Pemkot Didorong Beri Suplai Makanan Pendamping untuk Balita Stunting

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah. SP/ALQ
Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah. SP/ALQ

i

SURABAYAPAGI, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya didorong untuk menyuplai makanan pendamping bagi balita stunting di Surabaya. DPRD Surabaya meminta penanganan balita stunting tidak hanya diperhatikan sesaat, tapi berkelanjutan. 

"Pemkot Surabaya sudah jamin permakanan warga lansia dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kota ini. Sudah seharusnya balita stunting juga bisa dijamin, agar pulih," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah, kemarin.

Saat melakukan Jaring aspirasi masyarakat yang digelar di wilayah Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Laila mendapat curhat para kader Posyandu dan kader lingkungan.  Diantaranya perlunya permakanan khusus bagi balita stunting. Mereka mendesak adanya jaminan makanan pendamping bagi balita stunting. "Saya yakin balita stunting bisa diatasi di kota ini. Dulu saya juga mendorong makanan pendamping bagi ibu hamil," kata Laila. 

 Pimpinan DPRD Surabaya ini memberi perhatian serius pada kesehatan masyarakat.Begitu sejumlah kader curhat soal makanan pendampingan stunting, dia akan memprioritaskan aspirasi ini. "Sebaiknya Pemkot harus cukupi gizi dan makanan untuk balita Stunting. Selain pencegahan dan pendampingan. Dalam penganggaran akan saya sampaikan soal perhatian balita stunting ini," kata Politisi perempuan PKB ini. 

Selain makanan pendamping bagi bayi dan balita stunting, Laila juga menjadi tempat curhat para kader Posyandu yang sama. Mereka berharap insentif kader yang melayani masyarakat bisa naik.  Selama ini, insentif mereka masih Rp 28.500 sekali kegiatan. Kalau dikonversikan dengan tugas dan kegiatannya, jumlah tersebut tergolong minum. Tapi semangat para kader adalah pengabdian."Informasinya memang ada rencana kenaikan insentif ini. Tentu Kalau naik saya pikir para kader merasa lebih dihargai. Lebih manusiawi insentifnya," kata Laila.

Para kader juga menyampaikan akan ada pendataan kembali dalam rangka perapian kader. Sebab selama ini kader tersebut dinilai Rangkap jabatan.  Banyak kader lingkungan, kader PKK, kader Posyandu, atau Kader Bumantik (Ibu pemantau jentik) adalah orang yang sama."Sebaikya memang demikian jangan rangkap. Tapi insentif sebaiknya lebih manusiawi karena mereka juga keliling kampung datangi setiap rumah warga," kata Laila.tn/na

Berita Terbaru

Temui Putra Bung Tomo, Khofifah Dorong Pelestarian Sejarah dan Wisata Edukasi Terintegrasi

Temui Putra Bung Tomo, Khofifah Dorong Pelestarian Sejarah dan Wisata Edukasi Terintegrasi

Jumat, 05 Jun 2026 16:41 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Bambang Sulistomo, putra Pahlawan Nasional Bung Tomo, di Gedung Negara Grahadi, S…

Hadir di Kampus, PLN Bekali Mahasiswa PNM Wawasan Proteksi Gardu Induk Tegangan Tinggi

Hadir di Kampus, PLN Bekali Mahasiswa PNM Wawasan Proteksi Gardu Induk Tegangan Tinggi

Jumat, 05 Jun 2026 16:33 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:33 WIB

SurabayaPagi, Madiun – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) melalui Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Madiun terus m…

PLN Edukasi Masyarakat soal Komponen Tagihan Listrik, Konsumsi Energi Jadi Faktor Penentu

PLN Edukasi Masyarakat soal Komponen Tagihan Listrik, Konsumsi Energi Jadi Faktor Penentu

Jumat, 05 Jun 2026 16:30 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:30 WIB

SurabayaPagi, Jakarta - PT PLN (Persero) mengajak masyarakat untuk memahami pola konsumsi energi serta berbagai komponen yang memengaruhi pembayaran listrik,…

Pasar Halal Kian Menarik, Ekspansi F&B Premium Mulai Sasar Kota Regional

Pasar Halal Kian Menarik, Ekspansi F&B Premium Mulai Sasar Kota Regional

Jumat, 05 Jun 2026 16:27 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:27 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Ekspansi bisnis kuliner premium berbasis halal terus menunjukkan tren pertumbuhan di Indonesia. Salah satunya ditandai dengan p…

KPK: Sidang Perdana Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Pemkot Madiun Digelar 11 Juni  ‎

KPK: Sidang Perdana Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Pemkot Madiun Digelar 11 Juni ‎

Jumat, 05 Jun 2026 14:56 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 14:56 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, MADIUN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat tiga tersangka di lin…

Rencana Penutupan Akses Bendungan Lahor, Pemkab Blitar Bakal Kehilangan Pemasukan Rp2 Miliar

Rencana Penutupan Akses Bendungan Lahor, Pemkab Blitar Bakal Kehilangan Pemasukan Rp2 Miliar

Jumat, 05 Jun 2026 14:33 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 14:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Seiring kemelutnya masarakat wilayah Kec.Kepanjen Kabupaten Malang dengan pihak PJT ( Perum Jasa Tirta ) sejak beberapa waktu lalu,…