Dinkes Jatim Beber Penyebab Serapan Anggaran 2020 Rendah

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kadinkes Provinsi Jawa Timur Herlin Ferliana. SP/Riko Abdiono
Kadinkes Provinsi Jawa Timur Herlin Ferliana. SP/Riko Abdiono

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Dinas Kesehatan Jawa Timur angkat bicara terkait tudingan DPRD Jatim sebagai OPD yang berkinerja buruk di tahun 2020. Dikarenakan penyerapan APBD Dinkes Jatim yang hanya 57,17 % selama setahun.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Herlin Ferliana tidak membantah fakta soal penyerapan anggaran tersebut. Namun Herlin menjelaskan komposisi anggaran Dinkes Jatim 60,28�rasal dari bagi hasil pajak rokok. “Total anggaran program dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2020 sebesar *60,28�rasal dari pajak rokok yang hanya boleh digunakan untuk membayar premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” jelas Herlin, Kamis (24/6/2021).

Sedangkan anggaran lainnya atau 39,19% untuk pelaksanaan program dan kegiatan seperti pemberantasan TBC, HIV, Demam berdarah, Kusta Stunting, AKI, AKB, vaksinasi, dll. Berupa penyuluhan, koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan lain sebagainya.

*Semua program dan kegiatan selesai dikerjakan semua. Hanya dananya tersisa karena banyak dilakukan melalui daring dan Zoom. Jadi uang Hotel, konsumsi, transport peserta tidak terserap,” dalih Herlin.

Menurutnya, anggaran yang tidak terserap hanya realisasi pembayaran Premi JKN. “Tetapi angkanya 65 �ri total anggaran Dinkes Prov,” sebutnya.

Sehingga anggaran untuk JKN terserap 78 M dari pegu premi sebesar 253 M. Rendahnya penyerapan untuk JKN dikarenakan beberapa hal. Yakni ada Permasalahan seperti perlu regulasi yang mendukung pelaksanaan JKN. Lalu Perlu data awal peserta JKN. “Nah Proses itu baru selesai pada bulan maret 2020, ketika tahun anggaran sudah berjalan,” jawabnya.

Tak hanya itu, permasalahan lainnya adalah ada penyesuaian besar iuran peserta JKN yang didaftarkan oleh pemda dari Rp 42.000 menjadi 25.000. “Sehingga dananya yang terserap berkurang,” terangnya.

Herlin berkomitmen dapat mengatasi semua permasalahan itu di penyerapan anggaran dinkes di tahun berikutnya. “Untuk tahun 2021 insya uang premi untuk JKN akan terbayarkan semua. Karena regulasinya sudah ada sejak bulan Januari 2021 dan peserta yang dibayar sudah ada,” pungkasnya. rko

 

Berita Terbaru

Ketua Komisi A Dorong Birokrasi Pemkot Perkuat Fungsi Pengawasan

Ketua Komisi A Dorong Birokrasi Pemkot Perkuat Fungsi Pengawasan

Selasa, 14 Jul 2026 17:50 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 17:50 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, lurah, camat, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) harus m…

Lima Belas Ketua TP PKK Desa Dilantik, Ketua TP PKK Kecamatan Candi Memimpin Pelantikan

Lima Belas Ketua TP PKK Desa Dilantik, Ketua TP PKK Kecamatan Candi Memimpin Pelantikan

Selasa, 14 Jul 2026 17:09 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 17:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Candi resmi melantik lima belas Ketua Tim Penggerak PKK Desa masa bakti 2026–2034 di Pendopo Kec…

Dituntut 7 Tahun Penjara, Pengacara Sugiri Sebut Jaksa KPK Acuhkan Fakta Persidangan

Dituntut 7 Tahun Penjara, Pengacara Sugiri Sebut Jaksa KPK Acuhkan Fakta Persidangan

Selasa, 14 Jul 2026 17:04 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 17:04 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Tim penasihat hukum Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak …

MajaCraft Hadirkan Ekosistem Digital bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Indonesia

MajaCraft Hadirkan Ekosistem Digital bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Indonesia

Selasa, 14 Jul 2026 15:16 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 15:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Transformasi digital membuka peluang baru bagi pelestarian budaya Indonesia. Melalui MajaCraft.id, karya para pengrajin dan…

Kebakaran Gunung Gombak di Ponorogo Hanguskan 15 Hektare Karhutla

Kebakaran Gunung Gombak di Ponorogo Hanguskan 15 Hektare Karhutla

Selasa, 14 Jul 2026 15:11 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 15:11 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda kawasan Gunung Gombak atau Gunung Nglarangan di Dukuh Karanggayam, Desa Sukosari,…

Puncak Skandal Ponorogo, Bupati Nonaktif Sugiri Dituntut 7 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Jabatan dan Proyek RSUD

Puncak Skandal Ponorogo, Bupati Nonaktif Sugiri Dituntut 7 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Jabatan dan Proyek RSUD

Selasa, 14 Jul 2026 14:35 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 14:35 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo – Babak baru penanganan perkara korupsi yang mengguncang Pemerintah Kabupaten Ponorogo memasuki tahap krusial. Jaksa Penuntut Umum (…