Fawait Minta Gubernur Jatim Perbaiki Sistem Kesehatan di Pesantren

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news


SURABAYA - Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir 1,5 tahun di Indonesia khususnya di Jawa Timur perlu diambil hikmah. Salah satunya adalah pentingnya membangun sistem fasilitas kesehatan yang lebih memadai untuk antisipasi kondisi kedaruratan, seperti menghadapi pandemi maupun wabah penyakit.

Karena itu seiring dengan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim 2019-2024. Panitia Khusus DPRD Jatim selaku pembahas sangat berharap Gubernur Khofifah Indar Parawansa memasukkan rencana perbaikan fasilitas kesehatan yang lebih memadai sebagai salah satu prioritas pembangunan 2,5 ke depan di Jatim.

Secara khusus, Muhammad Fawait salah satu anggota Pansus Revisi RPJMD Jatim meminta supaya  Gubernur perempuan pertama di Jatim itu memperhatikan kondisi fasilitas kesehatan berbagai pondok pesantren yang tersebar di seluruh Jatim.

"Selama pandemi covid-19, sudah tak terhitung berapa jumlah kiai, habib, ulama dan santri yang wafat menjadi korban. Salah satu penyebab adalah masih lemahnya fasilitas kesehatan yang tersedia di pesantren sehingga penanganan pandemi kurang berjalan dengan baik," kata Gus Mufa sapaan akrabnya saat dikonfirmasi, Sabtu (7/8/2021).

Pertimbangan lainnya, kata anggota Komisi A DPRD Jatim, jumlah pesantren dan santri yang ada di Jatim merupakan terbanyak di Indonesia. Bahkan jumlah santri suatu pesantren terkadang bisa mengalahkan jumlah populasi satu desa.

"Kami berharap semangat menggebu Gubernur Khofifah di awal kepemimpinannya yang konsen terhadap pesantren jangan luntur, selain OPOP untuk kemandirian ekonomi pesantren, fasilitas kesehatan pesantren juga perlu terobosan-terobosan baru untuk ditingkatkan," imbuhnya.

Diakui Fawait, dalam menghadapi Pandemi Covid-19 kebanyakan pesantren berjuang sendiri sehingga agak kuwalahan karena campur tangan pemerintah tak signifikan, termasuk dari Pemprov Jatim.

"Mudah-mudahan aspirasi masyarakat dunia pesantren ini diakomodir Gubernur Khofifah dalam revisi RPJMD Jatim ini," pungkas bendahara DPD Partai Gerindra Jatim. rko

Berita Terbaru

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari daftar tersebut, empat di antaranya merupakan…

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Pengakuan sepuluh staf bidang pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur yang menerima uang di luar gaji d…

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mendalami dugaan aliran dana pungutan liar (pungli) sebesar Rp 687,5 juta kepada mantan…

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kalau memang diundang, ya saya Insya Allah akan hadir,” kata Jokowi k…

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

SURABAYAPAGI.com - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo mengingatkan potensi pelemahan nilai tukar rupiah akibat derasnya aliran…

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman akan menyebar surat edaran (SE) mengenai potensi sanksi pidana…