Musim Paceklik, Nelayan Alih Profesi, Pemerintah Harus Turun Tangan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Para nelayan saat melaut/.SP/SAMMY MANTOLAS
Para nelayan saat melaut/.SP/SAMMY MANTOLAS

i

SURABAYAPAGI, Surabaya - Musim paceklik bagi nelayan merupakan musim yang penuh dengan bencana bagi profesinya. 

Adanya angin barat yang berimplikasi pada cuaca ekstrem di laut membuat para nelayan memilih untuk tidak melaut. Musim ini biasanya terjadi antara rentan bulan Desember hingga April. 

Ketua Forum Masyarakat Kelautan, Maritim dan Perikanan Oki Lukito menjelaskan, sepanjang musim paceklik berlangsung, mayoritas nelayan memilih untuk beralih profesi. 

"Masa-masa itu menjadi sangat sulit bagi mereka, sehingga mereka beralih profesi. Ada yang jadi kuli bangunan," kata Oki Lukito kepada Surabaya Pagi, Kamis (25/03/2021).

Tak tanggung-tanggung, jumlah nelayan yang beralih profesi sendiri mencapai hingga 11 ribu orang. Kebanyakan adalah nelayan pasongsongan asal Sumenep, Madura. 

"Bisa 2 bis, 3 bis, itu ke Jakarta untuk jadi kuli bangunan. Kalau Surabaya itu sekitar 1000 sampai 2000. Tapi kalau sudah pasosongan itu banyak, bisa 11 ribuan," katanya.

Menurut pria yang juga Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Pengusaha Pelayaran Rakyat (Pelra) Jawa Timur dan Bali, seharusnya pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah harus hadir dalam menyelesaikan persoalan para nelayan ini.

"Dari dulu sampai sekarang persoalan itu tidak pernah teratasi. Mereka selama nganggur itu dikasih apa sama pemerintah," ucapnya

Seharus kata Oki, pemerintah menciptakan regulasi guna menyejahtrakan para nelayan tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan pemberdayaan berupa budidaya ikan.

Tujuannya agar, para nelayan tersebut memliki penghasilan tambahan yang itu berhubungan langsung dengan profesinya melaut.

"Dikasih budidaya-budidaya kerapu, budidaya lobster. Kan mereka seharusnya diberdayakan, difasilitasi untuk budidaya,  sehingga mereka tidak merubah profesinya," tegasnya

Untuk memulai rencana tersebut, harus ada itikad baik atau good will dan kesadaran akan darurat paceklik bagi nelayan. Sinergitas pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pemerintah provinsi maupun kota dan kabupaten dianggap sangat penting dilakukan.

Pemerintah harus fokus ke masa panceklik ini. Menjadi fokus tanggap darurat. Harus ada kebijakan yang good will, apalagi untuk nelayan pasongsongan Madura," katanya.sem

Berita Terbaru

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Event HGI City Cup 2026 Surabaya Fest dipastikan berlangsung meriah dengan menghadirkan hiburan musik dan rangkaian turnamen domino y…

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Aparat Satreskrim Polres Gresik berhasil menangkap pelaku pembacokan yang terjadi di wilayah Menganti, Gresik. Setelah sempat m…

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa B…

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Universitas Airlangga (UNAIR) bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Asia-Europe Foundation menggelar peringatan ASEM D…

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas  dengan Layanan Publik

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas  dengan Layanan Publik

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – Meski capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan sepanjang tahun 2025 dalam LKPJ bupati cukup tinggi, namun itu tidak b…

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan pendampingan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tengah menghadapi persoalan hukum, t…