Demokrat Goreng-goreng Puan di Kasus Bansos Covid-19

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua DPR-RI  Puan Maharani
Ketua DPR-RI Puan Maharani

i

KPK Belum Merespon untuk Periksa Puan Maharani, Ketua DPR-RI sekaligus Ketua DPP PDIP

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pertarungan kekuasaan antar Partai Demokrat-PDIP, ternyata tidak hanya antara SBY-Megawati. Kini diteruskan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K Harman dengan putri Megawati, Puan Maharani, yang pengurus inti DPP PDIP.

Temuan investigasi sebuah majalah mingguan tentang dugaan kasus korupsi pengadaan Bansos Covid-19 yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, menyentuh Puan Maharani.

Beredar kabar bahwa Juliari pernah menyerahkan uang kepada seseorang yang diduga orang kepercayaan Puan Maharani di Jawa Tengah bulan November lalu.

Beredar kabar bahwa Juliardi pernah menyerahkan uang kepada seseorang yang diduga orang kepercayaan Puan Maharani di Jawa Tengah bulan November lalu.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K Harman, melakukan gorengan-gerengan yang terkait peran Puan, dalam bansis covid-19. Melihat rentang isu yang digulirkan investigasi dengan belum dipanggilnya Puan Maharani oleh KPK, Benny merasa pesimis kepada KPK untuk mengungkap keterliban Ketua DPR RI ini.

“KPK Dalami Keterlibatan Puan Maharani di Kasus Korupsi Bansos. KPK berani? Tangkap ikan ‘kakap besar’ di laut dangkal saja ndak bernyali, apalagi di laut dalam,” cuit Benny dalam cuitan akun Twitter @BennyHarmanID pada Selasa, (26/1/ 2021).

 

KPK Jangan Obral Harapan

Benny menyarankan kepada KPK jangan obral harapan tapi bekerja dengan maksimal agar bekerja dalam senyap.

“Baiknya KPK bekerja dalam diam, jangan obral harapan. Dan jangan doyan main ci luk ba! Liberte!” Ungkap Wakil Ketua DPP Demokrat ini.

Sementara di tempat terpisah Plt juru bicara KPK Ali Fikri menegaskan bahwa segala informasi yang beredar dan laporan yang disampaikan serta hasil pemeriksaan para saksi kita tindak lanjuti.

“Apakah kemudian ada aliran dana ke parpol tertentu yang dia misalnya ada di situ misalnya, ini kan nanti digali lebih lanjut dalam pemeriksaan saksi-saksi,” kata Ali.

 

Akan Digali Terus

“Dalam beberapa perkara ini kita tidak melihat latar belakang politik ya, bahwa dia bendum parpol iya faktanya. Apakah kemudian ada aliran dana ke parpol tertentu yang dia misalnya ada di situ misalnya, ini kan nanti digali lebih lanjut dalam pemeriksaan saksi-saksi,” kata Ali.

Ia menjelaskan dalam kasus pengadaan bansos ini KPK telah menetapkan mantan Mensos Juliardi Fieter Batubara menjadi tersangkanya. Juliardi diduga mendapatkan fee sebesar Rp. 17 milyar dari pengadaan bansos covid-19 dua periode untuk wilayah Jabodetabek.

Penyidik KPK selain menetapkan Juliari P Batubara juga dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap.

KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka yakni Ardian IM dan Harry Sidabuke yang diduga sebagai pemberi suap.

Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Penyidikan sampai Januari ini terus mengungkap keterlibatan beberapa rekanan Kemensos yang

diduga melibatkan pejabat negara yang juga petinggi partai.

Informasinya, ketua DPR RI Puan Maharani diduga mencicipi uang hasil korupsi ini.

Saat di OTT KPK, Juliari menjabat Wakil Bendahara Umum PDIP. Sementara Puan Ketua DPP PDIP.

 

Tak ada Aliran Uang ke PDIP

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP PDI Perjuangan, Bambang 'Pacul' Wuryanto memastikan tidak ada aliran uang kasus suap bansos covid-19 ke sejumlah pejabat dan calon kepala daerah dari PDIP di Pilkada 2020 lalu.

Dia juga membantah ada staf Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang berinisial 'L' yang disebut menerima aliran duit rasuah Bansos dari Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

"Ndak ada staf atau ajudan Ibu Puan Maharani yang berkode L. Cuma Alex Indra Lukman yang mirip ada Lukman-nya. Tapi dia ndak ada urusan," kata Bambang saat dihubungi, Senin.

Dia juga mengaku sudah langsung menelepon Alex Indra Lukman untuk memastikan kabar tersebut. Namun, kata dia Alex Indra mengaku tidak pernah menerima duit miliaran dari Juliari Peter Batubara. jk/rmc

 

Berita Terbaru

Dewan Komisaris Tinjau GIS Undaan, PLN Perkuat Keandalan Listrik dan Kawal Proyek Strategis

Dewan Komisaris Tinjau GIS Undaan, PLN Perkuat Keandalan Listrik dan Kawal Proyek Strategis

Jumat, 03 Apr 2026 16:23 WIB

Jumat, 03 Apr 2026 16:23 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional melalui kunjungan kerja Dewan Komisaris ke …

Jelang Muscab PKB Sidoarjo Bidik Ketua Baru Yang Loyal, Jujur dan Berintegritas

Jelang Muscab PKB Sidoarjo Bidik Ketua Baru Yang Loyal, Jujur dan Berintegritas

Jumat, 03 Apr 2026 15:15 WIB

Jumat, 03 Apr 2026 15:15 WIB

Surabayapagi.com-Sidoarjo : Persiapan Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB 2026 di Sidoarjo sudah matang hampir mencapai 99%. Fokus …

Diawali Doa, WCP Pasopati U-10 Siap Ukir Prestasi di Turnamen Internasional Bali7s

Diawali Doa, WCP Pasopati U-10 Siap Ukir Prestasi di Turnamen Internasional Bali7s

Jumat, 03 Apr 2026 09:56 WIB

Jumat, 03 Apr 2026 09:56 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Suasana haru dan penuh harapan mengiringi langkah skuad muda WCP Pasopati Academy U-10 saat bersiap menapaki panggung internasional. …

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Takmir Masjid At-Taqwa di Desa Bayubang Kecamatan Solokuro Lamongan Jawa Timur, dibuat murka oleh pelayanan PLN, lantaran…

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Sebagai langkah kongkrit dalam komitmen menjalankan instruksi Pemerintah Pusat untuk efesiensi energi, Pemkab Lamongan telah…

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersih dan t…