Setelah tak Jabat, JK Dinilai Malah Panas-panasi Keadaan soal Iklim Demokrasi
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, setelah tidak menjabat bikin gaduh. Istana Kepresidenan Jokowi, bikin reaksi. JK, dituding memanas-manasi atau memprovokasi keadaan.
JK saat hadiri acara di PKS merespons pernyataan presiden Jokowi yang meminta masyarakat lebih aktif mengkritik. JK pun menyelipkan pertanyaan.
"Walaupun dikritik berbagai-bagai beberapa hari lalu, Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi seperti yang dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Tentu itu menjadi bagian daripada upaya kita semua," kata JK dalam diskusi virtual di kanal PKSTVRI, Sabtu (13/2)
Pernyataan JK ini ditindaklanjuti Juru bicara JK, Husain Abdullah. Husain malah menjawab pernyataan Tenaga ahli KSP Ade Irfan Pulungan yang menilai JK seolah-olah ingin memanas-manasi keadaan. Husain Abdullah mengatakan tidak ada maksud JK untuk memanas-manasi keadaan. “Awal penyataan yang disampaikan Jusuf Kalla itu dilandasi pada hasil survei Economist Intelligent Unit (EIU) terkait indeks demokrasi di Indonesia yang menurun, “ jelas
Husain saat dikonfirmasi, Minggu (14/2/2021).
Husain menjelaskan, JK berpendapat penurunan indeks demokrasi di Indonesia itu disebabkan berbagai hal. Salah satunya mahalnya biaya demokrasi. "Pak JK menyampaikan pandangan pada acara PKS, yang dilandaskan pada hasil survei Economist Intelligent Unit (EIU) di mana indeks demokrasi di Indonesia menurun. Pak JK pun menjelaskan akar masalahnya, diantaranya mahalnya biaya demokrasi di Indonesia. Untuk menjadi anggota parlemen atau Kepala Daerah butuh biaya yang tinggi. Sesudah kontestasi berlangsung, seorang politisi perlu mengembalikan investasinya. Saat itulah terjadi penurunan kualitas demokrasi. Ketika kualitas demokrasi menurun, terjadilah korupsi, kata Pak JK," kata Husain Abdullah.
Sebelumnya, Tenaga ahli KSP Ade Irfan Pulungan, menyampaikan kekecewaan Istana Jokowi. Tenaga Ahli KSP menilai JK terlihat seolah-olah ingin memanas-manasi keadaan. "Jadi sangat ironis sekali saya katakan, jika Pak Jusuf Kalla menyampaikan itu, dan disampaikannya dalam forum suatu partai, sepertinya dia ingin memanas-manasi atau memprovokasi keadaan untuk bisa memberikan arah kepada partai tersebut," kata Ade Irfan saat dihubungi, Sabtu (13/2/2021).
JK Perlu Bedakan
Ade Irfan menyebut JK perlu membedakan antara kritik dan hujatan. Dia juga mempertanyakan cara berpikir JK terkait statement yang mempertanyakan cara kritik. "Pertama kan harus bisa bedakan antara kritik dan hujatan caci maki, mana yang dikatakan kritik mana yang dikatakan caci maki itu yang harus dipahami oleh Pak JK," kata Ade Irfan.
"Saya kira dia sebagai tokoh masyarakat, tokoh publik, kalau dia mempertanyakan tentang itu justru saya mempertanyakan tentang logika berfikir dia, mengapa dia malah menyatakan statement itu," sambungnya.
Ade Irfan menuturkan kebebasan dalam memberikan pendapat diatur dalam undang-undang. Namun dia menyebut kritik atau pendapat yang disampaikan disertai hujatan dan memenuhi unsur pidana maka aparat dapat bertindak. "Kan kita udah kita ketahui kebebasan berpendapat itu diatur dalam undang-undang, siapapun bisa mengutarakan pendapat, sepanjang itu tidak memenuhi unsur-unsur pidana, diaturkan. Itu sangat diatur oleh undang-undang, kalau ada kata-kata hujatan, caci maki tanpa ada bukti yang jelas dan telah memenuhi unsur-unsur pidana di dalamnya pasti aparat penegak hukum akan bertindak," tuturnya.
Kritik tanpa Dipanggil
"Selain itu, dalam pelaksanaan demokrasi perlu check and balance. Pemerintah memang menyampaikan agar rakyat menyampaikan kritik. Tetapi kata Pak JK bagaimana menyampaikan kritik tanpa dipanggil polisi?" lanjut Husain.
Menurutnya, dari penyataan itu, JK tidak bermaksud memanas-manasi keadaan. Ia mengatakan Jusuf Kalla hanya ingin kualitas demokrasi di Indonesia semakin meningkat. erk/jk/cr4/rmc
Editor : Moch Ilham
