SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – PT Petrogas Jatim Utama (PJU) disorot wakil rakyat, karena dikelola orang tak kompeten. Ditemukan jajaran direksi maupun komisaris PT JGU minim pengalaman kelola perusahaan, yang berdampak pada sepanjang tahun 2020 kinerja dan pendapatan PT PJU terjun bebas.
Hal tersebut terungkap dalam rapat Komisi C dengan seluruh manajemen PT PJU yang dihadiri Parsudi selaku Plt Direktur Utama, Husnul Khuluq (Komisaris Utama) dan Mardianto (Komisaris). Dalam laporan PT PJU terungkap bahwa setoran laba bersih di tahun 2019 mencapai Rp 112 Miliar dan mampu menyetor PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp 16,5 Miliar. Namun pada tahun 2020, laba bersih terjun bebas menjadi Rp 23,5 Miliar dan hanya mampu setor PAD Rp 7 miliar saja. PAD tahun 2020 itupun baru disetor akhir Juli 2021.
"Laba perusahaan ini turun drastis, dari 112 miliar turun jadi 23 miliar. Begitu juga deviden atau PAD. terjadi penurunan signifikant. Alasannya kaen pandemi, harga minyak dunia dan satu sisi perusahaan sedang ada enifisiensi. Lalu ada konflik di internal BUMD tersebut," kata Hidayat, Ketua komisi C DPRD Jatim, Minggu (29/8/2021).
Hidayat, dari semua BUMD milik Jatim, hanya PT PJU yang memiliki konflik di internal dan sampai gaduh di luar. Untuk itu komisi C minta konsolidasi internal tidak sampai gaduh. "Sampai ada sekretaris perusahaan dipecat lalu melawan sampai terdengar di DPRD. Padahal PJU itu perusahaan besar yang ngurusi migas, ini sangat tidak baik," terang Hidayat.
Senada dengan Hidayat, anggota Komisi C DPRD Jatim lainnya, Agustin Poliana, juga mengungkap untuk menjadi direksi atau pengurus manajemen BUMD milik Pemprov Jatim, seharus memiliki visi dan misi mengembangkan sebuah BUMD.
“Visi dan misi tersebut berisikan kemampuannya mengelola BUMD dengan memberikan kontribusi yang terbaik bagi Pemprov Jatim dari BUMD yang dikelolanya,” jelas politisi asal PDIP, Minggu (29/8/2021).
Mantan anggota DPRD kota Surabaya ini mengatakan dirinya melihat sebaliknya, saat ini BUMD milik Pemprov Jatim dikelola oleh pengurus direksi atau manajemen yang tak memiliki visi dan misi untuk pengembangan BUMD dan rata-rata merugi.
“Belum memberikan kontribusi untuk APBD Jatim sudah mendirikan anak perusahaan BUMD. Yang untung itu anak perusahaan bukan BUMD induk. Termasuk yang saat ini menjadi sorotan yaitu PT PJU,” jelasnya.
Diungkapkan oleh Agustin Poliana, dampaknya, banyak BUMD milik Pemprov Jatim tak bisa memberikan kontribusi besar bagi PAD Jatim selain bank Jatim. “Direksinya tak punya visi dan misi yang jelas untuk membesarkan BUMD. Yang penting dapat gaji. Itu aja orientasi mereka,” tandasnya.
Komisi C meminta biro perekonomian segera membentuk pansel untuk melakukan seleksi jajarannya jangan sampai kosong seperti sekarang. Karena Hidayat menilai, salah satu merosotnya kinerja PJU itu dikarenakan manajemen kurang profesional. Selain itu, Dia juga meminta agar direksi tidak gaduh dalam menjalankan kebijakan perusahaan. Sehingga, mereka terkesan kurang profesional dalam mengambil keputusan.
Sementara itu, Plt Direktur PT PJU Parsudi saat dikonfirmasi Surabaya Pagi, enggan menjawab perihal konflik di internal manajemen PT PJU. Pengisian direksi oleh pelaksana tugas (Plt) hingga 3 kali adalah kewenangan dari pemegang saham dalam hal ini pemprov Jatim.
"Itu kewenangan penuh pemegang saham (Gubernur, red)," jelas Parsudi saat ditanya soal masalah internal di PT PJU.
Begitu juga soal menurunnya laba dan PAD yang disetor ke Pemprov Jatim, Parsudi berdalih karena perubahan sejumlah aturan, kemudian Pandemi Covid dan turunnya harga minyak dunia. n rko/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
