Musim Paceklik, Nelayan Alih Profesi, Pemerintah Harus Turun Tangan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Para nelayan saat melaut/.SP/SAMMY MANTOLAS
Para nelayan saat melaut/.SP/SAMMY MANTOLAS

i

SURABAYAPAGI, Surabaya - Musim paceklik bagi nelayan merupakan musim yang penuh dengan bencana bagi profesinya. 

Adanya angin barat yang berimplikasi pada cuaca ekstrem di laut membuat para nelayan memilih untuk tidak melaut. Musim ini biasanya terjadi antara rentan bulan Desember hingga April. 

Ketua Forum Masyarakat Kelautan, Maritim dan Perikanan Oki Lukito menjelaskan, sepanjang musim paceklik berlangsung, mayoritas nelayan memilih untuk beralih profesi. 

"Masa-masa itu menjadi sangat sulit bagi mereka, sehingga mereka beralih profesi. Ada yang jadi kuli bangunan," kata Oki Lukito kepada Surabaya Pagi, Kamis (25/03/2021).

Tak tanggung-tanggung, jumlah nelayan yang beralih profesi sendiri mencapai hingga 11 ribu orang. Kebanyakan adalah nelayan pasongsongan asal Sumenep, Madura. 

"Bisa 2 bis, 3 bis, itu ke Jakarta untuk jadi kuli bangunan. Kalau Surabaya itu sekitar 1000 sampai 2000. Tapi kalau sudah pasosongan itu banyak, bisa 11 ribuan," katanya.

Menurut pria yang juga Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Pengusaha Pelayaran Rakyat (Pelra) Jawa Timur dan Bali, seharusnya pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah harus hadir dalam menyelesaikan persoalan para nelayan ini.

"Dari dulu sampai sekarang persoalan itu tidak pernah teratasi. Mereka selama nganggur itu dikasih apa sama pemerintah," ucapnya

Seharus kata Oki, pemerintah menciptakan regulasi guna menyejahtrakan para nelayan tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan pemberdayaan berupa budidaya ikan.

Tujuannya agar, para nelayan tersebut memliki penghasilan tambahan yang itu berhubungan langsung dengan profesinya melaut.

"Dikasih budidaya-budidaya kerapu, budidaya lobster. Kan mereka seharusnya diberdayakan, difasilitasi untuk budidaya,  sehingga mereka tidak merubah profesinya," tegasnya

Untuk memulai rencana tersebut, harus ada itikad baik atau good will dan kesadaran akan darurat paceklik bagi nelayan. Sinergitas pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pemerintah provinsi maupun kota dan kabupaten dianggap sangat penting dilakukan.

Pemerintah harus fokus ke masa panceklik ini. Menjadi fokus tanggap darurat. Harus ada kebijakan yang good will, apalagi untuk nelayan pasongsongan Madura," katanya.sem

Berita Terbaru

Hadir di Surabaya, BSI Fest Ramadan 2026 Bidik Inklusi Keuangan Syariah di Jawa Timur

Hadir di Surabaya, BSI Fest Ramadan 2026 Bidik Inklusi Keuangan Syariah di Jawa Timur

Kamis, 19 Feb 2026 23:42 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 23:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menghadirkan BSI Fest Ramadan 2026 di Surabaya pada 19–22 Februari 2026. Kegiatan ini me…

Bukti Arkeologis Mengungkap Fakta Gajah Mada Lahir Di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur

Bukti Arkeologis Mengungkap Fakta Gajah Mada Lahir Di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur

Kamis, 19 Feb 2026 22:25 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 22:25 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Bukti Arkeologis mengungkap Flkakta Gajah Mada lahir di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur, dari Dewi Andogsari tidak …

PN Surabaya Vonis Debitur FIFGroup dalam Kasus Fidusia, Pelaku Utama Diganjal 3,5 Tahun

PN Surabaya Vonis Debitur FIFGroup dalam Kasus Fidusia, Pelaku Utama Diganjal 3,5 Tahun

Kamis, 19 Feb 2026 20:55 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 20:55 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bersalah kepada sejumlah debitur pembiayaan FIFGroup dalam perkara p…

Amicus Curiae Mantan Menteri, Bela Wartawan

Amicus Curiae Mantan Menteri, Bela Wartawan

Kamis, 19 Feb 2026 18:28 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:28 WIB

Jaksa Dakwa Direktur Pemberitaan Jak TV, Buat Program dan Konten Bentuk Opini Negatif di Publik Terkait Penanganan Tiga Perkara Korupsi Minyak…

Prabowo tak Sungkan Akui Praktik ilegal di Depan Pengusaha AS

Prabowo tak Sungkan Akui Praktik ilegal di Depan Pengusaha AS

Kamis, 19 Feb 2026 18:27 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:27 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Washington DC - Presiden Prabowo Subianto mengakui saat ini Indonesia masih dipenuhi dengan praktik ilegal. Ia memberikan beberapa contoh…

PDIP Usik Kekuasaan Jokowi, Revisi UU KPK

PDIP Usik Kekuasaan Jokowi, Revisi UU KPK

Kamis, 19 Feb 2026 18:26 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:26 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan pembicaraan undang-undang di DPR bukan terkait selera kekuasaan. "Bagi saya,…