Harga Cabai Meroket, Mas Bub Ditho Sidak Pasar

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Mas Bub Ditho Pramana saat melakukan sidak harga cabai di Pasar Pare, Kabupaten Kediri
Mas Bub Ditho Pramana saat melakukan sidak harga cabai di Pasar Pare, Kabupaten Kediri

i

SURABAYAPAGI.COM, kediri - Akibat tidak terganggu produksi di tingkat petani dan terhambat pasokan ke pasar, membuat harga cabai kian meroket. Saat ini harga cabai di Kediri menembus Rp 100 ribu per kilogram. Melihat kondisi tersebut Mas Bubati Kediri Ditho Pramana langsung turun tangan dengan melakukan sidak pasar tradisional.
 
Mas Bub Ditho Pramana sapaan akrabnya, memeriksa sejumlah pedagang cabai di Pasar Induk Pare, Kabupaten Kediri sakit tadi. Inspeksi ini dilakukan menyusul melonjaknya harga cabai belakangan ini. Saat ini harga cabai rawit ataui menembus angka Rp 100 ribu atau naik sebesar Rp 8 ribu per kilogram dari sehari sebelumnya Rp 92 ribu per kilogram.
 
"Ini harus ada langkah-langkah yang harus diambil oleh Pemkab. Salah satunya yang akan kami lakukan dengan menggelar operasi pasar dulu apakah ini efesian atau tidak," ujarnya, Rabu (10/3/2021).
 
Para pedagang mengaku kenaikan harga cabai ini karena oleh minimnya persediaan cabai di pasaran. Salah satu penyebabnya adalah terganggunya produksi di tingkat petani akibat cuaca ekstrem. kabupaten kediri sebagai pemasok cabai nasional penurunan produksi hingga 60 persen. 
 
Untuk menghentikan harga cabai ini Mas Bub Ditho Pramana memerintahkan satuan kerja terkait menggelar operasi pasar komoditi cabai dengan sasaran pelaku umkm terdampak. Seperti produsen sambal pecel dan rumah makan, namun operasi diwajibkan menerapkan protokol kesehatan covid-19.
 
Kabupaten Kediri memiliki lahan pertanian cabai seluas 3 ribu hektar. Tingkat produksi cabai Kabupaten Kediri mencapai 23 ton. Sementara untuk jumlah permintaan cabai dari masyarakat Kabupaten Kediri hanya berkisar 7 ton, sisanya banyak diminati oleh daerah lain.
 
"Jumat rencananya akan ada operasi pasar, tadi kami masih atur mekanismenya. Yang saya khawatirkan, yang terancam terancam kondisi sekarang ini adalah pedagang atau pelaku UMKM," terangnya. Ada/kominfo

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…