunakan E-KTP dan dicek dalam big data. Misalkan untuk berobat ke rumah sakit, cukup bawa KTP saja untuk proses administrasi, langsung diproses tidak perlu mencari surat untuk validasi data. Hal ini juga berlaku di dunia pendidikan dan bantuan sosial lainnya.

Salah satu program Nawa Karsa pasangan Niat untuk perempuan adalah 'Bunda Puspa'. Yakni, bantuan untuk pemberdayaan perempuan usaha dan pendidikan anak. Melalui program ini nantinya mampu meningkatkan ekonomi perempuan di dalam keluarga. Pemberdayaan yang dilakukan mulai dari pelatihan usaha, bantuan modal, hingga pemasaran secara online maupun offline.

"Artinya perempuan harus punya tambahan ekonomi. Ini yang akan kita garap di sektor UMKM, akan kami maksimalkan,"katanya.

Masih banyak perempuan yang ditemuinya terjebak dalam hutang rentenir. Pihaknya akan memberikan fasilitas kepada ibu-ibu supaya mengerti untuk memanfaatkan fasilitas bantuan dari program ini.

"Di kampung-kampung itu banyak yang punya usaha. Seperti usaha pentol, mereka sangat tradisional sekali. Kita bantu memberdayakan agar bisa melakukan penjualan secara online," kata dia. did

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPA) juga tak luput perhatiannya. Selama ini dianggap masih kurang maksimal.

"Nanti ada UPT nya sendiri untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Karena urusan perempuan dan anak ini banyak, sedangkan anggarannya sangat kecil. Ini yang mau kami perjuangkan nanti," tutup Bu Min. did

Berita Terbaru

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 21:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 21:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…