Gubernur Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kota Mojokerto

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansah saat meninjau klinik vaksin di RSU dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. SP/Dwy Agus Susanti
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansah saat meninjau klinik vaksin di RSU dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. SP/Dwy Agus Susanti

i

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansah meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di RSU dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, Senin (1/2/2021) pagi.

Didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Petinggi Pemprov ini mengecek progres report pekaksanaan vaksinasi tahap satu yang menyasar ribuan tenaga kesehatan.

"Ini tugas berat bagi kita semua, karena vaksinasi tahap satu dengan berbagai kompleksitasnya harus diselesaikan dalam waktu 6 hari," ujarnya.

Untuk itu, Khofifah membutuhkan gerak cepat pemerintah daerah untuk menuntaskan pelaksanaan vaksin gelombang pertama ini sesuai jadwalnya. "Makin cepat vaksinasi maka makin cepat terwujud herd imunity di masyarakat," tegasnya.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari melaporkan hingga hari ini pelaksanaan vaksinasi sinovac tahap perdana baru tercapai sebanyak 51 persen. Ia berjanji akan menuntaskannya sesuai jadwal.

"Kita akan menambah jam pelayanan vaksinasi di 23 fasilitas pelayanan kesehetan yang sudah kita tunjuk. Target kita hari ini semuanya tuntas," cetusnya.

Ia menyebut, jumlah sasaran vaksinasi untuk tahap pertama ini sebanyak 2.337 orang. Itu terdiri dari tenaga kesehatan dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Kita juga libatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, rekan media dan sejumlah influencer. Ini agar pesan positif terkait vaksinasi ini bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat," tegasnya.

Ning Ita mengatakan, saat ini banyak beredar berita hoax di sejumlah media sosial terkait vaksin corona asal negeri tirai bambu ini. Untuk itu ia mengefektifkan sosialisasi vaksin melakui media 'cangkrukan' bersama masyarakat yang rutin digelar Pemkot Mojokerto di seluruh kecamatan.

"Tema cangkrukan kita fokuskan ke PPKM dan Vaksinasi, ini untuk mengeliminir beredarnya berita hoax yang tersebar secara masif ke masyarakat melalui media sosial," pungkasnya. Dwy

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan.           …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…