SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat pandemi sudah melalukan beragam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapi hasilnya kecil. Ini karena pandemi menjadi penghambat. Eri, mencontohkan saat ini mencari potensi daerah sangat sulit. Jalan satu-satunya menunggu Surabaya membaik. Ketika membaik, kegiatan ekonomi kembali berjalan.
Eri mengakui, Surabaya merupakan kota jasa. Untuk meningkatkan pendapatan, kegiatan MICE harus digeber. ’’Selain itu, BPHTB dan PBB digencarkan,” ucapnya. Ia bersama jajarannya saat ini serius membendung persebaran Covid-19 di Kota Pahlawan. Bahkan telah keluarkan seluruh daya, upaya, dan dana untuk penanganan dampak pandemi.
Kuras Anggaran
Eri Cahyadi mengakui penanganan virus korona di Surabaya memang menguras anggaran. Tahun 2021 hingga Juli, dana yang digelontorkan ratusan miliar rupiah. ’’Jumlahnya berkisar Rp 700 miliar hingga 800 miliar," ungkap Eri usai menghadiri vaksinasi di Lapangan THOR, Kamis (29/7/2021).
Kekuatan dana yang dikerahkan itu tidak hanya berasal dari APBD kota. Namun, juga dari sumbangan berbagai pihak. Pemkot membuka keran donasi lewat program Surabaya Peduli. Anggaran dari APBD Surabaya yang telah dibelanjakan untuk penanganan pandemi sekitar Rp 400 miliar. Selebihnya berasal dari bantuan warga dan perusahaan yang berempati pada pemkot.
Wajar jika pemkot mengerahkan dana ratusan miliar rupiah. Hal itu berbanding lurus dengan kebutuhan. Keperluan paling besar adalah pemberian makanan untuk warga isolasi mandiri. Belum lagi pasien di Hotel Asrama Haji serta yang dirawat di seluruh rumah sakit daerah.
Tak Sebanding dengan Masukan
Kebutuhan lain adalah insentif tenaga kesehatan (nakes) yang mencapai Rp 89 miliar. Selain itu, anggaran dibelanjakan untuk peralatan tes kesehatan. Mulai alat uji usap serta rapid test antigen hingga obat-obatan.
Pada tahun sebelumnya, menurut Eri, anggaran penanganan Covid-19 juga cukup besar. Lebih dari Rp 800 miliar. ’’Saya tidak hafal. Sampai triliunan,’’ ucapnya.
Besarnya pengeluaran pemkot untuk membendung laju Covid-19 tidak sebanding dengan pemasukan. Sampai Juli ini, pendapatan asli daerah (PAD) baru mencapai 35 persen atau Rp 301 miliar dari total pendapatan daerah yang diproyeksi Rp 8,6 triliun. Nilai itu belum termasuk pendapatan daerah dari pos anggaran selain PAD. n alq/na/rmc
Editor : Moch Ilham
