SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Mulai hari ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menata seluruh ruang politik untuk persiapan menuju event politik serentak tahun 2024 mendatang. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah momentum pemilihan Gubernur Jatim 2024.
Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar memastikan bahwa Jawa Timur akan tetap menjadi basis penting Partai berlambang bola dunia dikelilingi bintang sembilan ini. Sehingga sebelum menentukan sikap dan kebijakan politik Pilgub 2024 maka PKB akan memantau kebijakan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. “PKB akan melihat betul bagaimana kinerja Gubernur hari ini termasuk kebijakan Gubernur dalam pembangunan di Jawa Timur,” tegas Halim Iskandar saat membuka Muswil PW Perempuan Bangsa Jawa Timur di Hotel Mercure, Surabaya (11/4/2021).
Seluruh elemen PKB, kata Halim, akan memantau terus arah Kebijakan Gubernur Khofifah dalam memimpin Jawa Timur sejauh ini. “Sesuai atau nggak dengan arah kebijakan yang diperjuangkan PKB,” cetusnya.
Karena bagi PKB, ada tiga hal yang paling penting menjadi syarat akan mendukung incumbent di Pilgub Jatim. Pertama keberhasilan dalam penurunan kemisikinan, kedua urusan kesehatan dan ketiga kemampuan mengatasi persoalan pendidikan. Tiga hal ini mutlak, tidak bisa didahulukan mana yang lebih awal jadi priotas. Tapi Ketiganya harus menjadi prioritas penting. “Kalau kinerja gubernur hari ini memang sesuai betul dengan arah yang diajukan PKB dan hasil yang bagus, tidak menutup kemungkinan kita akan usung Gubernur Jawa Timur (Khofifah) sebagai calon PKB di 2024,” tegas Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi ini.
“Akan tetapi sebaliknya, ketika arah tujuan dan kebijakan Gubernur Khofifah tidak berpihak pada tiga hal tersebut, tentu akan kita evaluasi dan bersikap sendiri,” imbuh Halim. Seperti diketahui, pada pilgub 2018 lalu, PKB tidak mengusung Khofifah-Emil bersama koalisi besar PDI-P, Gerindra dan PKS.
Ditanya soal peluangnya untuk maju di Pilgub 2024 mendatang, mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini enggan membuka saat ini. "Pilgub kan masih 2024, masih lama," seloroh politisi murah senyum ini.
Disisi lain, PKB juga akan tetap memperhatikan konstalasi politik yang berkembang. Dimana even di tahun 2024 nanti membuat beberapa daerah mengalami kevakuman atau transisi kepemimpinan yang biasanya dipegang oleh pejabat politik bakal dipegang oleh birokrat. “Ini karena, menunggu masuknya even pilkada serentak,” jelas Halim yang mengaku sudah memastikan skema pemilu 2024 ini kepada Mendagri.
Diterangkannya, ada 272 daerah di Indonesia baik provinsi maupun kabupaten/kota yang posisi kepemimpinan daerah tidak dipegang pejabat politik tapi dipegang oleh birokrasi. Karena memang masa transisi. Ini tentu akan mempengaruhi konstalasi politik di daerah tersebut. “Ada yang transisi kurang dari setahun, minimal paling cepat 8 bulan bahkan ada yang 2 tahun. Nah yang 2 tahun ini yang pusing. Karena kepala daerah atau incumbent sudah tidak punya posisi, menjaga elektabilitas menjadi berat,” paparnya.
Untuk popularitas incumbent untuk maju lagi mungkin tidak berat karena cukup dikenal. Tapi bicara tentang elektabilitas pasti mengalami naik turun. “Elektabilitas itu sama dengan keimanan seseorang, ada yang naik ada yang kadan turun,” kelakar politisi kelahiran Denanyar Jombang ini.
Atas dasar itulah, pemetaan-pemetaan menuju pemilu 2024 harus dilakukan se detail mungkin oleh seluruh kader PKB. Perolehan suara PKB di Jawa Timur harus linier dengan perolehan kursi. Sehingga cara berpikir sekarang tidak boleh lagi dengan cara banyak banyakansuara tapi banyak-banyakankursi. Pemilu 2019 menjadi pelajaran, dimana PKB juara 1 dalam hal suara, tapi dalam hal kursi tidak juara satu. Padahal selisihnya dengan partai peraih kursi terbanyak PKB lebih tinggi 270 ribu suara. “Ini artinya harus ada yang kita benahi, kalau kita kelola sedimikian rupa dengan tepat, maka bukan tidak mungkin PKB menjadi pemenang di kursi legislative tapi juga di eksekutif,” pungkas Halim. rko
Editor : Moch Ilham
