Pemkot Didorong Beri Suplai Makanan Pendamping untuk Balita Stunting

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah. SP/ALQ
Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah. SP/ALQ

i

SURABAYAPAGI, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya didorong untuk menyuplai makanan pendamping bagi balita stunting di Surabaya. DPRD Surabaya meminta penanganan balita stunting tidak hanya diperhatikan sesaat, tapi berkelanjutan. 

"Pemkot Surabaya sudah jamin permakanan warga lansia dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kota ini. Sudah seharusnya balita stunting juga bisa dijamin, agar pulih," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah, kemarin.

Saat melakukan Jaring aspirasi masyarakat yang digelar di wilayah Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Laila mendapat curhat para kader Posyandu dan kader lingkungan.  Diantaranya perlunya permakanan khusus bagi balita stunting. Mereka mendesak adanya jaminan makanan pendamping bagi balita stunting. "Saya yakin balita stunting bisa diatasi di kota ini. Dulu saya juga mendorong makanan pendamping bagi ibu hamil," kata Laila. 

 Pimpinan DPRD Surabaya ini memberi perhatian serius pada kesehatan masyarakat.Begitu sejumlah kader curhat soal makanan pendampingan stunting, dia akan memprioritaskan aspirasi ini. "Sebaiknya Pemkot harus cukupi gizi dan makanan untuk balita Stunting. Selain pencegahan dan pendampingan. Dalam penganggaran akan saya sampaikan soal perhatian balita stunting ini," kata Politisi perempuan PKB ini. 

Selain makanan pendamping bagi bayi dan balita stunting, Laila juga menjadi tempat curhat para kader Posyandu yang sama. Mereka berharap insentif kader yang melayani masyarakat bisa naik.  Selama ini, insentif mereka masih Rp 28.500 sekali kegiatan. Kalau dikonversikan dengan tugas dan kegiatannya, jumlah tersebut tergolong minum. Tapi semangat para kader adalah pengabdian."Informasinya memang ada rencana kenaikan insentif ini. Tentu Kalau naik saya pikir para kader merasa lebih dihargai. Lebih manusiawi insentifnya," kata Laila.

Para kader juga menyampaikan akan ada pendataan kembali dalam rangka perapian kader. Sebab selama ini kader tersebut dinilai Rangkap jabatan.  Banyak kader lingkungan, kader PKK, kader Posyandu, atau Kader Bumantik (Ibu pemantau jentik) adalah orang yang sama."Sebaikya memang demikian jangan rangkap. Tapi insentif sebaiknya lebih manusiawi karena mereka juga keliling kampung datangi setiap rumah warga," kata Laila.tn/na

Berita Terbaru

KEUSILAN DOKTER BENI, ARAHKAN PASIEN KE KAMAR JENASAH, DISOROT

KEUSILAN DOKTER BENI, ARAHKAN PASIEN KE KAMAR JENASAH, DISOROT

Kamis, 06 Agu 2026 00:44 WIB

Kamis, 06 Agu 2026 00:44 WIB

SURABAYAPAGI.com - Kini, dokter Beni Christian Sihombing, tranding topik. Melalui akun Threads @bennychrstn, dokter yang ertugas di Rumah Sakit Umum Daerah…

Legislator Ramai-ramai Kritisi dr.Beni

Legislator Ramai-ramai Kritisi dr.Beni

Kamis, 06 Agu 2026 00:40 WIB

Kamis, 06 Agu 2026 00:40 WIB

SURABAYAPAGI.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengkritik tenaga kesehatan diduga menghina pasien BPJS yang curhat menunggu kamar rawat inap…

Penggangguran S-3, Ada Ribuan

Penggangguran S-3, Ada Ribuan

Kamis, 06 Agu 2026 00:38 WIB

Kamis, 06 Agu 2026 00:38 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menurut Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M Edy Mahmud, jumlah pengangguran dari jenjang Diploma 1, 2 dan 3 adalah 180 ribu…

Menko Polkam Respon Kekhawatiran Rasa Aman Masyarakat

Menko Polkam Respon Kekhawatiran Rasa Aman Masyarakat

Kamis, 06 Agu 2026 00:33 WIB

Kamis, 06 Agu 2026 00:33 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago memastikan situasi keamanan di dalam negeri saat ini…

MUI, Tak Tabu Hukum Mati Koruptor

MUI, Tak Tabu Hukum Mati Koruptor

Kamis, 06 Agu 2026 00:30 WIB

Kamis, 06 Agu 2026 00:30 WIB

SURABAYAPAGI.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah serta DPR RI menerapkan hukum mati bagi koruptor. Selain mengakomodasi aspirasi…

Anggaran Perubahan Rp2,6 Triliun, DPRD Jatim Dorong Percepatan Infrastruktur Desa

Anggaran Perubahan Rp2,6 Triliun, DPRD Jatim Dorong Percepatan Infrastruktur Desa

Rabu, 05 Agu 2026 20:51 WIB

Rabu, 05 Agu 2026 20:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (…