Bupati Gus Muhdlor Serahkan LKPD 2020 Kepada BPK Perwakilan Jatim

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor serahkan LKPD ke BPK Jatim. SP/Sugeng
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor serahkan LKPD ke BPK Jatim. SP/Sugeng

i

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Subandi (Gus Muhdlor) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 (LKPD) Unaudited kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono, Jumat (19/3/2021).

Penyerahan LKPD TA 2020 Pemkab Sidoarjo bersamaan dengan kabupaten Gresik dan kabupaten Situbondo.

Kepala BPK RI perwakilan Jatim, Agus Joko Setyono menyampaikan ucapan terimakasih kepada tiga daerah yang telah menyerahkan LKPD dengan tepat waktu. 

"Atas nama pemerintah pusat kami mengucapkan terimakasih kepada pemerintah kabupaten Sidoarjo, Gresik dan Situbondo yang telah menyerahkan LKPD TA 2020 Unaudited kepada BPK dengan tepat waktu," terangnya.

Penyerahan LKPD kepada BPK RI merupakan perwujudan pertanggungjawaban kepala daerah dalam melaporkan penggunaan APBD pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

"Jumlah daerah yang mendapat opini WTP di Jatim tiap tahun bertambah. Ini menunjukkan laporan keuangan kab/kota di Jawa Timur semakin baik," kata Agus.

Pada tahun 2019 ketiga daerah tersebut, Sidoarjo, Gresik dan Situbondo telah menerima opini WTP pada LKPD TA 2019.

Bupati Gus Muhdlor dalam sambutannya yang mewakili dua kepala daerah, Gresik dan Situbondo di kantor BPK Juanda mengatakan penyerahan LKPD dengan tepat waktu adalah bentuk komitmennya selaku kepala daerah dalam mengelola keuangan negara.

Selama ini Sidoarjo menurut Bupati Gus Muhdlor mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik dan telah menerima predikat opini WTP selama tujuh kali berturut-turut.

"Sudah tujuh kali pemkab Sidoarjo menerima opini WTP dari BPK RI dan predikat ini harus dijaga dan dipertahankan jangan sampai menurun," jelasnya.

Bupati Gus Muhdlor akan terus mendorong penyajian laporan keuangan pemkab Sidoarjo seperti yang dipersyaratkan BPK RI. Sehingga setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik termasuk pencatatan aset daerah.

"Semoga LKPD TA 2020 ini pemkab Sidoarjo mendapat predikat opini WTP lagi," harapnya. sg

Berita Terbaru

Hadir di Surabaya, BSI Fest Ramadan 2026 Bidik Inklusi Keuangan Syariah di Jawa Timur

Hadir di Surabaya, BSI Fest Ramadan 2026 Bidik Inklusi Keuangan Syariah di Jawa Timur

Kamis, 19 Feb 2026 23:42 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 23:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menghadirkan BSI Fest Ramadan 2026 di Surabaya pada 19–22 Februari 2026. Kegiatan ini me…

Bukti Arkeologis Mengungkap Fakta Gajah Mada Lahir Di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur

Bukti Arkeologis Mengungkap Fakta Gajah Mada Lahir Di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur

Kamis, 19 Feb 2026 22:25 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 22:25 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Bukti Arkeologis mengungkap Flkakta Gajah Mada lahir di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur, dari Dewi Andogsari tidak …

PN Surabaya Vonis Debitur FIFGroup dalam Kasus Fidusia, Pelaku Utama Diganjal 3,5 Tahun

PN Surabaya Vonis Debitur FIFGroup dalam Kasus Fidusia, Pelaku Utama Diganjal 3,5 Tahun

Kamis, 19 Feb 2026 20:55 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 20:55 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bersalah kepada sejumlah debitur pembiayaan FIFGroup dalam perkara p…

Amicus Curiae Mantan Menteri, Bela Wartawan

Amicus Curiae Mantan Menteri, Bela Wartawan

Kamis, 19 Feb 2026 18:28 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:28 WIB

Jaksa Dakwa Direktur Pemberitaan Jak TV, Buat Program dan Konten Bentuk Opini Negatif di Publik Terkait Penanganan Tiga Perkara Korupsi Minyak…

Prabowo tak Sungkan Akui Praktik ilegal di Depan Pengusaha AS

Prabowo tak Sungkan Akui Praktik ilegal di Depan Pengusaha AS

Kamis, 19 Feb 2026 18:27 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:27 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Washington DC - Presiden Prabowo Subianto mengakui saat ini Indonesia masih dipenuhi dengan praktik ilegal. Ia memberikan beberapa contoh…

PDIP Usik Kekuasaan Jokowi, Revisi UU KPK

PDIP Usik Kekuasaan Jokowi, Revisi UU KPK

Kamis, 19 Feb 2026 18:26 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:26 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan pembicaraan undang-undang di DPR bukan terkait selera kekuasaan. "Bagi saya,…