SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto angkat bicara terkait temuan beras tambahan bantuan PPKM Kementerian Sosial yang berbau rokok dan terdapat puntung rokok didalamnya.
Rencananya, komisi yang membidangi Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat ini akan melakukan rapat kerja membahas terkait persoalan penyaluran bantuan sosial (bansos) dampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Subandi mengatakan pihak legislatif banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait pendistribusian bansos baik itu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM).
"Setiap keluhan masyarakat akan kita tampung dan akan kita sikapi terlebih dahulu dengan rapat kerja komisi. Jika memang situasinya gawat, maka akan kita tindak lanjuti dengan meminta penjelasan dari dinas terkait," ujarnya saat dihubungi melalui ponselnya, Jumat (13/8/2021) siang.
Politisi Partai Golkar ini menyebut, rapat kerja komisi IV ini nantinya akan dilakukan bersama dengan pimpinan dewan. Sehingga rencana kerjanya jelas dan terukur.
"Jika memang penjelasan OPD masih belum memuaskan, maka kita akan turun langsung untuk mengumpulkan data dan informasi. Termasuk soal keluhan warga terkait beras bansos berpuntung rokok itu," tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto Hendra Purnomo mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Perum Bulog Cabang Surabaya Selatan terkait temuan beras bansos yang terdapat puntung rokok didalamnya.
"Segera kita koordinasikan, jangan sampai masyarakat yang sudah kesusahan ini mendapatkan bantuan beras yang tak layak makan," sesalnya.
Politisi Partai Gerindra ini mempertanyakan proses pengecekan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog. Pasalnya, seharusnya beras yang sudah keluar dari gudang bulog adalah beras kualitas medium yang layak makan.
"Layak ini artinya tidak berkutu, tidak berbau apek, tidak menggumpal dan bahkan tidak ada puntung rokok didalamnya seperti yang dikeluhkan warga Japanan ini," tegasnya.
Untuk itu, lanjut pria berkulit putih ini, keluhan warga akan menjadi agenda pembahasan saat rapat kerja di komisinya. Karena ini menjadi bagian tugas wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan.
"Jika perlu akan kita gelar hearing untuk meminta penjelasan dari dinas terkait," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, beras Tambahan Bantuan PPKM Kementerian Sosial kembali dikeluhkan. Setelah sebelumnya dilaporkan berkutu, kini beras medium berukuran 10 kilogram dari Perum Bulog dilaporkan tak layak konsumsi karena berbau rokok dan ditemukan puntung rokok didalamnya.
Beras bansos dengan kondisi tersebut diterima warga Dusun Daleman, Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Dwy
Editor : Redaksi
