Demokrat Goreng-goreng Puan di Kasus Bansos Covid-19

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua DPR-RI  Puan Maharani
Ketua DPR-RI Puan Maharani

i

KPK Belum Merespon untuk Periksa Puan Maharani, Ketua DPR-RI sekaligus Ketua DPP PDIP

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pertarungan kekuasaan antar Partai Demokrat-PDIP, ternyata tidak hanya antara SBY-Megawati. Kini diteruskan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K Harman dengan putri Megawati, Puan Maharani, yang pengurus inti DPP PDIP.

Temuan investigasi sebuah majalah mingguan tentang dugaan kasus korupsi pengadaan Bansos Covid-19 yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, menyentuh Puan Maharani.

Beredar kabar bahwa Juliari pernah menyerahkan uang kepada seseorang yang diduga orang kepercayaan Puan Maharani di Jawa Tengah bulan November lalu.

Beredar kabar bahwa Juliardi pernah menyerahkan uang kepada seseorang yang diduga orang kepercayaan Puan Maharani di Jawa Tengah bulan November lalu.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K Harman, melakukan gorengan-gerengan yang terkait peran Puan, dalam bansis covid-19. Melihat rentang isu yang digulirkan investigasi dengan belum dipanggilnya Puan Maharani oleh KPK, Benny merasa pesimis kepada KPK untuk mengungkap keterliban Ketua DPR RI ini.

“KPK Dalami Keterlibatan Puan Maharani di Kasus Korupsi Bansos. KPK berani? Tangkap ikan ‘kakap besar’ di laut dangkal saja ndak bernyali, apalagi di laut dalam,” cuit Benny dalam cuitan akun Twitter @BennyHarmanID pada Selasa, (26/1/ 2021).

 

KPK Jangan Obral Harapan

Benny menyarankan kepada KPK jangan obral harapan tapi bekerja dengan maksimal agar bekerja dalam senyap.

“Baiknya KPK bekerja dalam diam, jangan obral harapan. Dan jangan doyan main ci luk ba! Liberte!” Ungkap Wakil Ketua DPP Demokrat ini.

Sementara di tempat terpisah Plt juru bicara KPK Ali Fikri menegaskan bahwa segala informasi yang beredar dan laporan yang disampaikan serta hasil pemeriksaan para saksi kita tindak lanjuti.

“Apakah kemudian ada aliran dana ke parpol tertentu yang dia misalnya ada di situ misalnya, ini kan nanti digali lebih lanjut dalam pemeriksaan saksi-saksi,” kata Ali.

 

Akan Digali Terus

“Dalam beberapa perkara ini kita tidak melihat latar belakang politik ya, bahwa dia bendum parpol iya faktanya. Apakah kemudian ada aliran dana ke parpol tertentu yang dia misalnya ada di situ misalnya, ini kan nanti digali lebih lanjut dalam pemeriksaan saksi-saksi,” kata Ali.

Ia menjelaskan dalam kasus pengadaan bansos ini KPK telah menetapkan mantan Mensos Juliardi Fieter Batubara menjadi tersangkanya. Juliardi diduga mendapatkan fee sebesar Rp. 17 milyar dari pengadaan bansos covid-19 dua periode untuk wilayah Jabodetabek.

Penyidik KPK selain menetapkan Juliari P Batubara juga dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap.

KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka yakni Ardian IM dan Harry Sidabuke yang diduga sebagai pemberi suap.

Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Penyidikan sampai Januari ini terus mengungkap keterlibatan beberapa rekanan Kemensos yang

diduga melibatkan pejabat negara yang juga petinggi partai.

Informasinya, ketua DPR RI Puan Maharani diduga mencicipi uang hasil korupsi ini.

Saat di OTT KPK, Juliari menjabat Wakil Bendahara Umum PDIP. Sementara Puan Ketua DPP PDIP.

 

Tak ada Aliran Uang ke PDIP

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP PDI Perjuangan, Bambang 'Pacul' Wuryanto memastikan tidak ada aliran uang kasus suap bansos covid-19 ke sejumlah pejabat dan calon kepala daerah dari PDIP di Pilkada 2020 lalu.

Dia juga membantah ada staf Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang berinisial 'L' yang disebut menerima aliran duit rasuah Bansos dari Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

"Ndak ada staf atau ajudan Ibu Puan Maharani yang berkode L. Cuma Alex Indra Lukman yang mirip ada Lukman-nya. Tapi dia ndak ada urusan," kata Bambang saat dihubungi, Senin.

Dia juga mengaku sudah langsung menelepon Alex Indra Lukman untuk memastikan kabar tersebut. Namun, kata dia Alex Indra mengaku tidak pernah menerima duit miliaran dari Juliari Peter Batubara. jk/rmc

 

Berita Terbaru

Layanan Uji KIR Drive True Dishub Sidoarjo Semakin Cepat Dan Praktis

Layanan Uji KIR Drive True Dishub Sidoarjo Semakin Cepat Dan Praktis

Senin, 05 Okt 2026 16:20 WIB

Senin, 05 Okt 2026 16:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya melalui…

Geliatkan Ekonomi Petani, Pemdes Kedungbocok Kebut Betonisasi JUT

Geliatkan Ekonomi Petani, Pemdes Kedungbocok Kebut Betonisasi JUT

Senin, 05 Okt 2026 16:04 WIB

Senin, 05 Okt 2026 16:04 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Pemerintah Desa (Pemdes) Kedungbocok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo terus berkomitmen meningkatkan infrastruktur pertanian…

Digadang-gadang Jadi Penguat Ekonomi, Proyek Greenhouse Desa Singkalan Mangkrak dan Beralih Jadi Kandang Kambing

Digadang-gadang Jadi Penguat Ekonomi, Proyek Greenhouse Desa Singkalan Mangkrak dan Beralih Jadi Kandang Kambing

Senin, 05 Okt 2026 15:17 WIB

Senin, 05 Okt 2026 15:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Fasilitas pertanian modern berupa greenhouse budidaya melon di Desa Singkalan, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, kini…

Warga Tak Mampu Kena Denda Listrik Rp1,2 Juta, Cak Yebe: Kalau Tak Ada Kebijakan, Saya Bayar

Warga Tak Mampu Kena Denda Listrik Rp1,2 Juta, Cak Yebe: Kalau Tak Ada Kebijakan, Saya Bayar

Senin, 05 Okt 2026 15:13 WIB

Senin, 05 Okt 2026 15:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mendapat keluhan dari seorang warga kurang mampu terkait denda listrik…

Perkuat Peran Kecamatan dan Desa, Capaian IKD Bondowoso Tembus 6,7 Persen

Perkuat Peran Kecamatan dan Desa, Capaian IKD Bondowoso Tembus 6,7 Persen

Senin, 05 Okt 2026 14:56 WIB

Senin, 05 Okt 2026 14:56 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bondowoso - Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso terus mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan…

Hingga Akhir 2026, DKPP Pastikan Ketersediaan Beras di Ngawi Aman

Hingga Akhir 2026, DKPP Pastikan Ketersediaan Beras di Ngawi Aman

Senin, 05 Okt 2026 14:28 WIB

Senin, 05 Okt 2026 14:28 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ngawi - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Ngawi memastikan ketersediaan beras di…