Pemkot Didorong Beri Suplai Makanan Pendamping untuk Balita Stunting

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah. SP/ALQ
Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah. SP/ALQ

i

SURABAYAPAGI, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya didorong untuk menyuplai makanan pendamping bagi balita stunting di Surabaya. DPRD Surabaya meminta penanganan balita stunting tidak hanya diperhatikan sesaat, tapi berkelanjutan. 

"Pemkot Surabaya sudah jamin permakanan warga lansia dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kota ini. Sudah seharusnya balita stunting juga bisa dijamin, agar pulih," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah, kemarin.

Saat melakukan Jaring aspirasi masyarakat yang digelar di wilayah Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Laila mendapat curhat para kader Posyandu dan kader lingkungan.  Diantaranya perlunya permakanan khusus bagi balita stunting. Mereka mendesak adanya jaminan makanan pendamping bagi balita stunting. "Saya yakin balita stunting bisa diatasi di kota ini. Dulu saya juga mendorong makanan pendamping bagi ibu hamil," kata Laila. 

 Pimpinan DPRD Surabaya ini memberi perhatian serius pada kesehatan masyarakat.Begitu sejumlah kader curhat soal makanan pendampingan stunting, dia akan memprioritaskan aspirasi ini. "Sebaiknya Pemkot harus cukupi gizi dan makanan untuk balita Stunting. Selain pencegahan dan pendampingan. Dalam penganggaran akan saya sampaikan soal perhatian balita stunting ini," kata Politisi perempuan PKB ini. 

Selain makanan pendamping bagi bayi dan balita stunting, Laila juga menjadi tempat curhat para kader Posyandu yang sama. Mereka berharap insentif kader yang melayani masyarakat bisa naik.  Selama ini, insentif mereka masih Rp 28.500 sekali kegiatan. Kalau dikonversikan dengan tugas dan kegiatannya, jumlah tersebut tergolong minum. Tapi semangat para kader adalah pengabdian."Informasinya memang ada rencana kenaikan insentif ini. Tentu Kalau naik saya pikir para kader merasa lebih dihargai. Lebih manusiawi insentifnya," kata Laila.

Para kader juga menyampaikan akan ada pendataan kembali dalam rangka perapian kader. Sebab selama ini kader tersebut dinilai Rangkap jabatan.  Banyak kader lingkungan, kader PKK, kader Posyandu, atau Kader Bumantik (Ibu pemantau jentik) adalah orang yang sama."Sebaikya memang demikian jangan rangkap. Tapi insentif sebaiknya lebih manusiawi karena mereka juga keliling kampung datangi setiap rumah warga," kata Laila.tn/na

Berita Terbaru

JPU Tetap pada Tuntutan, Replik Tegaskan Dana Hibah Ponpes Al Ibrohimi Dipakai Tak Sesuai Peruntukan

JPU Tetap pada Tuntutan, Replik Tegaskan Dana Hibah Ponpes Al Ibrohimi Dipakai Tak Sesuai Peruntukan

Kamis, 16 Jul 2026 17:56 WIB

Kamis, 16 Jul 2026 17:56 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik - Kejaksaan Negeri Gresik bergeming menyikapi pledoi tiga terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur…

Pertamina Turunkan Harga Bright Gas 5,5 Kg dan 12 Kg, Berlaku di Seluruh Indonesia

Pertamina Turunkan Harga Bright Gas 5,5 Kg dan 12 Kg, Berlaku di Seluruh Indonesia

Kamis, 16 Jul 2026 16:33 WIB

Kamis, 16 Jul 2026 16:33 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - PT Pertamina (Persero) menurunkan harga liquefied petroleum gas (LPG) nonsubsidi Bright Gas ukuran 5,5 kilogram (kg) dan 12 kg yang…

PLN UID Jawa Timur Pamerkan Dua Karya Inovasi Terbaik di Surabaya Electric Forum 2026

PLN UID Jawa Timur Pamerkan Dua Karya Inovasi Terbaik di Surabaya Electric Forum 2026

Kamis, 16 Jul 2026 16:24 WIB

Kamis, 16 Jul 2026 16:24 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur menampilkan dua inovasi unggulan di bidang distribusi tenaga listrik, yakni ASTROLT d…

JKSN dorong KH. Muhammad Yusuf Hasyim ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional 2026

JKSN dorong KH. Muhammad Yusuf Hasyim ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional 2026

Kamis, 16 Jul 2026 16:18 WIB

Kamis, 16 Jul 2026 16:18 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim menyebut KH Muhammad Yusuf Hasyim telah memenuhi…

Sudah 65 Orang Diperiksa Soal Tunjangan DPRD Ponorogo, Kabar Perbub Dikebut Semalam Beredar

Sudah 65 Orang Diperiksa Soal Tunjangan DPRD Ponorogo, Kabar Perbub Dikebut Semalam Beredar

Kamis, 16 Jul 2026 15:43 WIB

Kamis, 16 Jul 2026 15:43 WIB

Foto:       SURABAYA PAGI, Ponorogo- Kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo periode ta…

Lewat Single Identity Number, Disdukcapil Surabaya: IKD Jadi Akses Bansos hingga Program Pusat

Lewat Single Identity Number, Disdukcapil Surabaya: IKD Jadi Akses Bansos hingga Program Pusat

Kamis, 16 Jul 2026 15:04 WIB

Kamis, 16 Jul 2026 15:04 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajak masyarakat untuk segera mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pasalnya,…