DPRD Surabaya Minta Sanksi Prokes Warga Tak Mampu Lebih Fleksibel

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Satpol PP saat razia prokes PPKM SP/Jawapos
Satpol PP saat razia prokes PPKM SP/Jawapos

i

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diminta komisi D Bidang Kersa DPRD Surabaya untuk lebih fleksibel dalam menegakkan protokol kesehatan(Prokes) dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Akmarawita Kadir, Sekertaris Komisi D DPRD Surabaya, menjelaskan jika sudah berkoordinasi dengan Satpol PP terkait penegakan protokol kesehatan selama PPKM.

”Semua saling bersinergi menerapkan Perwali 67/2020 dan aturan PPKM,” ujar Akmarawita Kadir, Rabu (3/2/2021).

Akmarawita menjelaskan dalam PPKM lanjutan yang berlangsung sejak 26 Januari hingga 8 Februari nanti, Pihak Pemkot Surabaya telah membagi tugas pengawasan dan penertiban ke dalam 15 sektor.

”Sudah ada koordinator yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan penegakan prokes di pasar, mal, restoran, kafe, dan tempat hiburan malam. Tentunya ini cukup baik untuk memberikan pemahaman bagi sektor sektor tersebut untuk menjalankan protokol kesehatan,” kata Akmarawita.

Sekertaris Komisi D DPRD Surabaya ini memberikan masukan terkait untuk warga yang tergolong kurang mampu keetika melanggar protokol kesehatan untuk dikenakan sanksi yang lebih fleksibel. Dimana jika dalam perwali denda bagi pelanggar protokol kesehatan ini perorang sebanyak Rp.250 ribu, khusus untuk watga kurang mampu akan diturunkan jadi Rp.150 ribu dengan menunjukan Surat Keterangan Tanda Miskin (STKM) kepada Satpol PP.

”Kalau ada orang yang tidak mampu diberikan sanksi perorangan sebesar Rp 150 ribu, sedangkan kalau pengusaha Rp 5 juta sampai Rp 25 juta sesuai perwali. Jadi mereka (warga) ini diringankan dari beban itu, ,” tutur Akmarawita.

Walau begitu, Akmarawita tetap menghimbau meskipun memiliki STKM tetep harus melakasanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Eddy Christijianto, Kepala Satpol PP, menjelaskan jika semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Surabaya memiliki kewenangan dalam menegakakan protokol kesehatan. Hal tersebut dikarenakan wilayah Surabaya yang luas dengan penduduk dalam jumlah besar.

”Tujuan utama kita adalah bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat untuk patuh protokol kesehatan,” ujar Eddy, Rabu (3/2/2021). Arb6

 

Berita Terbaru

Ungkap Dugaan TPPU, 9 Orang Termasuk Anggota DPRD dan Kepala Dinas Ponorogo Diperiksa KPK

Ungkap Dugaan TPPU, 9 Orang Termasuk Anggota DPRD dan Kepala Dinas Ponorogo Diperiksa KPK

Sabtu, 23 Mei 2026 21:42 WIB

Sabtu, 23 Mei 2026 21:42 WIB

SURABAYA PAGI, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak mendalami dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus korupsi yang m…

Gubernur Khofifah Pimpin Tanam Tebu Perdana, Perkuat Ekosistem Industri Gula

Gubernur Khofifah Pimpin Tanam Tebu Perdana, Perkuat Ekosistem Industri Gula

Sabtu, 23 Mei 2026 18:21 WIB

Sabtu, 23 Mei 2026 18:21 WIB

SurabayaPagi, Kediri – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin tanam tebu perdana dalam program bongkar ratoon serentak di Desa Ngletih, K…

Catatan Rahasia Setoran Uang ke Eks Sekda Ponorogo Terbongkar di Sidang KPK, Ternyata Mengalir Dari Sini

Catatan Rahasia Setoran Uang ke Eks Sekda Ponorogo Terbongkar di Sidang KPK, Ternyata Mengalir Dari Sini

Sabtu, 23 Mei 2026 18:13 WIB

Sabtu, 23 Mei 2026 18:13 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Tabir dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo kian benderang. Peran mantan Sekretaris Daerah (Sekda) K…

Strategi Vokasi dan Industri Dongkrak Penyerapan Tenaga Kerja di Jatim

Strategi Vokasi dan Industri Dongkrak Penyerapan Tenaga Kerja di Jatim

Sabtu, 23 Mei 2026 17:19 WIB

Sabtu, 23 Mei 2026 17:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen. Angka ini turun 0,06 poin d…

Petani Bondowoso Minta Perlindungan dari Peraturan yang Mengancam Tembakau

Petani Bondowoso Minta Perlindungan dari Peraturan yang Mengancam Tembakau

Sabtu, 23 Mei 2026 11:16 WIB

Sabtu, 23 Mei 2026 11:16 WIB

SurabayaPagi, Punjer - Menandai awal musim tanam 2026, ratusan petani tembakau Bondowoso dengan semangat kebersamaan dan optimisme tinggi, siap menabur benih…

Selain Diduga Belum Miliki Andalalin, Izin Usaha PT JPC Kadaluwarsa   ‎

Selain Diduga Belum Miliki Andalalin, Izin Usaha PT JPC Kadaluwarsa  ‎

Jumat, 22 Mei 2026 20:08 WIB

Jumat, 22 Mei 2026 20:08 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Selain diduga belum memiliki dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), izin berusaha milik PT Jatim Parkir Center (JPC) s…