SURABAYA PAGI, Sumenep - Akibat dari perpanjangan PPKM level 3 ke level 4 di Jawa Timur, membuat penataan kota di Kabupaten Sumenep semakin tak jelas.
Sebelumnya, Ketua Indonesia Lanyalla Center Kabupaten Sumenep, RB. Faisol Sadamih pernah mempersoalkan terkait pasar di jalan Manikam yang dijadikan pasar rakyat dan diduga ilegal tetap saja dalam pembiaran.
Menurutnya, pemerintah seharusnya tanggap terkait pemberitaan di sejumlah media, jangan hanya fokus kepada aturan PPKM saja, tapi hal yang berkaitan dengan tata kota harus diperhatikan juga.
"Padahal kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan penyekatan akses di jalan Manikam tersebut ditutup sementara selama PPKM berlangsung, dengan seperti itu jalanan akan terlihat sepi," katanya kepada surabaya pagi, Kamis (5/8).
Kata Faisol, lambannya pemerintah dalam bertindak terkesan menutup mata dan tak menemukan jalan keluar dari persoalan sederhana itu. “Pemerintah hanya fokus kepada covid-19 dan PPKM saja,”ujarnya.
Faisol menuturkan, pernyataan pak lurah Bangselok dan Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sumenep, semestinya disikapi oleh Kasatpol PP Sumenep. “Namun kenyataannya tidak direspon dan lebih fokus kepada PPKM,” jelasnya.
Menurutnya,, PPKM level 4 ini masuk ke WFA di lingkungan pemerintahan di Kabupaten Sumenep. “Jadi mereka bisa bekerja dari rumah atau ditempat lain, sejumlah instansi sulit ditemui di ruang kerjanya, dengan alasan PPKM level 4 tersebut,” ungkapnya.
Jadi sambungnya, upaya pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menertibkan pasar di jalan Manikam hanyalah sebatas wacana publik. “Sebab langkah-langkahnya terlihat masif,” pungkasnya.
Pantauan surabaya pagi, sejumlah pedagang di Jalan Manikam terlihat semakin banyak dan memadati arus jalan menuju jalan protokol kota, area parkir yang tidak ada membuat mereka harus berdesak-desakan di jalan pasar tersebut. (ar)
Editor : Mariana Setiawati
