.jpg)
Sejak Sabtu (03/07/2021) kemarin, pemerintah secara resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di sejumlah daerah tak terkecuali Surabaya. PPKM Darurat tersebut mulai berlaku sejak kemarin hingga Selasa, 20 Juli 2021 mendatang. Adapun tujuan kebijakan tersebut sebagai salah satu upaya dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 yang terus meningkat. Celakanya, kebijakan ini juga berimplikasi bagi para UMKM khususnya yang bergerak dalam bidang kuliner. Berikut laporan wartawan Surabaya Pagi, Semmy Mantolas.
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Bu A'an (38), salah satu pelaku UMKM di Sentra Wisata Kuliner Krembangan mengaku, sejak PPKM Darurat berlaku Sabtu kemarin, dirinya kesusahan untuk berjualan. Musababnya, sejak pukul 11:00 WIB, petugas gabungan baik dari kepolisian setemlat dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus melakukan rasia di SWK Krembangan.
"Ya Allah, ada orang yang duduk sini ae udah disuruh pulang. Katanya gak boleh makan di sini, harus dibungkus," kata Bu A'an sembari mengelus dada, dan ketidaktahuannya kepada Surabaya Pagi, Minggu (04/07/2021).
Terkait aturan tersebut, sebetulnya pada poin ke-5 telah disebutkan bahwa Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat (dine in). "Kalau memang aturan begitu, kita mau gimana lagi coba, dari dulu kita [wong cilik] selalu kalah sama yang berkuasa," ucapnya.
Tak hanya melarang untuk makan di tempat, pantauan Surabaya Pagi di lapangan, kursi-kursi di SWK Krembangan juga ditaruh di atas meja dengan posisi terbalik. "Jadi orang lewat, mikirnya kita tutup padahal gak, kita tetap berjualan," akunya.
Parahnya lagi, dari 24 UMKM kuliner yang berjualan di SWK, pasca PPKM darurat hanya sekitar 4 UMKM yang masih buka. Sisa memilih tutup. "Karena buka gak buka tetap gak ada pembeli mas. Ya sama aja. Ini pun jam 3 [sore] gitu saya tutup mas," katanya.
Lucunya, ditengah susahnya berjualan akibat PPKM darurat, bantuan dari dinas koperasi maupun Kementerian Sosial masih belum tak kunjung turun bagi pelaku UMKM. "Gak ada bantuan sama sekali, padahal dari dinas koperasi waktu itu ke sini, semua data kita kasih, tapi gak ada bantuan. Mana cicilan di bank titil [rentenir] banyak mas," kata Bu Lidya pedagang SWK Krembangan lainnya selain Bu A'an.
Selama covid-19 berlangsung, omzet dari para UMKM yang sebelumnya bisa tembus Rp 2,5 juta per hari, pasca Corona. Apalagi sejak diberlakukannya PSBB awal dulu, hingga sekarang PPKM Mikro Darurat, turun drastis bahkan sehari tak lebih dari Rp 300 ribu.
"Lah sekarang PPKM darurat, sekalian bunuh kita saja. Sudah susah dibuat tambah susah," katanya dengan nada kesal.
Tak hanya di SWK Krembangan, SWK Pegirian di wilayah Sunan Ampel pun dari pantauan Surabaya Pagi sepi tak ada pengunjung. Bahkan beberapa pelaku UMKM memilih menutup lapaknya.
Suhanyati salah satu pelaku UMKM di SWK Pegirian mengaku, sejak kemarin petugas Satpol PP terus melakukan razia di SWK Pegirian. "Kemarin itu sampe ada yang adu mulut dengan petugas, ya karena itu katanya gak boleh makan di sini, harus bungkus," kata Suhanyati.
Perlu diketahui, mayoritas UMKM kuliner baik di SWK Krembangan maupun SWK Pegirian tidak menggunakan platform digital seperti gofood ataupun grabfood untuk berjualan. Kebanyakan dari mereka telah beberapa kali mencoba mendaftar namun ditolak oleh sistem. "Sudah coba [daftar] tapi gagal terus, jadi sekarang kalau gak jualan gini ya artinya gak ada pemasukan mas," katanya. sem/cr3/rmc
Editor : Moch Ilham
